Kenapa Ojol 'Diistimewakan' Pemerintah?

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Driver ojol mendapat nasi kotak dari dermawan di Jalan Sudirman Jakarta. (Foto: Haluan.co/Fajar AM)

-

AA

+

Kenapa Ojol 'Diistimewakan' Pemerintah?

News | Jakarta

Selasa, 07 April 2020 12:00 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Yunus (32), seorang mitra Grab di kawasan Pisangan, Jatinegara, Jakarta Timur, kecewa. Bantuan kebutuhan pokok yang dijanjikan dari Pemprov DKI batal diberikan padahal sebelumnya bingkisan itu dijanjikan akan diberikan langsung di Lapangan Urip Sumoharjo, sepelemparan batu dari tangsi Angkatan Darat.

"Pembagian tidak jadi karena kami harus didata dulu. Terus terang kami bersama puluhan ojol lain kecewa," ujarnya di Jakarta, Senin (6/4/2020).

"Yang saya takutkan bantuan itu sengaja diselewengkan," tambahnya, gundah.

Yunus mewakili keresahan sekira 2,5 juta ojol di seluruh Indonesia. Dan menurut perkiraan, 50 persennya ada di Jakarta.

Sampai saat ini tidak ada data akurat mengenai jumlah ojol di Indonesia karena majanemen Gojek dan Grab juga tidak terbuka. Presidium Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia Igun Wicaksono seperti dikutip Tempo, juga hanya bisa menaksir sekira 2 juta orang. Sementara Kemenhub memperkirakan antara 2 juta hingga 2,5 juta orang.

Mengapa ini penting: Keterbukaan dan data yang akurat sangat penting agar bantuan sampai ke sasaran dan tidak diselewengkan. Apalagi dalam jumpa pers video jarak jauh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Kamis (2/4/2020) menjelaskan, penyaluran bantuan bahan pokok masyarakat harus menggunakan gojek atau grab agar perekonomian terus berjalan.

"...nanti karena pemberian voucher, bawaan barang bansos itu tetap melibatkan Grab dan Gojek sehingga mereka ada kerjaan juga dan nanti akan terbentuk mekanisme sendiri," kata Luhut.

Selain itu menurut Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono, Ojol juga akan mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) dari anggaran social safety net.

Konteks:

  • Pemerintah masih belum mengakui bahwa ojol sebagai moda transportasi sebagaimana yang tertara dan undang-undang.
  • Pengemudi Gojek dan Grab juga bukan karyawan perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sehingga bantuan dari pemerintah muaranya hanya ke perusahaan, bukan pengemudi.
  • Bantuan untuk masyarakat kurang mampu itu berasal dari dana perjalanan dinas baik luar maupun dalam negeri kementerian dan lembaga yang dibekukan. Diperkirakan dana yang akan dikucurkan adalah sekitar Rp40 triliun.

Pendapat anggota Dewan: Anggota DPR Fauzih Amro menyatakan cukup beralasan Menteri Luhut melibatkan Gojek dan Grab untuk menyalurkan distribusi bantuan untuk masyarakat dan sekaligus mendapatkan BLT dari pemerintah. Selain alasan investasi juga soal model bisnis.

"Ojol itu bakar-bakar duit, investasinya cukup gede. Jadi dia dapat perlakukan khsus dari Kemenkovest.

Ya, sekarang yang masih bisa bertahan itu bisnis model ojol dan belanja daring. Pasar tradisional pun sudah mulai online dengan adanya COVID-19," ujarnya.

Tetapi, kata politisi Nasdem ini, manajemen Gojek dan Grab juga jangan keenakan dan lepas tanggung jawab. Mereka juga paling tidak memberikan kebutuhan dasar bagi ojol. Karena tanpa ada pengemudi atau mitra mereja juga tidak akan jadi apa-apa.

"Posisi ojol sebagai mitra memang sangat lemah. Selama ini Gojek dan Grab tak memiliki armada. Sementara ganti oli dan service berkala ditanggung driver. Dalam kondisi saat ini perusahaan harus membantu minimal untuk kebutuhan dasarnya," uja politisi asal Sumatra Selatan ini.

Pendapat pengamat kebijakan publik: Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, curiga keputusan itu akan dijadikan modus penyimpangan anggaran.

  • Tidak ada dasar yang jelas dalam pemberian bantuan itu. Enggak ada payung hukumnya. Sehingga dicurigai ini dijadikan modus untuk melakukan penyimpangan anggaran. Apalagi, anggaran Rp401,5 triliun berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo belum ada pengawasan. Di Pasal 27 juga tidak dianggap kerugian negara bila ada penyimpangan.
  • Bantuan ini dicurigai sebagai perselingkuhan penguasa dan pengusaha. Partai politik juga enggak mau ketinggalan karena memiliki kepentingan untuk Pilkada Serentak. Ada kemungkinan petahana memanfaatkan dana bansos untuk pilkada. Karena hampir semua dana bansos tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak tepat sasaran.
  • Ini kebijakan karena panik dan diskriminatif serta tidak melalui perhitungan yang matang terhadap dampak yang akan ditimbulkan.
  • Pemerintah terkesan memberikan perlakuan khusus kepada perusahaan Gojek dan Grab. Padahal, pengemudi bukan bagian dari karyawan mereka sehingga tidak berdampak dengan bantuan tersebut. Apalagi, pengemudi tidak dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013.
  • Harusnya moda transportasi yang berkaitan dengan publik seperti angkot, bus, Jack Linko itu dibantu. Ini terkait dengan publik. Harus dibantu pemerintah. Persoalannya ya pengawasannya enggak ada. Kalau seperti yang disampaikan Pak Luhut, memang pemerintahan ini enggak terarah.

Pendapat lain: Juru Bicara Koalisi Lawan Corona Nukila Evanty, pemerintah seharusnya menyalurkan BLT tanpa syarat yang rigid atau kaku. Nggak semua orang datanya terupdate di data orang kategori miskin atau data terpadu kesejahteraan sosial dan data lainnya .

"Kondisi wabah corona ini bahkan telah menciptakan orang miskin baru, orang tak punya kerja lagi, orang pulang kampung karena di kota tak punya penghasilan lagi," ujarnya.

Koalisi mendesak pemerintah untuk memudahkan akses program bantuan sosial (bansos) antara lain bantuan sosial beras sejahtera (rastra), kartu sembako serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Jangan ada diskriminasi.

"Kami juga mempertanyakan kepada pemerintah siapa saja 20 juta keluarga di Indonesia yang berhak mendapatkan bantuan kartu sembako yang telah dinaikkan menjadi Rp2,4 juta/tahun atau Rp200.000 per bulan/keluarga," ujarnya.

Pendapat Kemenko Perekonomian: Direktur Kemitraan, Komunikasi dan Pengembangan Ekosistem Kemenko Kemaritiman Panji W. Ruky saat dimintai konfirmasi Haluan.co, malah melempar pertanyaan untuk diajukan ke bagian Humas.

"Silakan ke Humas Kemenko untuk pertanyaan Mas terkait surat dari Kemenko di atas. Surat di atas adalah kebijakan Deputi 4 Pak Rudy Salahudin," ujarnya.

Fakta lain: Dalam profil di akun Linkedin Panji W. Ruky masih aktif di manajemen Gojek Indonesia. "Sampai saat ini saya adalah SVP Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah di Gojek," tulisnya.

Tanggapan anggota DPR: "Ya, bisa kebetulan bisa tidak. Biasanya investor besar punya kaki tangan di kemneterian, sih," kata Fauzih Amro.


Penulis: Tio Pirnando, Zulhamdi Yahmin


0 Komentar