Korban Virus Corona Terus Bertambah, Pemerintah akan Buat Aturan Lockdown

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Beberapa wilayah sudah melalukan lockdown (Ilustrasi: Haluan.co)

JAKARTA, HALUAN.CO - Pemerintah akan membuat peraturan pemerintah (PP) untuk mengatur daerah dalam melakukan karantiana kewilayahan (lockdown) menyusul merebaknya virus corona baru (Covid-19).

Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, PP tersebut sedang dipersiapkan rancangannya sebagai upaya pencegahan Covid-19. "Di situ akan diatur kapan sebuah daerah itu boleh melakukan pembatasan gerakan yang secara umum sering disebut lockdown," ujar Mahfud dalam video conference bersama wartawan, Jumat (27/3/2020).

Seperti ditulis Kompas.com, rancangan aturan tersebut masih berupa pembahasan mengenai ketentuan syarat, larangan, hingga prosedur dari pelaksanaan aturan itu sendiri. "Sekarang sedang disiapkan, insya Allah dalam waktu dekat nanti akan keluar peraturan itu agar ada keseragaman policy tentang itu," ujar Mahfud.

View this post on Instagram

Virus Corona ( Covid19 ) memaksa beberapa daerah di Indonesia untuk memberlakukan kebijakan karantina wilayah alias ‘lockdown’. Sementara pemerintah pusat masih belum memutuskannya untuk mencegah penyebaran Virus Corona. . Saat bicara soal alasan belum menetapkan lockdown, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa setiap negara memiliki karakter, budaya, kedisiplinan, dan keputusan berbeda. . Dia menyatakan saat ini di Indonesia masih menerapkan physical distancing atau jaga jarak. Ia juga sempat menyerahkan keputusan penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB) kepada daerah. Yuk cek #infografis nya! . . Follow @haluandotco | @haluantv | @totalpolitikcom | @teknologi_id | @row.id | @neuronchannel | @hipotesamedia . . #haluanmediagroup #haluandotco #haluan #beritahariini #beritanasional #viral #trending #heboh #coronavirus #waspadacorona #dirumahaja #haluanupdatecorona #janganpanikhadapicorona #bersatucekalcorona #lockdown

A post shared by Haluan Media (@haluandotco) on

Menurut Mahfud, PP tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Di sana telah mengatur bahwa karantina kewilayahan bertujuan untuk membatasi perpindahan orang demi keselamatan bersama.

Mahfud justru mempertanyakan keputusan pemerintah daerah yang telah mengeluarkan pengumuman karantina kewilayahan tanpa memiliki format yang jelas.

"Mereka (pemerintah daerah) sudah mulai menyampaikan beberapa keputusan kepada pemerintah, formatnya belum jelas, baru banyak pengumuman besar," kata dia.

beberapa daerah Pemkab Tegal sudah mengumumkan lockdown namun Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menganulirnya. Papua sudah menyatakan melakukan lockdown. Jawa Barat juga tengah mengusulkan ke pemerintah pusat untuk melakaukan hal yang sama.

Pertanyaannya, kapan PP lahir sementara korban terus berjatuhan?


0 Komentar