Kerap Jadi Mesin ATM Pemda, Pengelolaan Guru Ditarik ke Pusat Sudah Tepat
Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia Muhammad Ramli Rahim. (Foto: Dok. IGI)

JAKARTA, HALUAN.CO - Wacana urusan pengelolaan guru ditarik kembali ke pusat, sebenarnya bukan hal baru. Politisasi birokrasi, terutama guru, oleh kepala daerah, merupakan salah satu bentuk praktik buruknya pengelolaan guru oleh pemda.

Guru yang mendukung kepala daerah di masa kampanye Pilkada, sangat mudah dipromosikan naik jabatan. Sebaliknya, guru yang tidak mendukung, dimutasi ke daerah terpencil. Karenanya, Ikatan Guru Indonesia (IGI) sangat mendukung jika Presiden Joko Widodo mau menarik kewenangan tata kelola guru dari daerah ke pusat.

"Pelibatan guru dalam politik praktis menjadi masalah utamanya dan seringkali guru-guru harus menjalani hukuman yang sebenarnya dilakukan oleh para pimpinan daerah tanpa dasar yang cukup. Apalagi jika dalam pilkada tersebut pimpinan daerah berposisi sebagai petahana,” kata Ketua Umum IGI, Ramli Rahim dalam keterangannya, Jumat (12/12/201).

Ramli menjelaskan, selama ini penanganan guru oleh daerah sangat beragam. Sehingga, menimbulkan kesenjangan antar guru di daerah.

Misalnya, pendapatan guru honorer di DKI Jakarta yang seluruhnya sama dengan upah minimum provinsi atau lebih dari itu, sedangkan di Kabupaten Maros ada yang memberi upah hanya Rp 100.000 per bulan.

Selain itu, rekrutmen guru honorer yang dilakukan di daerah juga sangat tidak jelas. Hal itu disebabkan pemerintah pusat melarang pengangkatan honorer. Padahal, di lapangan, kebutuhan akan guru sangat mendesak baik karena PNS pensiun, ditarik masuk ke struktural, atau diangkat menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah.

"Rekrutmen guru honorer sangat tidak jelas prosesnya sehingga kualitas terabaikan bahkan empat kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh guru sama sekali tidak terdeteksi dalam proses rekrutmen guru di daerah-daerah," bebernya.

Lebih lanjut, Ramli juga mengkritik mengenai pengangkatan guru yang dianggapnya kadang sangat berlebihan, meskipun semuanya berstatus non-PNS. Terkadang kebutuhan guru hanya 2 orang namun yang diterima 5 orang. Hal itu bukan karena kebutuhan sekolah, tapi dalama rangka mengakomodir orang-orang penting daerah yang mengajukan anak-anak mereka menjadi honorer.

Masalah lain ialah alokasi anggaran pemerintah daerah terhadap pendidikan yang sangat minim. Tercatat enam kabupaten/kota dan satu provinsi di Indonesia yang menganggarkan APBD mereka di atas 20 persen.

Yang tak kalah mirisnya, lanjut Ramli, guru-guru di daerah, setiap ada perayaan di daerah, diminta menyumbang, termasuk hal lainnya.

"Setiap ada kegiatan perayaan di Kabupaten, pasti guru 'diminta' nyumbang. Ngurus administrasi dupak, mesti pakai pelicin biar lancar jaya. Ngurus pencairan dana Bos, harus ada pelapis, berkas habis terima tunjangan profesi, wajib setor pada bos," sesalnya.

"Karena itu IGI sangat setuju jika kewenangan guru ditarik ke pusat sehingga tak lagi terjadi saling menyalahkan antara pemda dan pemerintah pusat," tandas Ramli.