Kemenko Belum Dapat Data Gojek dan Grab yang akan Disantuni

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Setneg membagikan nasi bungkus kepada para pengemudi ojek online. (FOTO: Haluan.co/Fajar AM)

-

AA

+

Kemenko Belum Dapat Data Gojek dan Grab yang akan Disantuni

Bisnis & Finance | Jakarta

Selasa, 07 April 2020 16:35 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Pemerintah, melalui Kementerian Koordinator Perekonomian belum mendapatkan data dari pihak Grab dan Gojek terkait jumlah mitra yang akan mendapat santunan pemerintah imbas pandemi virus corona (Covid-19). Padahal, dari dari itu nanti pemerintah akan menyalurkan Program Kartu Pra Kerja agar tepat sasaran.

"Belum ada (Datanya, red). Program belum dimulai," kata Direktur Kemitraan, Komunikasi dan Pengembangan Ekosistem Kemenko Kemaritiman Panji W. Ruky saat dikonfirmasi Haluan.co, Selasa (7/4/2020).

Kenapa Ojol 'Diistimewakan' Pemerintah?

Dalam surat Kemenko Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, Daya Saing Koperasi dan UKM, perihal permintaan data pekerja dampak Covid-19, nomor KWU./5/33/D.IV.M.EKON/03/2020, dengan sifatnya sangat segera, menjelaskan bahwa program Kartu Pra Kerja akan segera dilaksanakan dimulai pada 7 April 2020. Untuk pengumpulan data dari pihak-pihak yang diundang paling lambat 1 April 2020.

Sebagai informasi, pihak-pihak yang diundang ialah kementerian/lembaga dibawah koordinasi Kemenko Perekonomian. Sedangkan pihak luar yang juga diminta mengumpulkan data pekerja ialah Gojek dan Grab.

"Pendataan oleh instansi Kementerian/Lembaga dapat terus dilakukan setelah 1 April. Tidak ada penutupan tenggat pendaftaran/pendataan," bantah Panji.

Panji yang juga masih menjabat sebagai SVP Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah di Gojek itu malah melempar pertanyaan untuk diajukan kepada koleganya baik Sekretaris maupun Humas Kemenko Perekonomian.

"Silakan ke Humas Kemenko untuk pertanyaan Mas terkait surat dari Kemenko diatas," tukasnya.

Adapun skema awal Kartu Prakerja dilakukan penyesuaian yaitu (i) Refocusing target penerima dari pengangguran muda ke pekerja ter-PHK dan pekerja yang dirumahkan (unpaid leave) pada sektor formal maupun informal; (ii) Anggaran Kartu Prakerja ditingkatkan

dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun; (iii) Target penerima manfaat sebesar 5,6 juta orang dengan target pendaftaran per minggu sebesar 160 ribu orang dan (iv) Besar biaya Rp3.550.000,- dengan rincian pelatihan sebesar Rp 1 juta, insentif sebesar Rp 2,4 juta (4 [email protected] 600 ribu) dan insentif survei 150 ribu (3 kali survei @ Rp 50 ribu).


0 Komentar