Komisi II DPR Gelar Audiensi Bahas Pemekaran Daerah
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung menerima usulan pemekaran Provinsi Tengah dan Papua Barat Daya (Foto: Humas DPR)

JAKARTA, HALUAN.CO - Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas usulan pemekaran daerah di berbagai wilayah Indonesia dan Revisi Undang-undang No.15 Tahun 2015 tentang Pilkada. 

"Kami mengundang beberapa organisasi atau perwakilan untuk membicarakan tentang masalah pemekaran. Kecuali yang dari Adeksi, khusus membicarakan revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah," ucap Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Senin (16/12/2019) petang.

RDP tersebut antara lain dihadiri Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI), DPRD Provinsi Maluku, Panitia Percepatan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Forum Kepala Daerah Setanah Tabi, Tim Percepatan Pemekaran Provinsi Papua Tengah, KNP3 Kepulauan Buton, Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkonas PP-DOB) Seluruh Indonesia, Forkorda Jawa Barat, dan Presidium Bogor Timur.

Doli Kurnia mengatakan, Komisi II sudah beberapa kali menerima audiensi masalah pemekaran, dimana sebagian besar dari Papua.

"Audensi sebagian besar dari perwakilan masyarakat Papua guna membicarakan masalah-masalah yang ada di Papua, khususnya terkait masalah pemekaran," kata Doli Kurnia.

Menurut dia, Komisi II DPR terus menerima usulan terkait dengan pemekaran wilayah di Papua dari kelompok masyarakat yang tergabung dalam Panitia Percepatan Pemekaran Provinsi Papua Tengah dan Papua Barat Daya.

"Kita sudah menetrima usulan Pembentukan Provinsi Papua Tengah dan Papua Barat Daya," katanya

Sekretaris Jenderal Presidium Bogor Timur Alex Slamet Riadi mengapresisasi kekompakan masyarakat Papua dalam mengusulkan pemekaran dengan mengedepankan semangat kebersamaan. Kekompakan ini, menurutnya, bisa ditiru oleh pengusul pemekaran di wilayah Jawa Barat.

"Ini sebuah pembelajaran yng luar biasa, melihat kekompakan & kebersamaan Panitia Pemekaran beberapa daerah diluar Pulau jawa, setiap kali kegiatan mereka selalu didampingi dari unsur eksekutif atau dewan dapilnya," kata Alex.

Alex berharap Anggota DPR dari dapil V Kabupaten Bogor, Anggota DPRD dan Bupati Bogor ikut terus bersama-sama mendorong pemekaran di Kabupaten Bogor, Bogor Timur dan Bogor Barat.

"Cintai perjuangan kita yang sudah hampir 6 tahun dengan penuh keajaiban berjalan dengan baik sesuai harapan. Mari dengan rasa kekeluargaan kita samakan langkah, kita samakan tujuan untuk langkah-langkah progres pergerakan," katanya.