Komisi III DPR Minta Polisi Lebih Humanis dan Profesional Tertibkan Warga Saat PSBB

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Ketua Komisi III DPR, Herman Herry (Foto: Istimewa)

JAKARTA, HALUAN.CO - Ketua Komisi III DPR, Herman Herry mengimbau agar aparat kepolisian lebih mengedepankan tindakan humanis dan profesional dalam menertibkan warga selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang penindakan hukumnya akan mulai efektif diberlakukan pada Jumat (10/4/2020). 

Mengapa hal ini penting: DKI Jakarta secara resmi disetujui penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Selasa (7/4/2020). Kepastian penerapan ini didapat setelah Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyetujui pengajuan dari Gubernur Anies Baswedan.

Konteks: Pada saat penerapan PSBB, interaksi antar orang akan dibatasi dan tidak diizinkan ada kerumunan di atas 5 orang di seluruh Jakarta. Jika lebih dari 5 orang, maka akan ada tindakan penertiban.

  • Akan ada kegiatan patroli oleh Pemprov DKI Jakarta, Polisi, dan TNI dalam rangka melakukan tindakan tegas dalam pelaksanaan PSBB.
  • Penegakan penertiban bersifat mengikat agar masyaraat taat dan disipilin , sehingga interaksinya dibatasi akan mempengaruhi pengendalian virus Covid-19.

Apa katanya:

  • Rakyat sedang susah, dimana psikologis masyarakat sedang tertekan oleh penyebaran virus Corona, bukan hanya di Jakarta, tapi di berbagai daerah.
  • Aparat yang bertugas di lapangan harus mengedepankan langkah persuasif dan humanis, tidak hanya bersikap tegas dan profesional.
  • Perlu penjelasan secara detail terkait pelaksana tugas dan wewenang aparat kepolisian selama PSBB. Selain detail tugas dan wewenang, harus dipastikan juga masyarakat mendapatkan informasi yang benar.
  • Untuk pelaksanaan tugas di lapangan, pimpinan dan para pejabat di Polri supaya betul-betul memonitor secara berjenjang operasional petugas di lapangan, termasuk ketersediaan APD dan kecukupan logistik,” kata Herman dalam keterangannya, Rabu (8/4/2020).
Menkes Terawan Tetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Jakarta

Pengurangan anggaran: Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2020 ada pengurangan anggaran Polri. Namun, kondisi tersebut bukan menjadi alasan untuk tidak menjalankan tugas dan fungsi Polri secara profesional dalam penerapan PSBB.

“Berdasarkan Perpres tersebut, anggaran Polri berkurang sekitar Rp 8 triliun. Saya berharap Polri di bawah Jenderal Idham Aziz bisa melakukan penyesuaian agar fungsi Polri dalam menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat tidak terganggu akibat pemotongan anggaran tersebut,” kata Ketua Komisi III DPR ini.

Gangguan kamtibmas: Polri diingatkan untuk mengantisipasi potensi meningkatnya gangguan Kamtibmas akibat pandemi Covid-19 termasuk dalam kondisi penerapan PSBB oleh Pemprov DKI Jakarta.

  • Sebagai penyelenggara kamtibmas, Polri memiliki fungsi yang strategis untuk memastikan PSBB berjalan dengan baik
  • Penerapan PSBB ini juga membutuhkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakayt diminta isi Permenkes terkait PSBB dan bersama-sama mematuhi serta melaksanakan kebijakan PSBB,” katanya.

Ruang lingkup PSBB: Dalam Permenkes No 9 Tahun 2020 itu disebutkan bahwa PSBB meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Pelaksanaan aturannya: Dalam Pasal 18 Permenkes No 9 Tahun 2020 disebutkan bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar, instansi berwenang melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


0 Komentar