Keputusan Larangan Mudik yang Terlambat dan Pernyataan Ambigu

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Antrean kendaraan naik kapal penyeberangan di Merak Banten pada Lebaran tahun lalu. (Foto: Ist)

-

AA

+

Keputusan Larangan Mudik yang Terlambat dan Pernyataan Ambigu

Nasional | Jakarta

Jumat, 24 April 2020 20:36 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang perbedaan istilah antara mudik dan pulang kampung. 

Mengapa ini penting: Pernyataan itu dapat membingungkan petugas di lapangan dalan melakukan pengawasan terhadap arus orang-orang yang meninggalkan Jakarta dan sekitarnya menuju berbagai daerah.

Konteks: Pernyataan Presiden Jokowi dalam sebuah wawancara khusus dengan Najwa Shihab di salah satu stasiun televisi swasta nasional menyebutkan pulang kampung berbeda dengan mudik.

Mudik diartikan Jokowi adalah merekan yang pulang ke kampung halamannya pada saat lebaran. Sedangkan pulang kampung menurut Jokowi adalah bagi mereka yang bekerja di Jabodetabek yang pulang karena tidak ada pekerjaan dan anak istrinya ada di kampung.

Apa katanya: "Harusnya pemerintah bersikap tegas saja dan tidak perlu membuat pernyataan yang menimbulkan ambigu soal mudik. Jangan sampai sudah terlambat membuat keputusan, menimbulkan kebingungan juga di lapangan terhadap keputusan yang sudah dibuat," tegasnya politikus perempuan dari PKS itu, Jumat (24/4/2020).

Seharusnya larangan meninggalkan daerah-daerah episentrum penyebaran Covid-19 entah untuk mudik maupun pulang kampung, sudah dilakukan ketika penambahan jumlah positif Covid-19 menunjukkan peningkatan.

Bagaimana selanjutnya:

Meski keputusan dinilai terlambat diambil pemerintah, tapi tetap didukungnya dengan alasan:

• Karena wabah COVID-19 masih terus berlangsung menyebar di 34 provinsi dan belum menunjukkan tanda-tanda mereda.

• Pemerintah diminta segera membuat petunjuk teknis yang jelas untuk pelaksanaan larangan mudik yang mulai berlaku 24 April 2020.

• Petunjuk teknis ini ditujukan untuk petugas di daerah pemberangktan pemudik maupun di daerah tujuan pemudik.

• Petunjuk teknis ini sangat penting untuk menjadi acuan bagi petugas di lapangan dalam mengawasi mobilitas orang di terminal, stasiun maupun pintu-pintu perbatasan antara daerah.

• Kejelasan petunjuk teknis ini juga penting agar tidak ada hambatan juga bagi mobilitas barang maupun orang antar daerah yang diperlukan dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini.

Demo Buruh Batal, Pemerintah Tunda Pembahasan Omnibus Law Cipker

"Petunjuk ini bahkan harusnya sudah dibuat pada saat Presiden Jokowi menyampaikan larangan tersebut, karena banyak pemudik yang justriu berbondong-bondong mudik sebelum berlakunya waktu larangan mudik," katanya.


0 Komentar