Konflik dan Sejarah Lepasnya Timor Timur dari Indonesia
Reka Adegan Pembantaian Santa Cruz (Foto: Istimewa)

Timor Timur | Dari Provinsi Menjadi Negara Sendiri

PADA tanggal 30 Agustus 1999, keadaan politik di Indonesia masih terguncang setelah tumbangnya Orde Baru. Melalui referendum Timor Timur di bawah perjanjian yang disponsori Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) antara Indonesia dan Portugal, pada akhirnya Timor Timur harus terlepas dari Indonesia.

Timor Timur merupakan wilayah bekas jajahan Portugis yang kemudian bergabung dengan Indonesia. Integrasi tersebut diresmikan pada 17 Juli 1976. Timor Timur pada akhirnya resmi menjadi provinsi ke-27 dan provinsi termuda di Indonesia. Setelah 22 tahun lamanya di bawah rezim Soeharto, sebagian besar rakyat Timor Timur berkeinginan untuk lepas dari Indonesia.

Setelah melalui penentuan pendapat rakyat pada tanggal 30 Oktober 1999, Indonesia harus rela kehilangan Timor Timur yang kemudian resmi menjadi negara merdeka dengan nama Timor Leste pada tanggal 20 Mei 2002.

Namun, ketika itu Timor Timur tidak langsung terlepas begitu saja dari Indonesia. Ada kronologi-kronologi hingga terbentuk Negara Timor Leste. Pada tanggal 19 Desember 1998, John Howard, perdana menteri Australia saat itu mengirim surat kepada Presiden BJ Habibie. Pada surat tersebut, John Howard mengusulkan agar pemerintah RI meninjau ulang pelaksanaan hak dan menentukan nasib sendiri bagi masyarakat Timor Timur.

Selanjutnya, pada tanggal 25 Januari 1999 digelar rapat untuk membahas surat Howard. Rapat tersebut membahas mengenai kondisi masyarakat di Timor Timur setelah 22 tahun bergabung dengan Indonesia. Dalam rapat tersebut juga berencana untuk membahas lebih lanjut mengenai masyarakat Timor Timur pada Sidang Umum MPR. Dalam rapat tersebut, Presiden BJ Habibie ingin agar Timor Leste mendapatkan hak otonomi khusus.

Pada tanggal 27 Januari 1999, Bapak Ali Alatas selaku Menteri Luar Negeri RI mengumumkan tawaran untuk opsi otonomi khusus yang sangat diperluas kepada Timor Timur. Namun, jika ditolak maka pemerintah Indonesia harus merelakan Timor Timur terlepas dari Indonesia. Sempat terjadi pro-kontra pada internal kabinet saat itu.

Pada bulan Maret dan April 1999 terjadi serangkaian peristiwa menegangkan di Timor Timur. Terjadi beberapa kejadian eksodus massal warga pendatang dan, kekerasan di Gereja Liquica yang menyebabkan ratusan orang harus mengungsi. Kerusuhan juga berlanjut semakin besar dan melebar hingga di Dili yang menelan banyak korban jiwa.

Pada tanggal 21 April 1999, digelar cara untuk menandatangani kesepakatan damai antara kelompok pro-otonomi dan pro-kemerdekaan di kediaman Uskup Belo. Pada acara tersebut disaksikan langsung oleh Wiranto (Menhankam/Pangab), Djoko Soegianto (Wakil Ketua Komnas HAM) dan beberapa tokoh lainnya.

Pada tanggal 27 April 1999, Presiden Habibie menggelar pertemuan dengan John Howard. Pada pertemuan tersebut, Presiden Habibie mengungkapkan akan segera melaksanakan penentuan pendapat untuk mengetahui kemauan rakyat Timor Timur secara lebih lanjut.

Pada tanggal 5 Mei 1999 Ali Alatas (Menlu RI) dan Jaime Gama (Menlu Portugal), bersama dengan Sekjen PBB Kofi Annan menandatangani kesepakatan pelaksanaan penentuan pendapat rakyat Timor Timur di Markas PBB New York. Dua hari kemudian, Sidang Umum PBB menerima dengan bulat hasil kesepakatan tersebut.

Pada tanggal 17 Mei 1999 Presiden Habibie mengeluarkan Kepres No.43/1999 tentang Tim Pengamanan Persetujuan RI-Portugal tentang Timor Timur. Keputusan tersebut kemudian dikuatkan dengan Inpres No.5/1999 tentang Langkah Pemantapan Persetujuan RI-Portugal.

Pada tanggal 16-18 Juni 1999, perwakilan kelompok pro-otonomi dan pro-kemerdekaan Timor Timur bertemu di Jakarta. Kedua kubu sepakat untuk menyerahkan senjata kepada PBB atau pemerintah RI.

Selanjutnya, serangkaian konflik terjadi kembali pada tanggal 30 Agustus 1999 setelah penentuan pendapat rakyat Timor Timur dilaksanakan. PBB mengumumkan hasilnya: 78,5 persen menolak otonomi, 21 persen menerima otonomi, dan 0,5 persen dianggap tidak sah. Dengan demikian, Timor Timur dipastikan akan segera lepas dari Indonesia.

Pada tanggal 26 Oktober 1999, Bapak Abdurrahman Wahid, selaku presiden terpilih yang menggantikan Bapak BJ Habibie, menandatangani surat keputusan untuk pembentukan UNTAET atau pemerintahan transisi di Timor Timur.

Empat hari berselang, pada tanggal 30 Oktober 1999 Bendera Merah Putih diturunkan dari Timor Timur dalam upacara yang sangat sederhana. Media dilarang meliput acara tersebut, kecuali RTP Portugal. Dua setengah tahun masa transisi pemerintahan, akhirnya pada tanggal 20 Mei 2002 Timor Timur terlepas dari pangkuan ibu pertiwi dan resmi menjadi negara merdeka bernama Timor Leste.


0 Komentar