Ketua KPK Diseret-seret dalam Kasus Suap 16 Paket Proyek Jalan Senilai Rp 132 Miliar di Sumsel
Ketua KPK Firli Bahuri (Foto: Haluan.co/Jimmy Ratag)

PALEMBANG, HALUAN.CO - Baru diangkat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol Firli Bahuri pada Desember 2019 lalu, oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, nama mantan Kabarhakam Polri sudah diseret-seret dalam pusaran kasus korupsi di Sumatera Selatan (Sumsel) 

Firli Bahuri yang juga mantan Kapolda Sumsel dan Deputi Penindakan KPK ini disebut terlibat dalam kasus suap 16 paket proyek jalan senilai Rp132 miliar dengan terdakwa penerima suap Bupati Muara Enim nonaktif, Ahmad Yani.

Kuasa Hukum terdakwa, Maqdir Ismail di Pengadilan Tipikor Palembang, Selasa (7/1/2019), mengatakan, tudingan bahwa terdakwa penyuap yakni Elvyn MZ Muchtar yang memberikan sejumlah uang kepada Firli Bahuri semasa menjabat Kapolda Sumsel tidak bisa dibuktikan hanya dari penyadapan.

"BAP hanya menerangkan percakapan antara Elvyn dan kontraktor Robi bahwa Elvyn akan memberikan sejumlah uang ke Firli Bahuri, sementara Firli tidak pernah dimintai konfirmasi apakah benar dia menerima uang atau tidak," ujar Maqdir.

Dalam sidang kedua dengan agenda membacakan ekspresi tersebut, Maqdir menegaskan bahwa Ahmad Yani tidak berniat meminta commitment fee sebesar Rp22 miliar dari kontraktor Robi Pahlevi yang berstatus terdakwa.

Fee tersebut merupakan inisiatif Elvyn yang mengatur jalannya 16 paket proyek senilai Rp132 miliar, termasuk upaya memberikan 35 ribu dolar AS kepada Firli Bahuri yang saat itu menjabat Kapolda Sumsel.

Maqdir menjelaskan, Elvyn memanfaatkan silaturahim antara Firli Bahuri dengan Ahmad Yani pada Agustus 2019 untuk memberikan uang senilai 35 ribu dolar AS. Uang tersebut dimintakannya dari terdakwa Robi yang saat itu berhasrat mendapatkan 16 paket proyek jalan.

Elvyn lantas menghubungi keponakan Firli Bahuri yakni Erlan. Elvyn memberi tahu bahwa ia ingin mengirimkan sejumlah uang kepada Firli Bahuri.

"Tetapi kemudian dijawab oleh Erlan, 'ya, nanti diberitahu, tapi biasanya bapak tidak mau'," kata Maqdir.

Percakapan itu ternyata disadap oleh KPK. Tetapi, KPK justru tidak memberitahu kepada Kapolri bahwa Kapolda Sumsel akan diberikan sejumlah uang oleh seseorang.

"Sepatutnya upaya pemberian uang itu diketahui kapolri, kan sudah ada kerjasama supervisi antara KPK dan Polri, meski demikian tidak juga terbukti bahwa Kapolda menerima uang itu," tegas Maqdir.

Presiden Lantik Lima Pimpinan KPK, Firli Bahuri Resmi Jadi Ketua KPK