Kemenkop Pastikan Omnibus Law Lindungi Kepentingan KUMKM
Menkop dan UKM Teten Masduki. (Foto: Dok. Kemenkop for Haluan)

JAKARTA, HALUN - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki memastikan substansi yang masuk dalam draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan berdampak positif terhadap koperasi dan UMKM. Karenanya, Kemenkop membentuk tim yang terdiri dari pakar dan peneliti untuk melakukan kajian secara objektif terhadap substansi yang akan masuk dalam Omnibus Law.

"Presiden meminta perlu ada kajian bagaimana dampak Omnibus Law kepada KUMKM sebelum diajukan ke DPR. Omnibus Law harus dipastikan memberi kemudahan yang sama terhadap semua pelaku usaha," kata Teten di Jakarta, Senin (6/1/2020).

Kemenkop Gandeng Aktivis Brand Lokal Dongkrak Citra UKM Kuliner

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan menjelaskan, draf Omnibus Law yang akan diajukan ke DPR, benar-benar untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional, khususnya para pelaku koperasi dan UMKM.

Artinya, lanjut dia, sejak mereka memulai usaha dengan perizinan yang lebih mudah dan simpel, masalah pengupahan, hingga urusan pajak. Sebab, jangan sampai Omnibus Law menghasilkan yang tidak menguntungkan UMKM. Dampak negatif yang dikhawatirkan bisa diantisipasi sejak awal.

"Intinya, kita akan melindungi UMKM. Karena, kalau disamakan perlakuannya dengan usaha besar, tentunya akan merugikan pelaku UMKM. Untuk pajak akan ada Omnibus Law tersendiri di Kemenkeu. Yang kita bahas Omnibus Law terkait cipta lapangan kerja," ujarnya.

Dikatakan Rully, Presiden Jokowi berharap Omnibus Law UMKM bisa segera diselesaikan agar bisa diserahkan ke DPR pada minggu kedua Januari 2020 ini.

Ia memastikan, akan memberikan memberikan second opinion terkait pengembangan koperasi dan UMKM di Indonesia. "Insya Allah, Sabtu besok baru bisa kita sampaikan apa saja Omnibus Law terkait KUMKM," tukas Rully.

Pajak KUMKM

Dalam kesempatan yang sama pakar perpajakan Yustinus Prastowo yang merupakan anggota tim mengatakan, momentum pembahasan Omnibus Law harus tegas membahas pajak UMKM.

"Jangan hanya untuk pajak usaha besar saja, melainkan juga mendorong perlakuan pajak bagi UMKM juga," kata Yustinus.

Menurut Yustinus, ini kesempatan emas memasukkan kebijakan khususnya pajak bagi koperasi dan UKM agar mendapat insentif.

"Artinya, harus ada perlakuan yang berbeda dibanding usaha besar, supaya UMKM bisa berkompetisi. Contoh, SHU koperasi masih menjadi objek PPh. Korporasi bisa mendapat pengurangan tarif, sementara koperasi tidak bisa. Maka, perlu relaksasi agar KUMKM bisa berkembang," jelas Yustinus.

Selain itu, ungkap Yustinus, menyangkut pajak UKM 0,5 persen bagi pelaku beromzet Rp4,8 miliar pertahun, juga harus masuk Omnibus Law.

"Aturan itu mengabaikan ada yang usaha mikro dan kecil, semua dianggap menengah sehingga mendapat perlakuan yang sama. Jelas, ini menghambat tumbuhnya UKM," ucap Yustinus.

Menteri Teten Minta Daerah Fokus Kembangkan Produk Unggulan

Yustinus menambahkan, ini saat yang tepat untuk relaksasi pajak bagi UMKM. Karena, kalau menunggu revisi UU PPh akan membutuhkan waktu yang lama.

"Pajak UKM 0,5 persen perlu direformulasi karena belum membedakan mana usaha mikro, kecil, dan menengah. Semua dianggap sama," ungkapnya.

Usulan Yustinus, diantaranya usaha mikro dengan omzet Rp300 juta bisa dikenakan pajak 0,1 persen, dan usaha kecil beromzet Rp1,8 miliar dikenakan tarif pajak 0,5 persen. Yang di atas itu bisa dikenakan pajak 1 persen. "Kalau dikenakan tarif normal, mana bisa bersaing," tegas Yustinus.

Hal lain yang disorot Yustinus adalah harus ada integrasi konsep tentang UMKM, yang selama ini berbeda antar tiap kementerian, instansi, dan juga Bank Indonesia.

Menurutnya, perlu definisi tunggal terkait UMKM agar perlakuannya bisa sama. Ini kesempatan yang baik, jangan sampai Omnibus Law ini ada yang tercecer meninggalkan pelaku UMKM yang harusnya menjadi backbone perekonomian nasional.