Ketua DPR Minta Baleg Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja dan Fokus Penanganan COVID-19
Ketua DPR Puan Maharani (Foto: Istimewa)

JAKARTA, HALUAN.CO - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menunda pembahasan pasal-pasal terkait ketenagakerjaan pada Omnibus Law RUU Cipta Kerja hingga batas waktu yang belum ditentukan. 

Mengapa ini penting: Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja saat ini banyak diperbincangkan masyarakat, dan ada hal yang lebih penting untuk fokus pada penanganan COVID-19, daripada membahas RUU Cipta Kerja.

Konteks: Pembahasan RUU Cipta Kerja ditunda, karena DPR juga tengah fokus membantu pemerintah dalam penanganan COVID-19. Selain itu, DPR juga akan menerima masukan dari masyarakat terkait RUU tersebut, teruma buruh

Apa katanya: "Pada kesempatan kali ini, atas nama ketua dan pimpinan DPR, saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja, untuk klaster ketenagakerjaan, kami meminta kepada Baleg untuk menunda pembahasannya,” ujar Puan Marahani usai menyerahkan bantuan sembako bagi warga sekitar kompleks parlemen dan karyawan DPR RI di Jakarta, (23/4/2020)

⦁ Pembahasan pasal-pasal terkait ketenagakerjaaan di RUU Cipta Kerja ditunda, karena semua pihak termasuk DPR se sedang fokus pada penanganan pandemi COVID-19.

⦁ DPR membuka peluang menerima masukan masyarakat terutama serikat pekerja.

⦁ Baleg DPR diminta tidak membahas dahulu materi-materi pada klaster ketenagakerjaan, sehingga bisa menunggu aspirasi atau berdiksusi dengan masyarakat terkait dengan klaster ketenagakerjaan.

Tarik Diri dari Pembahasan RUU Cipta Kerja, Sikap Kongkret Demokrat yang Harus Ditiru Fraksi Lain

Fokus DPR saat ini: Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, penundaan pembahasan RUU Cipta Kerja dilakukan agar DPR fokus pada fungsi pengawasan, legislasi dan anggaran pada penanganan pandemi Corona.

⦁ DPR tetap menjalankan tugas dan fungsinya dengan tetap menjaga protap kesehatan untuk mencegah penyebaran virus Corona.

⦁ Semua tugas yang ada di komisi dilakukan dengan protap waspada corona sesuai dengan tata tertib dan tata cara masing-masing.

⦁ Pelaksanaan tugas pengawasan penanganan COVID-19 akan dilakukan akan dilakukan secara virtual di komisi masing-masing.

Bagaimana selanjutnya: Puan Maharani menegaskan, setiap hari komisi-komisi di DPR melakukan rapat-rapat kerja yang dipimpin minimal oleh dua orang pimpinan komisi.

"Mereka hadir secara fisik di komisi dalam melaksanakan rapat-rapat virtual dengan mitra kerjanya," tegas politisi PDI Perjuangan ini.

Pendapat lain: Terkait pembahasan Perppu No 1 Tahun 2020, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan DPR akan mengikuti mekanisme pembahasan yang ada di DPR.

"DPR mempunyai waktu 90 hari setelah Perppu itu diserahkan pemerintah, untuk membahas dan menyatakan sikapnya setuju atau tidak setuju. Ini sudah masuk mekanisme dan apa yang kami lakukan sesuai dengan mekanisme yang ada," papar Puan Maharani.


0 Komentar