Kemenhub Larang Kapal Penumpang Beroperasi, kecuali untuk Layani Pemulangan TKI dan Logistik

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
KM Kelud, salah satu kapal penumpang yang dilarang beroperasi karena kebijakan pelarangan mudik untuk memutus mata ratai penyebaran COVID-19 (Foto: Istimewa)

-

AA

+

Kemenhub Larang Kapal Penumpang Beroperasi, kecuali untuk Layani Pemulangan TKI dan Logistik

Bisnis | Jakarta

Jumat, 24 April 2020 16:21 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih mengizinkan beberapa layanan transportasi laut untuk beroperasi di tengah masa pelarangan mudik tahun ini.

Salah satunya, kapal penumpang yang melayani pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Warga Negara Indonesia (WNI) dari pelabuhan-pelabuhan negara perbatasan ke pelabuhan yang ditunjuk.

Mengapa ini penting: Masih banyak TKI seperti di Malaysia atau WNI yang menjadi ABK yang belum pulang karena kebijakan lockdown di negara tersebut. TKI tersebut akan diangkut dengan kapal laut dan menjalani isolasi di RSD Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau atau dibeberapa tempat lainnya.

Konteks: Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menghentikan operasional angkutan darat, laut dan udara. Larangan operasional terkait kebijakan pelarangan mudik untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona (COVID-19). Larangan operasional semua angkutan mulai berlaku mulai Jumat (24/4/2020) ini, dan akan berakhir pada awal Juni 2020 mendatang.

Apa katanya: Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub Wisnu Handoko menjelaskan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Kapal yang digunakan telah mendapatkan persetujuan dari syahbandar pelabuhan transit.

"Selain itu, tujuan akhir dan debarkasi TKI/PMI/WNI serta kegiatan pemulangan TKI/PMI/WNI disetujui oleh Pemerintah Daerah atau Gugus Tugas Covid-19 Daerah di pelabuhan debarkasi yang ditunjuk," kata Wisnu dalam rilisnya di Jakarta, Jumat (24/4/2020).

Pengecualian pelarangan:

⦁ Kemenhub melakukan pengecualian pelarangan operasional kapal laut untuk pemulangan Anak Buah Kapal (ABK) WNI yang bekerja di kapal niaga atau kapal pesiar yang dioperasikan perusahaan asing.

⦁ Kapal penumpang yang melayani transportasi antar pulau khusus bagi TNI/Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan tenaga medis yang sedang dalam melaksanakan tugas juga dikecualikan dari aturan tersebut.

⦁ Larangan tidak berlaku juga untuk kapal penumpang yang melayani transportasi rutin non mudik untuk pelayaran lokasi terbatas dalam satu provinsi, kabupaten dan kecamatan.

"Ini dengan ketentuan dan persyaratan pelayaran dilakukan antar pulau/pelabuhan dalam wilayah satu tersebut tidak dalam penetapan PSBB," ujar Wisnu Handoko.

Ralat Tenggat Waktu Larangan Mudik, Kemenhub Masih Izinkan Penerbangan Domestik Beroperasi

Pengalihan operasional: Kemenhub menegaskan, dalam masa pelarangan mudik, kapal penumpang diberikan izin beroperasi untuk mengangkut barang logistik.

Misalnya, barang pokok dan penting, obat-obatan/peralatan medis dan barang penting lain yang dibutuhkan daerah. Perizinan diberikan jika jumlah kapal kargo yang melayani suatu daerah jumlahnya tidak mencukupi.

Peraturan Kemenhub: Kemenhub menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Larangan operasional untuk kapal laut berlaku hingga 8 Juni.

⦁ Melarang penggunaan sarana transportasi laut untuk kegiatan mudik pada masa angkutan lebaran tahun 2020. Termasuk kapal penumpang yang melayani penumpang untuk pelayaran mudik dalam maupun antar wilayah yang sudah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

⦁ Larangan diberlakukan untuk pelayaran dalam satu wilayah propinsi/kabupaten/kecamatan yang menerapkan PSBB. Larangan juga diaplikasikan untuk pelayaran antar propinsi/ kabupaten/kecamatan, di mana salah satu daerah asal/singgah/ tujuan menerapkan PSBB.

⦁ Kebijakan ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo pada Selasa (21/4) untuk melarang aktivitas mudik lebaran tahun ini atau Idul Fitri 1441 H.

"Larangan Mudik tahun 2020 untuk transportasi laut berlaku untuk semua kapal penumpang mulai 24 April 2020 sampai 31 Mei 2020," kata Wisnu Handoko.

Wajib refund ticket: Badan Usaha Transportasi Laut diwajibkan mengembalikan biaya jasa transportasi laut (refund ticket) kepada calon penumpang secara penuh. Baik itu pengembalian biaya tiket 100 persen secara tunai, melakukan penjadwalan ulang (re-schedule), atau melakukan perubahan rute pelayaran (re-route).

Bagaimana selanjutnya: "Selama masa pandemi Covid-19, Kapal Patroli Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) terus disiagakan untuk keselamatan dan keamanan pelayaran. Khususnya pada saat pemberlakuan kebijakan larangan mudik Lebaran tahun 2020," tandas Wisnu Handoko.


0 Komentar