Komisi Pertahanan DPR Jelaskan Rencana Jokowi Bangun Pangkalan Militer di Natuna
Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Natuna, Kepulauan Riau. (FOTO: Antara)

JAKARTA, HALUAN.CO - Komisi I DPR RI yang salah satunya membawahi masalah pertahanan, memberikan penjelasan terkait rencana Presiden Joko Widodo untuk membangun pangkalan militer di Natuna, Kepulauan Riau. 

Menurut anggota Komisi I DPR, Willy Aditya, rencana pembangunan pangkalan militer di Natuna Utara dan kawasan timur Indonesia merupakan kelanjutan dari program pemerataan pembangunan Indonesia.

"Fokus pembangunan dari kawasan timur dan pulau-pulau terdepan Indonesia sudah menjadi program Presiden Joko Widodo sejak periode pertama," kata Willy, di Jakarta, Minggu (12/1/2020).

"Jadi ini program pembangunan yang tertunda saja,” sambungnya.

Willy menegaskan, keinginan membangun pangkalan di Natuna bukan lah bentuk reaksi atas kasus masuknya kapal-kapal China di wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di Natuna. Pasalnya, menurut dia, hal itu sudah lama direncanakan sebagai upaya untuk menegakkan hukum dan kedaulatan negara.

“Membangun pangkalan militer itu bukan bertujuan pamer kekuatan. Itu amanat menjaga stabilitas perdamaian dunia. Jadi kalau kita tidak membangun pangkalan pertahanan, justru kita telah melanggar amanat,” ujar Willy.

Pemerintah Diminta Segera Buat Peta Pemanfaatan Sumber Daya Natuna

Ia berharap, rencana pembangunan pangkalan pertahanan itutidak dihubungkan dengan perlombaan kekuatan senjata. Dirinya pun mendukung penuh rencana pemerataan pembangunan pertahanan di seluruh kawasan Indonesia, terutama di wilayah yang memerlukan konsentrasi khusus.

"Visi poros maritim yang digagas pada periode pertama Jokowi harus dilanjutkan. Satu persatu kita bangun semua basis pertahanan maritim Indonesia untuk menegakkan hukum dan kedaulatan negara. Infrastrukturnya, ekonomi masyarakatnya, dan tentu kekuatan aparat keamanannya dibangun semua secara komprehensif," tandasnya.