DPD 'Kuliti' RUU Cipta Kerja, Ini Rekomendasinya

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai memimpin virtual meeting dengan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Foto: DPD RI)

-

AA

+

DPD 'Kuliti' RUU Cipta Kerja, Ini Rekomendasinya

Nasional | Jakarta

Rabu, 29 April 2020 10:22 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Komite II DPD RI masih menemukan catatan permasalahan pada Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Cipta Kerja. Berdasarkan sisi lingkup tugas Komite II DPD RI, ada beberapa permasalahan salah satunya yaitu hilangnya kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan daerah masing-masing.

Mengapa ini penting: Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai mengatakan, penjelasan dalam draft RUU Cipta Lapangan Kerja mengembalikan kewenangan pengambilan keputusan atas pengelolaan kekayaan mulai dari perizinan hingga pembinaan pada tingkat Pemerintah Pusat.

Pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota tidak akan memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya ekonominya sendiri dan cenderung harus menunggu pendelegasian tugas dari Pemerintah.

“Hal ini bertolak belakang dengan semangat pelaksanaan otonomi daerah,” ucap Yorrys saat melakukan virtual meeting dengan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Senin (27/4/2020) petang. Dalam kesempatan itu, Yorrys didampingi Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdullah Puteh, Wakil Ketua DPD RI Hasan Basri, dan Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin.

Konteks: RUU Cipta Kerja mendapat penolakan keras dari para buruh. Penolakan keras itu pun akhirnya membuat Pimpinan DPR meminta Badan Legislasi untuk menunda pembahasan. Bahkan Presiden Joko Widodo juga setuju untuk menunda pembahasan RUU Cipta Kerja selama masa pandemi COVID-19.

Catatan Komite II DPD RI:

Standar upah minimum pekerja menggunakan standar provinsi (UMP) menjadi catatan Komite II DPD RI. Dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan diatur bahwa standar yang digunakan menggunakan standar kabupaten/kota (UMK).

⦁ Upah minimum yang berpatokan pada UMP hanya akan menguntungkan kelompok pekerja di daerah tertentu saja, misalnya pekerja yang bekerja di DKI Jakarta. Di daerah lainnya, pekerja akan dirugikan karena UMP di berbagai daerah provinsi lebih rendah dibandingkan standar UMK.

⦁ Dihapusnya ketentuan upah minum sektoral kabupaten dan kota sangat merugikan pekerja. UMPK dibagi berdasarkan sektoral karena upah antar sektor berbeda sesuai dengan beban kerja yang bervariasi

Aturan pembayaran upah berdasarkan jam kerja juga menjadi catatan Komite II DPD RI. Pengusaha dapat membayar pekerja berdasarkan jam kerja jika pekerja tersebut bekerja kurang dari 40 jam. Hal tersebut akan menjadi peluang bagi pengusaha untuk membayar pekerja lebih murah dari seharusnya.

⦁ Pengusaha dapat mencari celah untuk mengalihkan pembayaran bulanan menjadi pembayaran per jam, misalnya hanya memperkerjakan pekerja dalam empat hari saja.

⦁ Sehingga, mekanisme pembayaran berdasarkan jam kerja cenderung akan dipilih oleh para pengusaha.

Tanggapan Konferederasi SPSI: RDPU Komite II DPD RI dengan agenda membahas RUU tentang Cipta Kerja dengan narasumber Pengurus Konferederasi SPSI antara Untung Riyadi, Arnold Sihite, dan Bibit Gunawan menjadi masukan antara lain.

⦁ Konfederasi SPSI mengapresiasi undangan RDPU oleh DPD RI karena sampai dengan saat ini DPR RI dan pemerintah belum memperhatikan SPSI.

⦁ Konfederasi SPSI mempunyai dua pandangan dalam pembentukan RUU Ciptaker yaitu terhadap proses dan terhadap konten.

⦁ Pandangan terhadap proses dilakukannya rancangan draft RUU Cipta Kerja sangat tidak sempurna dari sisi Good Corporate Governance (GCG) dan menimbulkan banyak pro-kontra dalam masyarakat. Idealnya proses ketenagakerjaan seharusnya bermuara dari materi RUU ini dibahas secara tripartit.

⦁ Pandangan terhadap konten, dimana dibagi dalam limaklaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja, yaitu Hubungan Kerja dan Waktu Kerja, Pengupahan, PHK dan Penghargaan Lainnya, Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan Tenaga Kerja Asing (TKA).

