Kemendagri: Total Penyesuaian APBD untuk COVID-19 Capai Rp 58,65 Triliun
Gedung Kementerian Dalam Negeri (Foto: Kemendagri)

JAKARTA, HALUAN.CO - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaporkan, seluruh pemerintah daerah telah melakukan refocusing dan realokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk penanganan COVID-19. 

Sehingga total dana untuk penanganan COVID-19 dari APBD mencapai Rp 58,64 triliun dari 34 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota.

Mengapa ini penting: Pemerintah meminta pemerintah daerah baik itu provinsi, kabupaten dan kota melakukan realokasi anggarannya dan difokuskan pada penanganan COVID-19 di daerahnya masing-masing.

Konteks: Pemerintah memerlukan anggaran lebih untuk menangani COVID-19 di 34 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota, selain telah memangkas anggaran kementerian dan lembaga, pemerintah daerah juga perlu melakukan refocusing dan realokasi APBD untuk penanganan COVID-19.

Apa katanya: "Alokasi anggaran penanganan COVID-19, berjumlah Rp 58.638.528.644.090,2 itu dialokasikan untuk tiga pos alokasi, yakni pertama untuk penanganan kesehatan. Kedua, untuk penanganan dampak ekonomi. Dan ketiga, penyedia jaring pengaman sosial," ujar Plt Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian Noervianto, Jumat (24/4/2020).

Tiga pos penanganan COVID-19:

⦁ Pos penanganan kesehatan berjumlah Rp 24,76 triliun atau 42,23 persen dari total anggaran penanganan COVID-19.

⦁ Pos penanganan dampak ekonomi berjumlah Rp 7,66 triliun atau 13,07 persen dari total anggaran penanganan COVID-19.

⦁ Pos penyediaan jaring pengaman sosial berjumlah Rp 26,21 triliun atau 44,70 persen dari total anggaran penanganan COVID-19.

Total Dana APBD yang Telah Dilakukan Penyesuaian untuk COVID-19 Mencapai Rp 56,57 Triliun

Tenggat waktu realokasi: Kemendagri memberikan tenggat waktu daerah merealokasi anggaran hingga Kamis (23/4/2020) kemarin.

⦁ Hal itu sesuai keputusan bersama Mendagri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, yang ditetapkan pada 9 April 2020 lalu.

⦁ Dalam surat itu kedua menteri meminta kepala daerah melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dalam APBD serta penyesuaian belanja daerah. Surat keputusan bersama (SKB) telah mengatur kriteria rasionalisasi yang harus dilakukan setiap pemerintah daerah.

Pengaruhi standar DAU: Setiap daerah harus memenuhi kriteria atau standar penyesuaian target pendapatan daerah dalam APBD serta penyesuaian belanja daerah, karena akan mempengaruhi nasib Dana Alokai Umum (DAU) yang ditransfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Bagaimana selanjutnya: Apabila setelah dilakukan assesment atau penilaian terhadap laporan hasil penyesuaian APBD, kriterianya sesuai SKB, maka DAU akan ditransfer penuh. Akan tetapi, jika tidak memenuhi kriteria SKB, maka akan ada penundaan transfer tahap kedua.

"DAU akan ditransfer sekitar 65 persen terlebih dalu, jika memenuhi SKB setelah di assestment akan ditransfer sisanya. Jika tidak penuhi SKB akan ada penundaan transfer tahap kedua," kata Mochamad Ardian Noervianto.


0 Komentar