Ketua MPR Minta Sikap Tegas Pemerintah Melarang Mudik Lebaran

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Ilustrasi mudik lebaran. (Foto: Antara)

-

AA

+

Ketua MPR Minta Sikap Tegas Pemerintah Melarang Mudik Lebaran

Nasional | Jakarta

Senin, 13 April 2020 19:47 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta sikap tegas pemerintah melarang masyarakat untuk mudik lebaran tahun ini agar penyebaran virus corona tidak meluas ke daerah-daerah.

Mengapa ini penting: Jika mudik tetap dibiarkan maka dikhawatirkan terjadinya penyebaran virus corona atau COVID-19 yang semakin meluas ke daerah-daerah.

Konteks: Upaya pencegahan penyebaran wabah virus corona yang kini melanda Indonesia. Upaya yang dilakukan saat ini belum berjalan efektif, terlihat data kasus positif yang diumumkan pemerintah yang kian hari terus membengkak.

Apa katanya: "Apabila tidak adanya ketegasan terkait aturan mudik ini, kondisi ini akan menjadi masalah bagi daerah, terutama yang memiliki keterbatasan anggaran dalam menghadapi bencana serta minimnya alat dan tenaga medis," kata Bamsot, Selasa (13/4/2020).

Bansoet merasa risau melihat perkembangan kasus positif corona yang terjadi Indonesia. Pada hari Minggu (12/4/2020) misalnya, ada penambahan 399 kasus yang merupakan penambahan tertinggi sejak 2 Maret.

Apa yang disarankan:

• Pemerintah perlu menerapkan kebijakan physical distancing secara ketat, menekan penularan dengan pemeriksaan dan penelusuran kontak, meningkatkan layanan rumah sakit untuk menekan jumlah korban jiwa, serta meningkatkan kapasitas laboratorium untuk mendiagnosis COVID-19.

• Meminta bantuan negara lain yang berpengalaman dan telah berhasil menangani pandemi COVID-19 dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi masyarakat di Indonesia.

Jumlah Pasien Sembuh Terus Bertambah Signifikan, Meski Penambahan Kasus COVID-19 juga Cukup Tinggi

• Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya social distancing dan physical distancing dengan memanfaatkan media yang ada. Masyarakat diimbau mematuhi kebijakan physical distancing dan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

• Aparat keamanan, baik TNI maupun Polri dalam menertibkan masyarakat untuk physical distancing, dapat melakukan pendekatan-pendekatan secara persuasif dan tidak menggunakan kekerasan.


0 Komentar