Komisi III DPR Ingatkan Polri tak Keluar dari 'Due Process of Law' dalam Penegakan Hukum
Wakil Ketua MPR Arsul Sani, Anggota Komisi III DPR dari F-PPP (Foto: Istimewa)

JAKARTA, HALUAN.CO - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengingatkan jajaran Polri agar menerapkan prinsip 'due process of law' dalam melakukan penegakan hukum terkait ujaran kebencian terhadap Presiden dan pejabat, serta pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terkait penanganan wabah Covid-19.

"Agar kerja-kerja penegakan hukum yang menjadi kewenangan Polri tidak melanggar prinsip due process of law, yakni jelas dasar aturannya dan prosedurnya dilakukan dengan benar," kata Arsul dalam keterangannya, Senin (6/4/2020).

Pernyataan Arsul tersebut, menanggapi keluarnya perintah Kapolri agar jajaran Polri melakukan penindakan terhadap mereka yang diduga melakukan ujaran kebencian atau menyebarkan hoax terhadap Presiden dan pejabat pemerintah terutama terkait dengan penanganan wabah Covid-19 dan juga proses hukum karena dugaan pelanggaran PSBB oleh Polda Metro Jaya dengan menangkap 18 orang di Jakarta Pusat pada Jumat (3/4/2020) lalu.

Menurut Arsul, terkait dengan penindakan terhadap mereka yang melakukan ujaran kebecian lewat medsos atau yang menyebarkan hoax, maka Polri memiliki Surat Edaran Kapolri No. 6 Tahun 2015 yang isinya meminta agar jajaran Polri melakukan langkah-langkah preventif terlebih dahulu dalam menghadapi kasus-kasus ujaran kebencian dan penyebaran hoax sebelum melakukan proses hukum.

"Sehingga meminta agar apa yg ada dalam SE Kaplori tersebut diterapkan secara baik oleh Polri untuk menghindarkan kesan bahwa Polri sewenang-sewenang dalam penegakan hukum," kata Wakil Ketua MPR dari Fraksi PPP ini.

Arsul juga menyoroti keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya terkait dengan penindakan terhadap 18 0rang yang ditangkap atas dugaan melanggar PSBB seperti dimaksud dalam Pasal 93 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan/atau Pasal 218 KUHP.

Arsul Sani menegaskan bahwa PP No 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) tidak menetapkan bahwa pada wilayah di Indonesia diberlakukan PSBB.

Kapolri Terbitkan Aturan Penghina Presiden dan Pejabat saat Pandemi Covid-19

Penetapan PSBB dilakukan dengan Keputusan Menteri Kesehatan. Sampai saat ini Menkes belum menetapkan DKI Jakarta sebagai wilayah PSBB.

"Karenanya, yang bisa dilakukan oleh jajaran Polri adalah meminta orang yang berkerumun untuk bubar. Kalau mereka melawan atau mengabaikan baru bisa digunakan pasal KUHP tentang tidak mentaati perintah pejabat yang sah," katanya.

Lebih lanjut, Arsul meminta Polri mempelajari dengan lebih teliti lagi isi PP tersebut yang pada pokoknya hanya menjelaskan tata cara Menteri Kesehatan menetapkan PSBB berdasar Pasal 60 UU No. 6 tahun 2018.

Demikian pula dengan Permenkes No 9 tahun 2020 baru mengatur mekanisme bagaimana suatu wilayah bisa ditetapkan PSBB, belum menyatakan suatu wilayah sebagai wilayah PSBB.

Mengakhiri keterangannya, Arsul Sani menyampaikan harapan agar proses penegakan hukum yang dilakukan tidak malah menimbulkan ketegangan sosial baru ditengah-tengah warga masyarakat yang resah menghadapi makin menyebarkan wabah Covid-19.


0 Komentar