Ketika Perang Mengancam AS, Negara Turun Tangan

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Infografis DPA 1950

-

AA

+

Ketika Perang Mengancam AS, Negara Turun Tangan

International | Jakarta

Senin, 20 April 2020 18:40 WIB


Demi menanggulangi wabah COVID-19, Trump mengaktifkan Defense Production Act. Apa implikasinya?

KITA, selaku orang Indonesia, kadang memandang masyarakat Amerika sebagai rimba ultra-kapitalis dimana segala hal dalam kehidupan punya label harga. Sulit dibayangkan, misalnya, bahwa laku gotong royong dianut oleh warga AS, apalagi wacana kalau orang sana bisa membantu tanpa pamrih.

Sebaliknya, Amerika seakan menarik garis yang tegas soal apa yang menjadi milik “aku” dan “kita”. Yang terakhir ini, porsinya, tidak jauh berkembang dari apa yang telah digoreskan pena para Bapak Bangsa (mereka).

Maka, anggapan bahwa warga Amerika mengeramatkan hak milik pribadi pun tidak muncul dari alam imajinasi belaka.

James Madison, presiden keempat Amerika Serikat sekaligus salah satu penulis utama Konstitusi, menulis dalam Federalist Papers-nya bahwa “pemerintah didirikan untuk melindungi pribadi-pribadi maupun barang milik mereka.”

Selanjutnya, “tugas utama pemerintah adalah kemampuan masing-masing orang, karena daripadanya muncul hak milik”.

Thomas Jefferson, pendahulunya, bahkan menggambarkan kuasa seorang hamba atas hal-hal yang merupakan miliknya sebagai hak yang diberikan Tuhan – dan oleh karenanya tidak dapat diganggu gugat oleh apa pun.

Berbarengan dengan jaminan akan hak milik, Amerika juga memberikan perhatian khusus pada perlindungan hak milik pribadi dari pengambilalihan oleh pemerintah.

Soal ini termaktub dalam Amandemen ke-5 dan ke-14 terhadap Konstitusi AS. Bunyinya, “Tidak ada milik pribadi yang boleh diambil alih untuk kepentingan umum, kecuali dengan kompensasi yang sepadan.”

Lho, mungkin kamu bertanya-tanya. Persoalan ayat di atas biasa saja, bahkan terbilang cerdas. Memang siapa yang mau tanahnya diambil pemerintah tanpa ganti rugi?

Tapi, amandemen ke-5 dan ke-14 menahbiskan suatu doktrin dalam imajinasi politik warga Amerika mengenai ketidakmampuan pemerintah dalam mengurusi kemaslahatan umum.

Bahwa: hak milik tidak bisa diganggu-gugat; bahkan untuk kepentingan bersama, hak milik menjadi tolak ukur dari apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk menyejahterakan warganya.

Alhasil, selama sebagian besar masa berdirinya, pemerintah federal Amerika Serikat adalah lembaga yang lemah dan tidak berdaya, dan luar biasa enggan mendanai pembangunan di negerinya.

Bukankah Perang Saudara Amerika dan konflik berkepanjangan soal perbudakan bersumber dari pertentangan hakiki antara kesakralan hak milik dan deklarasi kesetaraan manusia dalam dokumen Konstitusi yang sama?

Tapi seiring zaman, masyarakat Amerika nampaknya menyadari bahwa peradaban mereka mustahil mencapai apa-apa, tanpa setidaknya memperluas kewenangan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Sejak pecahnya Perang Saudara, wewenang pemerintah federal untuk menggelar intervensi-intervensi tertentu dalam ekonomi meningkat tajam.

Presiden Abraham Lincoln, misalnya, mengambil alih paksa rel-rel kereta untuk mengerahkan pasukannya ke Selatan. Presiden saat terjadi Perang Dunia Pertama, Woodrow Wilson, ketika itu tak hanya memberlakukan nasionalisasi terhadap sistem rel kereta untuk melancarkan logistik perang, tapi juga menyeragamkan penggunaan rel, lokomotif dan gerbong, serta meningkatkan gaji dan taraf hidup pekerja.

Namun, usaha yang paling nyata di Amerika untuk mengambilalih alat produksi baru bisa terjadi setelah negeri itu dihantam Depresi Besar—yang diikuti dengan Perang Dunia.

Pemerintahan Franklin Delano Roosevelet menasionalisasi ratusan badan usaha. Tujuannya memang untuk memenangkan perang, tapi dalih yang sama juga digunakan untuk mengambil alih perusahaan yang menolak untuk memberlakukan desegregasi; menolak memenuhi hak-hak buruh; atau mencari untung dengan menimbun persediaan.

Ada benang merah dari pengalaman-pengalaman ini: perang adalah katalis bagi keterlibatan pemerintah dalam mengelola ekonomi.

Pada tahun 1950, pemerintah federal mengeluarkan Defense Production Act of 1950 (DPA) menjelang pecahnya Perang Korea. Undang-undang ini adalah upaya sistematis pertama untuk menciptakan payung hukum bagi upaya mengelola produksi dan persediaan barang-barang kebutuhan darurat oleh pemerintah federal.

Wewenang yang termaktub didalamnya terbilang luas. Selain pengadaan barang dan distribusi, DPA juga mengizinkan pemerintah federal untuk menetapkan harga dan upah pada sektor yang terdampak; menyelesaikan perselisihan industry; dan memberikan pinjaman untuk meningkatkan kapasitas produksi.

Tanpa secara eksplisit menyerukan nasionalisasi, melalui DPA, pemerintah federal dapat mengarahkan produksi barang-barang tertentu dan mencegah diekspornya persediaan ke luar negeri.

Trah Cuomo Menuju Gedung Putih di Tengah Wabah

Setelah lama menunda-nunda, Presiden Trump memberlakukan undang-undang ini pada tanggal 18 Maret lalu.

Target pertamanya adalah General Motors (GM). Perusahaan ini sudah mengalihkan daya produksi mereka ke ventilator, alat medis yang teramat dibutuhkan selama durasi wabah Corona.

GM memang telah berunding dengan Trump soal pendanaan ventilator mereka, tapi ketidaksepakatan soal harga memicu Trump untuk menggunakan DPA.

DPA juga digunakan pemerintah Amerika untuk mencegah ekspor Alat Pelindung Diri (APD) ke negara-negara lain. Pada awal krisis, Amerika sempat merasa aman-aman saja dan memanfaatkan kebutuhan akan APD di Cina sebagai peluang ekspor.

Menariknya, memang butuh ketakutan hebat plus wabah untuk meyakinkan otak orang Amerika bahwa ya, sekali-kali, bolehlah prinsip soal hak milik yang tidak bisa diganggu gugat agak dikesampingkan sedikit.

Lagipula, DPA adalah opsi yang lebih elok daripada mengambil alih pabrik-pabrik sekalian. Tapi, tetap saja bagi publik Amerika, ini adalah lompatan mental yang signifikan soal apa yang bisa dilakukan pemerintah.

Sebaliknya, disini upaya apapun untuk melawan Corona selalu terkendala satu fakta: biaya. Biaya menjadi kendala utama dari penyediaan APD, alat medis, hingga pemberlakuan PSBB. Tidak bisakah pemerintah kita (Indonesia) lebih berani? (GA)


0 Komentar