Ketua Kadin Rajagukguk Demo Sendirian ke BP Batam

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Ketua Kadin Batam demo ke BP Batam. (Foto: HMG)

BATAM, HALUAN.CO - Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Batam, Jadi Rajagukguk menggelar aksi unjuk rasa secara tunggal atau sendiri di gerbang utama Badan pengusahaan (BP) Batam, Batam Center, Senin (6/1/2020) sekira pukul 09.30 Wib. Salah satu tuntutannya meminta Ex-Officio Kepala BP Batam yang dijawab Wali Kota Badam mundur dari jabatannya.

Meski aksi itu dilakukan satu orang, namun menarik perhatian karena pelaku aksi itu datang ke BP Batam menggunakan mobil mewah merek Vellfire. Pelaku aksi pun memakai jas lengkap dengan dasinya. Beberapa tuntutannya di gelentungkan di tubuhnya. Menggunakan alat pengeras suara, dia berjalan menuju tangga gedung BP Batam sambil berorasi menagih janji 100 hari kerja pejabat Ex-Officio BP Batam.Jadi Rajagukguk selaku warga Batam yang juga Ketua Kadin Batam meminta Ex-Officio Kepala BP Batam agar mundur dari jabatannya. Hal itu tertuang dalam plakat yang dikenakannya saat gelar aksi demo tunggalnya di pintu gerbang BP Batam pada, Senin (6/1/2020) pagi.

Dikatakannya, kini genap 100 hari Wali Kota Ex-Officio Kepala BP Batam dan selama menjabat tidak ada gebrakan yang signifikan, terkait janji bebas UWTO 200 m lahan perumahan.


Sejak dilantiknya HM Rudi sebagai Ex-officio kepala BP Batam pada 27 September 2019 hingga 4 Januari 2020, genap 100 hari janji-janji yang pernah disampaikan tidak terpenuhi. Justru menimbulkan ketidakpastian dalam berusaha. Untuk itu diminta mundur.

Aksi yang dilakukannya diharapkan dapat didengar oleh Ex-Officio Kepala BP Batam dan Ketua Dewan kawasan KPBPB dan juga Menko Perekonomian serta Presiden RI. Bahkan dalam waktu dekat, dia akan menyampaikan aspirasi ini langsung di Jakarta.

“Agar ke depan Kepala BP Batam diambil dari seorang profesional tidak terkait dengan politik apalagi seorang pengurus partai. BP Batam tugasnya jelas bagaimana menarik investasi dan menumbuhkan ekonomi, jangan ditarik-tarik BP Batam ini ke politik," tegasnya.

“Bahkan, sebelumnya Presiden sudah memberikan waktu selama 100 hari namun satu pun tidak ada perubahan apapun. Kita menuntut apa yang pernah disampaikan oleh Ex-Officio Kepala BP Batam,” ucapnya lagi.

Dia juga menilai, PP 62 tahun 2019 itu sepertinya sengaja dipaksakan. Menurutnya, PP 62 tahun 2019 ini deklarator, deklarasi Batam sebagai KPBPB Batam, tidak ada terkait dengan Ex-Officio Kepala BP Batam yang terlalu dipaksakan.

“Bagaimana mungkin seorang walikota merangkap jabatan sebagai kepala BP Batam. BP Batam adalah badan pengusahaan artinya badan perusahaan yang tugasnya mengolah aset-aset negara di daerah yang sifatnya komersial,” tambahnya.

“Bagaimana mungkin seorang walikota, seorang politikus, seorang pengurus partai mengelolanya badan pengusahaan. Artinya ini melanggar UU otonomi daerah, dan dia juga tidak komitmen. Kita minta kepada Presiden agar mencabut PP 62 tahun 2019,” pungkasnya.


0 Komentar