Korban Gagal Bayar Asuransi Jiwasraya Datangi Kantor Kemen BUMN
Jiwasraya menanggung total utang hingga mencapai Rp49,6 triliun.(Foto: Istimewa)

JAKARTA, HALUAN.CO - Sejumlah korban gagal bayar Asuransi Jiwasraya mendatangi kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Selasa (17/12/2019). Kedatangan sekitar 15 orang korban gagal bayar tersebut untuk beraudiensi dengan Kementerian BUMN.

Salah seorang nasabah, Haresh, seperti dilansir dari CNBCIndonesia.com mengaku, sebelumnya mereka telah mengirimkan surat pengajuan audiensi dan dijanjikan untuk bertemu dengan Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga.

“Kita mau menanyakan gimana kelanjutan dan cara penyelesaiannya,” kata Haresh di hadapan awak media.

Sebelumnya, sejumlah anggota Komisi VI DPR RI saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Senin (16/12/2019) menyorot kasus Asuransi Jiwasraya yang merugikan nasabahnya. Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka menyebut, bobroknya Jiwasraya mulai mengarah kepada para direksi lama karena beberapa kebijakan yang diambil sangat merugikan perusahaan.

Salah satunya dengan berani berinvestasi reksadana dan saham dalam jumlah yang sangat besar dengan pilihan yang berisiko tinggi, dengan porsi mencapai 50 persen. Alhasil, saat harga saham jatuh, perusahaan menanggung kerugian besar.

Sementara, Politisi Partai Gerindra Andre Rosiade meminta Dirut Asuransi Jiwasraya Hexana Tri Sasongko untuk lebih memperhatikan nasib nasabah yang hingga kini masih digantung klaimnya. Ia menyarankan agar direksi Jiwasraya menemui para nasabah dan memberikan penjelasan, jangan menghindar.

“Yang dibutuhkan adalah kepastian,” ujarnya.

Jiwasraya menanggung total utang hingga mencapai Rp49,6 triliun. Jumlah hutang yang fantastis tersebut ditengarai dari kebijakan direksi periode 2013-2018 yang serampangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Senin (16/12/2019) mengungkap, ada hal-hal yang diduga dilanggar oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dalam proses bisnisnya hingga membuat perusahaan itu kesulitan keuangan. Bahkan, Menkeu juga menengarai ada hal-hal yang sifatnya melanggar hukum. Karena itu, ia pun minta aparat penegak hukum untuk melakukan penanganan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Penulis: Melda Riani