Klaim China Caplok Natuna, Tak Berdasar!
Bakamla RI usir Coast Guard China. (Foto: Istimewa)

JAKARATA, HALUAN.CO - Pulau Natuna berada di Provinsi Kepulauan Riau, yang dekat dengan Laut China Selatan, kembali mencuri perhatian. Kawasan tersebut sampai saat ini menjadi sumber konflik antara kedaulatan Indonesia dengan China.

Perseteruan itu dipicu berlayarnya sejumlah kapal penangkap ikan dari China di Perairan Natuna pada 19 hingga 24 Desember 2019. Kapal tersebut memasuki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, tanpa izin.

Ternyata, Bakamla RI telah mendeteksi keberadaan kapal-kapal itu sejak 10 Desember 2019. Kapal-kapal tersebut bahkan mematikan alat radar mereka tanpa diketahui maksud dan tujuannya.

Hingga pada 19 Desember 2019, Bakamla RI berhasil mengusir kapal-kapal itu menjauh dari prairan Indonesia. Namun, pada 23 Desember 2019, mereka kembali lagi memasuki ZEE Indonsia dengan membawa lebih dari 50 kapal penangkap ikan dan dikawal oleh 2 kapal penjaga pantai atau Coast Guard China, serta 1 kapal perang mereka.

Bakamla RI pun tak bergeming. Bakamla RI melakukan kontak via radio untuk meminta kapal-kapal itu keluar dari perairan Indonesia. Namun, kapal-kapal China itu menolak dengan alasan bahwa wilayah yang mereka masukin itu masih dalam perairan negara mereka. Sehingga, mereka menganggap boleh melakukan penangkpan ikan. Uniknya, ketika kapal China itu menanggapi serbuan dari Bakamla RI, mereka sempat mengucapkan bahasa Indonsia.

Kabar masuknya kapal-kapal China ke wilayah ZEE Indonesia, sampai ke telinga pemerintah pusat yang kemudian dilanjutkan dengan mengirimkan sejumlah catatan protes terhadap China. Meski sudah diprotes, China bersikukuh bahwa kapal-kapal mereka itu berlayar di wilayahya yaitu di Laut China Selatan yang diakuinya sebagai Nine Dash Line. Karenanya, mereka beranggapan berhak berlayar dan mengambil ikan di wilayah tersebut.

Pemerintah Indonesia pun mengambil tindakan tegas dengan mengerahkan sejumlah militer ke Natuna mulai dari kapal perang hingga pesawat tempur. Hal itu dalam rangka berjaga-jaga disekitar Natuna demi mempertahankan wilayah NKRI.

Presiden Inodnesia Joko Widodo tak tinggal diam. Presiden langsung mendatangi Natuna pada 8 Januari 2020 lalu. Dimana, sebelumnya Presiden dengan tegas mengatakan, "Bahwa tidak ada yang namanya tawar menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita," kata Presiden.

Sejarah Nine Dash Line

Nine-Dash Line merupakan garis yang dibuat sepihak oleh China tanpa melalui konvensi hukum laut di bawah PBB atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

Sejarah awal mula pembuatan peta Laut China Selatan diuraikan oleh jurnalis sekaligus peneliti dari Chatam House, The Royal Institute of International Affairs, bernama Bill Hayton. Karyanya berjudul 'The Modern Origins of China's South China Sea Claims: Maps, Misunderstandings, and the Maritime Geobody', dimuat dalam jurnal Modern China, Sage Journals, pada tahun 2018.

Bill Hayton lebih sering menggunakan istilah 'Garis U' untuk menyebut 9 Garis Putus-putus itu. Sembilan garis putus-putus itu memang berbentuk huruf U, berawal dari selatan daratan China dan berujung di kawasan Natuna, melintasi lautan di antara Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, dan Malaysia.

Awal sejarah Garis U itu tak bisa dilepaskan dari sengketa masa lalu China dengan Jepang dan Prancis. Ketegangan dengan Jepang muncul lebih awal. Lokasi-lokasi yang menjadi sengketa dengan Jepang ialah Kepulauan Prata (Dongsha/Pasir Barat) dan Kepulauan Paracel (Xisha/Pasir Timur).

Pada tahun 1907, muncul isu di China bahwa Jepang mencaplok Pulau Prata di selatan daratan mereka. Sebenarnya, bukan pemerintah Jepang yang menguasai pulau tersebut, namun pengusaha pribadi bernama Nishizawa Yoshiji yang menjalankan bisnis tambang pupuk guano (kotoran burung laut). Kemudian, sentimen nasionalisme China dan kebencian terhadap Jepang kian bergelora.

Dua tahun kemudian, kapal perang China mendekati Pulau Prata dan menyambangi kantor Nishizawa. Akhirnya, Jepang tak mau kena boikot China dan mendeklarasikan bahwa Pulau Prata adalah milik China dan telah digunakan oleh para nelayan China sejak zaman dulu.

Pada 1909, giliran Kepulauan Paracel di sebelah barat yang disambangi tiga kapal perang China, mereka menetapkan kawasan ini sebagai wilayah kedaulatannya, ditandai dengan penembakan meriam, penancapan bendera, dan penamaan pulau ini dengan bahasa China, yakni Xisha.

Dikabarkan juga, di pulau itu sempat ada bendera Matahari Terbit dan ratusan buruh Nishizawa.

Sejak saat itu sampai terbitnya peta resmi Republik China tahun 1943, Negeri Tirai Bambu itu menganggap batas selatan lautnya adalah sampai Kepulauan Prata dan Paracel.


