Kenaikan Iuran, BPJS Kesehatan Belum Jalankan Putusan MA
Logo BPJS Kesehatan

JAKARTA, HALUAN.CO - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan tidak menghiraukan putusan Mahkamah Agung (MA) karena kenaikan iuran masih berlaku.

Mengapa ini penting: Adanya Putusan Mahkamah Agung) (MA) yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Konteks:

• Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan.

• Kenaikan iuran mulai berlaku 1 Januari 2020 lalu dengan besaran Kelas III tetap Rp 42 ribu, kelas II Rp 110 ribu dan kelas I Rp 160 ribu.

Apa katanya:

• Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan pihaknya belum menerima salinan putusan Mahkamah Agung.

• Menunggu terbitnya pengganti Pasal 34 Perpres No 75 Tahun 2019 yang kini sedang digodok pemerintah.

• Setelah menerima salinan, BPJS Kesehatan siap mengeksekusi keputusan MA tersebut.

• Mengembalikan selisih iuran peserta yang sudah dibayarkan pascakeputusan MA tersebut.

Padangan lain:

• Ketua Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (KORNAS MP BPJS), Hery Susanto menyoroti tentang pernyataan Humas BPJS Kesehatan tersebut.

• Pernyataan pers BPJS Kesehatan tersebut tidak memberikan asas kepastian pelayanan.

• Penjelasan yang bias dan membingungkan.

Pemerintah Belum Revisi Perpres JKN, Iuran BPJS Naik 100 Persen Masih Berlaku

"Katanya menunggu salinan putusan MA, sampai kapan? Itu ciri BPJS Kesehatan yang memang tidak sehat," tegas Hery Susanto dalam keterangan yang diterima wartawan, Sabtu (4/4/2020).

Bagaimana selanjutnya:

• Hery mengajak semua pihak untuk terus mengawasi kinerja dari BPJS Kesehatan, terutama pascaputusan MA terkait pembatalan kenaikan iuran.

• Sebab ada potensi penyalahgunaan wewenang, bahkan korupsi.


0 Komentar