⦁ Isu krusial dalam pengaturan TKA ini dalam RUU Cipta Kerja adalah jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya dilarang, sekarang menjadi tidak dilarang. Ini yang dikhawatirkan pekerja/buruh, bahwa TKA pada akhirnya akan masuk ke dalam ruang lingkup jenis-jenis pekerjaan yang low skill. Ini perlu klarifikasi pemerintah, sebab tujuan utama untuk menciptakan kemudahan investasi maupun dan penciptaan lapangan kerja tidak terjawab dengan merevisi atau menghapus pasal-pasal terkait pengaturan TKA. Menurut pekerja/buruh, ketentuan yang sudah ada tidak menjadi beban atau menjadi faktor penentu kurangnya minat untuk melakukan investasi.

⦁ Isu utama dalam pengaturan hubungan kerja ini adalah terbukanya peluang untuk melakukan PKWT dengan sistem kontrak tanpa batas sehingga dalam jangka panjang akan menghapus atau meniadakan pekerja/buruh dengan status PKWT.Sistem ini akan menjadikan pekerja/buruh hanyalah merupakan obyek dari pembangunan. Dunia usaha akan lebih tertarik menggunakan outsourcing dan ini akan membuat rapuh sendi-sendi hubungan kerja terutama pekerja/buruh dalam posisi yang semakin lemah. Kontrak akan menghapus sifat pekerja tetap sehingga kewajiban perusahaan membayar pesangon akan hilang.

⦁ Mengenai waktu kerja ini memang perlu pengaturan yang lebih fleksibel disesuaikan dengan perkembangan dunia usaha yang terus berubah seiring dengan impact dari revolusi industry 4.0. Namun,pekerja/buruh perlu mencermati dan membahas lebih clear jenis-jenis pekerjaan seperti apa yang dapat diterapkan dalam jam kerja yang fleksibel.

⦁ Tekait sistem pengupahan, dalam RUU Cipta Kerja terdapat banyak kontroversi sehingga menimbulkan penolakan yang cukup besar di kalangan pekerja/buruh. Perlu dilibatkan seluruh stakeholders pengupahan untuk merumuskan konsep pengupahan yang ideal, terutama melibatkan Dewan Pengupahan Nasional RI. Isu sistem pengupahan ini dikhawatirkan dalam proses penetapan upahnya hanya berjalan sepihak oleh pemerintah.

⦁ Konfigurasi RUU Cipta Kerja masih membutuhkan penjelasan lebih dalam apakah ingin menciptakan lapangan kerja atau menarik investasi yang besar. Dalam perumusan RUU ini perlu juga melihat bonus demografi dimana membutuhkan banyak sekali lapangan pekerjaan.

⦁ Naskah akademik yang dibuat oleh Konferedasi SPSI sampai dengan saat ini belum dapat dipertanggungjawabkan karena hanya membahas secara makro.

LaNyalla Minta Presiden Jokowi Evaluasi Program Kartu Prakerja

Tanggapan Komite II DPD RI:

⦁ Terlalu besar kewenangan daerah yang diambil dalam RUU Ciptaker dan kewenangan pemerintah akan sentralistik.

⦁ Permasalahan pengupahan perlu didorong sampai dengan ke level Pemerintah Kabupaten/Kota.

⦁ Pandemi COVID-19 turut berpotensi meningkatkan PHK di seluruh daerah. Pemerintah harus hadir guna mengantisipasi permasalahan krisis sosial.

⦁ Provinsi Kalimantan Timur di sektor kelistrikan pernah bekerja sama dengan China. China tidak hanya mendatangkan tenaga ahlinya bahkan sampai ke buruh-buruhnya. Hal ini tentunya mengurangi kesempatan kerja khususnya di daerah.

⦁ Sering terjadi kesenjangan sosial di daerah dimana perusahaan banyak yang mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah sedangkan tenaga kerja lokal hanya ditempatkan sebagai pekerja low skill sedangkan tenaga ahlinya didatangkan dari luar daerah.

⦁ Perlu diperhatikan kembali tujuan perumusan RUU Cipta Kerja ini apakah untuk kepentingan pemerintah pusat, pemerintah daerah, buruh, atau pihak-pihak tertentu.

⦁ DPD RI perlu bersinergi dan mengadakan pertemuan dengan pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dalam membahas RUU Cipta Kerja di level daerah.

⦁ Deregulasi kewenangan daerah harus menjadi concern DPD RI dalam menjalankan tupoksi sebagai keterwakilan daerah sehingga dalam perumusan RUU Cipta Kerja ini, peran serta DPD RI dapat terlihat.

⦁ Materi dalam RUU Cipta Kerja tidak sesuai dengan aspek legal drafting seperti aspek yuridis. DPD RI menyarankan, baik kepada Pemerintah dan DPR RI, agar menarik kembali RUU Cipta Kerja


0 Komentar