Indonesia Daftarkan Kepulauan Natuna ke PBB

Kepulauan Natuna itu terdiri dari tujuh pulau dengan Ibu Kota di Ranai, Kepulauan Riau. Etnis Melayu jadi penduduk mayoritas mencapai 85 persen, disusul Jawa 6,34 persen, lalu China 2,52 persen.

Pada 1597, Kepulauan Natuna sebetulnya masuk dalam wilayah Kerajaan Pattani dan Kerajaan Johor di Malaysia.

Namun, pada abad 19, Kesultanan Riau menjadi penguasa pulau yang berada di jalur strategis pelayaran internasional tersebut.

Setelah Indonesia merdeka, delegasi dari Riau ikut menyerahkan kedaulatan pada RI yang berpusat di Jawa. Pada 18 Mei 1956, Indonesia resmi mendaftarkan kepulauan itu sebagai wilayahnya ke PBB.

Dihimpun dari berbagai sumber, sebuah kajian dari akademisi Malaysia menyebtukan bahwa Natuna secara sah seharusnya milik Negeri Jiran.

Namun, untuk menghindari konflik lebih panjang setelah era konfrontasi pada 1962-1966, maka Malaysia tidak menggugat status Natuna.

Jurnal The Diplomat pada 2 Oktober 2014 sudah meramalkan konflik terbuka antara China-Indonesia akan muncul cepat atau lambat.

Analis politik Victor Robert Lee mengatakan, Natuna pada awal abad 20 cukup banyak dihuni warga China. Namun, seiring waktu, terutama setelah dikuasai resmi oleh Indonesia, warga Melayu dan Jawa jadi dominan. Victor mengaku punya bukti, ada permintaan resmi warga keturunan China di Natuna agar RRC menganeksasi pulau itu.

"Setelah konfrontasi Malaysia-Indonesia, disusul sentimen anti-Tionghoa di kawasan itu, jumlah warga keturunan China di Natuna turun dari kisaran 5.000-6.000 menjadi tinggal 1.000 orang," tulisnya.

Muncul selentingan, warga China yang masih bertahan menghubungi Presiden China Deng Xiaoping pada dekade 80-an.

"Ada permintaan kepada Deng agar China mendukung kemerdekaan wilayah Natuna yang dihuni mayoritas Tionghoa, atau paling tidak memasukkan kepulauan itu di wilayah administrasi China," kata Victor.

Klaim China Tak Berdasar

Sebenarnya, Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang dirugikan akibat Nine Dash Line. Malaysia, Filipina dan Vietnam pun juga merasa dirugikan dan menentang klaim Cina yang diakuinya secara sepihak.

Seperti dijelaskan di atas, Indonesia memilik dasar hukum yang kuat untuk mempertahankan kedaulatannya di Laut Natuna.

Klaim historis bahwa sejak dulu nelayan China telah lama beraktivitas di perairan tersebut bersifat unilateral, tidak memiliki dasar hukum, dan tidak pernah diakui UNCLOS 1982.

Argumen ini telah dibahas dan dimentahkan melalui putusan SCS Tribunal 2016. Indonesia juga menolak istilah 'relevant waters' yang diklaim China karena istilah ini tidak dikenal dan tidak sesuai dengan UNCLOS 1982.

Apa sebenarnya UNCLOS itu? Ini adalah singkatan dari United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS), yang sering disebut Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Indonesia sudah meratifikasi Konvensi ini melalui UU No. 17 Tahun 1985. Sejak saat itu Indonesia resmi tunduk pada rezim UNCLOS 1982.

Konvensi ini mempunyai arti penting karena konsep Negara Kepulauan yang diperjuangkan Indonesia selama 25 tahun secara terus menerus berhasil memperoleh pengakuan resmi masyarakat internasional.

UNCLOS merupakan hasil dari Konferensi-konferensi PBB mengenai hukum laut yang berlangsung sejak 1973 sampai 1982. Hingga saat kini, tak kurang dari 158 negara yang telah menyatakan bergabung dengan Konvensi, termasuk Uni Eropa.

Pengakuan resmi secara internasional itu mewujudkan satu kesatuan wilayah sesuai dengan Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. Kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan tidak lagi sebatas klaim sepihak pemerintah Indonesia.

Negara Kepulauan, menurut UNCLOS 1982, adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Negara Kepulauan dapat menarik garis dasar/pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan itu.

Termasuk dalam ketentuan konvensi adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di wilayah perairan Natuna Utara. Kali ini kapal-kapal Cina berani kembali melakukan kegiatan eksploitasi tanpa izin di wilayah tersebut. Tidak hanya tanpa izin, namun juga bersikukuh pada klaim sepihaknya atas hak eksploitasi di sana. Klaim yang tidak diakui hingga saat ini oleh hukum internasional.

Penguatan kewilayahan laut Indonesia sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982 juga telah diperkuat melalui UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Undang-Undang ini menjadikan Deklarasi Djuanda 1957 juncto UNCLOS 1982 sebagai salah satu momentum penting yang menjadi pilar memperkukuh keberadaan Indonesia suatu negara. Dua momentum lain adalah Sumpah Pemuda 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945.

Itulah pula sebabnya, persoalan kedaualatan atas perairan Natuna sangat penting bagi Indonesia. Namun, pada akhirnya, perdamaian adalah jalan terbaik menyikapi perselisihan. Namun, sikap pemerintah di masa depan harus dipersiapkan. Bila hal seperti ini terjadi lagi apakah kita masih perlu untuk menegosiasi atau bersikap seperti dikatakan Bu Susi Pudjiastuti, "Tenggelamkan"......