Ketika Tagar #UGMBohongLagi, Menyambut Dies Natalis ke-70

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Pelecehan seksual kerap terjadi di kampus-kampus besar.

-

AA

+

Ketika Tagar #UGMBohongLagi, Menyambut Dies Natalis ke-70

Overview | Jakarta

Jumat, 20 Desember 2019 17:32 WIB


Hal paling umum adalah kerentanan perempuan terhadap laporan terkait pelecehan seksual ini. Seperti contoh, saat kasus Agni mencuat dahulu, muncul pendapat dari salah satu dosen yang mengatakan kalimat berbunyi kira-kira begini,”Ya kalau kucing diberi ikan asin pasti tertariklah”. Atau,” Itu terjadi karena dia membuka kesempatan, coba kalau dia tertutup”.

PER tanggal 13 Desember 2019 lalu, Universitas Gadjah kembali naik pamor di ranah media sosial dengan tagar #UGMBohongLagi. Almamater tercinta ini memang sedikit bermasalah dengan kasus-kasus pelecehan seksual dalam kampus.

Meski, tentu UGM bukan satu-satunya perguruan tinggi dengan kasus demikian. Sebab, diyakini banyak penyintas lain untuk kasus kekerasan seksual di banyak perguruan tinggi lainnya. Namun, sejak kasus Agni mencuat tahun lalu, UGM menjadi perguruan tinggi pertama yang dituntut oleh aliansi mahasiswanya untuk mengeluarkan peraturan soal penanganan penghapusan kekerasan seksual.

Mantap memang almamaterku ini. Mengakar Kuat, Menjulang Tinggi, Tapi Lupa Diri.

Sejak Februari 2019, kasus-kasus pelecehan seksual di dalam kampus mulai mencuat. Datang dari berbagai penyintas dari berbagai perguruan tinggi. Tepatnya, selepas kasus Agni, mahasiswi Psikologi UGM yang mengaku dilecehkan oleh rekan KKN-nya di tempat pengabdiannya, Maluku.

Mulai dari saat itu, banyak kisah-kisah haru dari para penyintas yang umumnya mahasiswi ini. Baik mereka yang masih kuliah, atau yang sudah alumni. Dan sayangnya, pelecehan dan kekerasan seksual ini tak jarang menyangkut dosen sebagai pelakunya. Bahkan, bisa dibilang hal ini sudah jadi rahasia umum di beberapa kampus, mengenai dosen mata keranjang, atau lebih dari itu, kurang ajar.

Bahkan, seingat saya, ketika masih semester awal kuliah di UGM dahulu ada isu pelecehan seksual oleh salah seorang oknum dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Namun, kasus ini kemudian hilang bersama angin lalu.

Dosen terkait juga nampaknya tak dikeluarkan, hanya diberi skorsing mengajar. Di saat yang sama, juga santer isu seorang penyair dengan nama besar di negeri ini, dan kebetulan juga mengajar di salah satu perguruan tinggi dekat ibu kota, yang melecehkan mahasiswinya. Bahkan, mahasiswi ini melakukan pelaporan terkait pelecehan yang dialaminya. Namun, lagi-lagi hal ini hilang ditelan bumi. Tanpa kelanjutan.

Apa sebabnya? Hal paling umum adalah kerentanan perempuan terhadap laporan terkait pelecehan seksual ini. Seperti contoh, saat kasus Agni mencuat dahulu, muncul pendapat dari salah satu dosen yang mengatakan kalimat berbunyi kira-kira begini,”Ya kalau kucing diberi ikan asin pasti tertariklah”. Atau,” Itu terjadi karena dia membuka kesempatan, coba kalau dia tertutup”.

Asumsi-asumsi liar di atas seringkali justru terpaku pada sisi korban. Bukan pelaku. Pandangan miring terkait korban pelecehan seksual seringkali terpusat pada busana. Padahal, hal itu sangat tidak relevan jika kita melihat fakta-fakta terkait busana yang dipakai para penyintas ketika mengalami pelecehan seksual.

Paradigma ini cukup sesat, tapi cukup populer dalam masyarakat kita. Seolah-olah, pelecehan seksual terjadi karena korban nampak “memungkinkan” untuk dilecehkan. Pandangan ini perlu kita ubah, sebab pelecehan seksual datang dari pelaku. Jika memakai asumsi bahwa pelaku merasa “tertarik”, maka hal itu yang seharusnya dapat dikendalikan.

Dan tentu, pendidikan tentang hal ini perlu dijadikan pokok bahasan bagi masyarakat kita yang konon katanya “sangat bermoral” ini. Ya, bermoral, moral standar ganda.

Kembali ke kampus. Lantas, kenapa sih kawan-kawan Aliansi Mahasiswa UGM sampai getol merisak acara puncak Dies Natalis ke-70 UGM yang jatuh 19 Desember 2019 lalu dengan aksi tuntutan menyoal diterbitkannya peraturan tentang pelecehan seksual di dalam kampus?

