Kivlan: Tito Karnavian dan Wiranto yang Bikin Kegaduhan
Kivlan Zen. (FOTO: Liputan6.com)

JAKARTA, HALUAN.CO - Terdakwa kasus penguasaan senjata api ilegal, Kivlan Zen, membantah menjadi dalang pelaku makar aksi 21-22 Mei 2019. Bahkan, Kivlan menyebut Tito Karnavian dan Wiranto sebagai pihak yang membuat kegaduhan di masyarakat. 

Menurut dia, mantan Kapolri dan eks Menkopolhukam itu telah membocorkan penyelidikan kasus rencana pembunuhan terhadap sejumlah tokoh.

Saat itu, Kivlan dituduh berencana membunuh Wiranto, Luhut Binsar Panjaitan, Budi Gunawan, Gories Mere, serta Yunarto Wijaya.

"Masih ingat jelas dalam ingatan saya mengenai ucapan Kapolri (saat itu) Jenderal Tito Karnavian, mantan Kapolri bersama Wiranto, mantan Menkopolhukam yang menyebutkan berdasarkan BAP tersangka ada rencana pembunuhan (yang dilakukan oleh Kivlan) dengan target Wiranto, Luhut Binsar Panjaitan, Budi Gunawan, dan Gories Mere," kata Kivlan dilansir dari Kompas.com saat membacakan eksepsi atau penolakan atas dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2020).

Kivlan mengungkapkan, kegaduhan yang disebutnya akibat dari Tito dan Wiranto itu juga dirasakan oleh keluarga besarnya dan Purnawirawan TNI. Menurutnya, saat itu keduanya membeberkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka yang kala itu terjerat dalam kasus yang sama dengan Kivlan.

Untuk itu, Kivlan meminta agar Wiranto, Luhut Binsar Panjaitan, Budi Gunawan, Gories Mere, dan Yunarto Wijaya dihadirkan di dalam persidangan.

"Dengan mereka dipanggil ke pengadilan untuk dimintai ketetangannya," tuturnya.

Eks Dirut Jiwasraya Hendrisman Rahim Ditetapkan sebagai Tersangka

Seperti diketahui, Kivlan Zen didakwa telah menguasai senjata api ilegal. Ia disebut telah menguasai empat pucuk senjata api dan 117 peluru tajam secara ilegal.

Ia didakwa dengan dua dakwaan. Dakwaan pertama, Kivlan dinilai telah melanggar Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 12/drt/1951 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Dakwaan kedua yaitu dia didakwa telah melanggar Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 12/drt/1951 juncto Pasal 56 Ayat 1 KUHP.