Kemendagri Tunjuk VeriJelas Kelola Layanan KYC-el Biometrik, Siapa VeriJelas?
Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh (kiri) dan Direktur Utama VeriJelas Alwin Jabarti Kiemas (kanan) menunjukkan Perjanjian Kerja Sama dalam pemanfaatan data NIK KTP elektronik dan foto wajah untuk layanan KYC-elektronik biometrik di Hotel Borobudur, Jakarta (Foto: Istimewa)

JAKARTA, HALUAN.CO - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menggandeng PT Jelas Karya Wasantara (VeriJelas) dalam pemanfaatan data NIK KTP elektronik dan foto wajah untuk layanan KYC (know-your-costumer) elektronik biometrik.

VeriJelas ditunjuk sebagai penyelenggara untuk membangun “Platform Bersama” . VeriJelas juga perusahaan pertama di Indonesia yang diberikan hak akses dalam pemanfaatan data NIK KTP-el dan foto wajah.

Kerja sama tersebut, disahkan melalui penekenan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arief Fakrullah dan Direktur Utama VeriJelas Alwin Jabarti Kiemas di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Direktur Utama VeriJelas Alwin Jabarti Kiemas, dalam siaran persnya disebutkan, bahwa “Platform Bersama” tersebut dapat dimanfaatkan oleh berbagai pelaku usaha dan pengguna industri digital di berbagai sektor untuk melakukan proses KYC biometrik untuk layanan KYC elektronik secara cepat, waktu nyata (real-time), dan akurat.

“Hak akses NIK dan foto wajah dari Dukcapil tersebut akan mempermudah dan mempercepat proses KYC elektronik, validasi dan verifikasi biometrik secara digital dalam waktu kurang dari satu menit,” ujar Alwin.

Melalui platform tersebut, kata dia, verifikasi data kini tak lagi dilakukan secara manual dan memakan waktu lama dengan cara bertatap muka, isi formulir identitas, pencocokan KTP dan foto, pemindaian dan lain-lain.

“Kolaborasi ini sejalan dengan kebijakan pemerintah lewat POJK Nomor 12-POJK.01-2017 yang mengatur mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan,” ujar dia

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, saat ini institusinya sebetulnya telah bekerja sama dengan 1.302 lembaga dalam pemanfaatan hak akses verifikasi. Dari jumlah tersebut, baru 48 lembaga yang melakukan nota kesepahaman (MoU).

"Yang sudah jalan itu Perbarindo (Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia) dan Kustodian Sentral Effect Indonesia (KSEI) untuk membantu anggota-anggotanya,” ujar Zudan.

Bisnis VeriJelas

Dalam sambutannya, Direktur Utama PT Jelas Karya Wasantara (VeriJelas) Alwin Jabarti Kiemas mengatakan, VeriJelas adalah perusahaan verifikasi biometrik (wajah dan sidik jari). Kantor VeriJelas beralamat di Jalan Bangka Raya Nomor 21, Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Situs web perusahaan yang beralamat di www.verijelas.com saat ini belum memberikan informasi apa pun. Hanya tertera tulisan: "Welcome to VeriJelas. We are getting ready to launch the best solution to fight fraud via identity and biometric verification."

Dalam siaran persnya juga dijelaskan, bahwa para pendiri VeriJelas memiliki pengalaman di perbankan, contohnya sebagai Vice President-Risk Treasury, Citibank Institutional Clients Group, dan Citibank NA Indonesia. Selain itu, perusahaan juga mengklaim bahwa para pendiri juga pernah bekerja di perusahaan teknologi kelas dunia, seperti Amazon, Google, dan Microsoft.

Selain memiliki pengalaman membangun sistem identifikasi biometrik di Kepolisian Republik Indonesia, VeriJelas juga sebagai distributor produk bayi terbesar di Indonesia. Namun, tidak dijelaskan produk bayi seperti apa.

Menurut Alwin, perusahaan melakukan kerja sama dengan Ditjen Dukcapil tersebut sebagai bentuk inovasi untuk mendukung perkembangan keuangan digital.

Di era ekonomi digital saat ini, menurut dia, ada dua tren besar yang akan mengubah model bisnis baru: (1) model digital dengan tujuan produksi tinggi dan efektivitas, lalu (2) perekonomian dengan solusi cepat, tapi aman.

“Berkaitan dengan hal tersebut, proses KYC elektronik sangat penting untuk mencegah tindak pidana siber dalam lembaga jasa keuangan,” kata Alwin.

“Ide platform bersama ini untuk memudahkan verifikasi data oleh lembaga jasa keuangan,” kata dia. Terlebih, kata dia, saat ini pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan arahan bahwa verifikasi KYC elektronik harus berbasis data NIK dan biometrik.

Maka dari itulah, untuk verifikasi nasabah tersebut, kata dia, yang dilakukan perusahaan adalah bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil Kemendagari.

Jadi, “Verifikasi tersebut bukan pengungkapan data pribadi atau penyalahgunaan data pribadi masyarakat. Yang didapat (dari proses verifikasi itu, red) hanya jawaban berupa: sama atau tidak sama. Solusi ini akan membantu lembaga jasa keuangan mengurangi fraud (penyalagunaan),” ujar Alwin