Setidaknya, ada 36 pasal dalam Draf Peraturan Rektor UGM tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Namun sayangnya, hingga tenggat waktu janji rektor UGM, Panut Mulyono, yang jatuh 13 Desember 2019 lalu, peraturan ini masih urung disahkan.

Dan tentu, hal ini membuat Aliansi Mahasiswa UGM yang konsen dalam proses kritis terhadap almamater mereka menjadi gemas. Uww gemay! Tapi bukan gemas karena bapak rektor UGM imut ya—meksi okelah Pak Panut lumayan lucu.

Justru, aliansi mahasiswa ini gemas karena nampaknya pihak rektorat dan para pejabat berwenang di UGM terlihat tak serius menyelesaikan hal persoalan ini. Persoalan yang cukup serius, karena selama 70 tahun UGM berdiri, diperkirakan cukup banyak terjadi pelecehan seksual di dalam kampus, baik antarmahasiswa, maupun antara dosen dengan mahasiswanya.

Konon, permasalahan pelecehan seksual di UGM ini sempat menjadi perdebatan, khususnya dari para alumni yang melihat kondisi ini sebagai “pencemaran nama baik UGM”. Namun, tak jarang juga para alumni yang melihat mencuatnya kasus Agni hingga menjadi titik klimaks terbukanya krisis di Kampus Biru ini.

Lho Mas, bagian mana dari UGM yang berwarna biru, kan almamaternya berwarna tidak jelas begitu? Itu yang biru, seragam SKKK.

Tak bisa dipungkiri, berawal dari mencuatnya kasus Agni di UGM. Kemudian mahasiswa perguruan tinggi lain mulai berani membuka suara menyoal kasus-kasus pelecehan seksual di dalam kampus. Dan mungkin saja, hal itu telah lama terjadi dan dibiarkan saja.

Namun, seiring perkembangan informasi dan sinergisitas antarmahasiswa melalui berbagai saluran media menjadikan perjuangan untuk mengenyahkan pelecehan seksual dari dalam kampus menjadi kuat. Berbagai tuntutan, termasuk pemberhentian dosen, pemutusan masa studi untuk mahasiswa, menjadi agenda utama untuk memperbaiki wajah perguruan tinggi yang bopeng-bopeng akibat kasus pelecehan seksual.

Tentunya, perjuangan ini tak semudah membalikkan telapak tangan. Sebab, paradigma pelecehan seksual yang dipahami kebanyakan orang dari kalangan “baby boomers” adalah akibat kelalaian korban. Bukan kedangkalan moral pelakunya.

Hal ini kemudian juga tergambar dari betapa banalnya lembaga legislasi negeri ini dalam mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang sampai saat ini tak terdengar kabarnya. Padahal, di luar sana pelecehan seksual masih kerap terjadi. Mulai dari gerbong KRL, bus kota, gang-gang gelap, bahkan yang terbaru adalah guru ngaji yang mencabuli anak-anak didiknya dan pelecehan seksual oleh rohaniawan Gereja Katolik.

Hal ini bisa dengan mudah ditelusuri dalam berita-berita kriminal harian. Meski masih banyak kasus serupa yang masih entah tenggelam, atau disembunyikan di mana.

Urgensi dari adanya peraturan tentang penghapusan kekerasan seksual di dalam kampus, dalam hal ini UGM, adalah inisiasi dari langkah kecil untuk membuka paradgima baru. Sebab, perubahan kecil dari sebuah ranah pendidikan tinggi tentu berpeluang besar untuk menjadi pengaruh untuk kebijakan serupa di tingkat negara.

Dan dalam hal ini, harusnya UGM bisa menjadi pionir dalam meletakkan batu penjuru bagi penghapusan kekerasan dan pelecehan seksual di Indonesia. Berawal dari Kampus Biru, di mana banyak orang tua dan anak-anak Indonesia begitu bangga dengan nama Gadjah Mada.

Namun lebih dari sekadar kebanggaan, tentunya UGM perlu mewujudkan penggalan lirik bait kedua Hymne Gadjah Mada yang berbunyi “Bagi kami almamater kuberjanji setia, kupenuhi dharma bakti ‘tuk Ibu Pertiwi”.

Sebab, kita bisa membayangkan bagaimana sedihnya Ibu Pertiwi jika putra-putri nusantara masih tenggelam dalam gelapnya persoalan pelecehan seksual yang tak kunjung padam.

Dan saya kira, nama baik UGM justru dapat diperjuangkan melalui inisiatif untuk mengakhiri pelecehan seksual dari dalam kampusnya sendiri. Sebab, apalah arti pembangunan gedung-gedung baru, jika sebuah perguruan tinggi tak mampu menuntaskan persoalan terkait hak asasi manusia.


Penulis: Algonz Dimas B. Raharja


0 Komentar