Kepala Daerah Diminta Merealokasikan Dana Pilkada untuk Penanganan Corona
Arwani Thomafi (Foto: Ist)

JAKARTA, HALUAN.CO - Pemerintah, DPR, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyepakati untuk menunda tahapan Pilkada Serentak 2020 yang belum dapat dilaksanakan karena wabah virus corona atau Covid 19.

Dengan ditundanya pelaksanaan pilkada serentak tersebut, kepala daerah yang di daerahnya melaksanakan pilkada untuk merealokasikan dana pilkada untuk menangani virus corona.

"Konsekwensi atas penundaan tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Komisi II DPR RI meminta kepada kepala daerah yang akan melaksanakan pilkada di daerahnya merealokasi dana yang sudah dianggar untuk pilkada digunakan untuk penanganan pademi Covid 19," kata Wakil Ketua Komisi II DPR, Arwani Thomafi, Senin (30/3/2020).

Komisi II DPR juga meminta seluruh stakeholder yang terlibat dalam pilkada agar fokus mendukung program pemerintah dalam menghadapi wabah pendemi covid 19.

Dijelaskan, dalam Raker, KPU mengusulkan 3 opsi penundaan, yaitu pertama ditunda 3 bulan dengan pemungutan suara 9 Desember, kedua ditunda 6 bulan (pemungutan suara 12 Maret 2021) dan ketiga ditunda 12 bulan dengan pemungutan suara 29 September 2021.

Namun usulan KPU tersebut kata Arwani belum bisa diputuskan karena sampai kapan wabah corona itu akan berakhir.

"Sulit dan belum ada satu otoritas pun di dunia ini yang bisa memastikan kapan pendemi covid 19 ini akan berakhir," kata Arwani.

Pilkada Serentak 2020 Resmi Ditunda Hingga 2021, Penundaannya akan Ditetapkan dalam Perppu

"Sampai kapan penundaan itu? Kita sepakat bahwa nanti akan diputuskan bersama-sama antara Pemerintah, DPR dan KPU," kata politisi PPP ini.

Namun Komisi II kata Arwani, meminta pemerintah untuk segera menyiapkan payung hukum berupa Perppu terkait penundaan pilkada tersebut.


0 Komentar