KPU Rancang Mekanisme Pilkada Serentak Saat Pandemi COVID-19

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Ketua KPU RI Arief Budiman (Foto: Beritasatu.com)

JAKARTA, HALUAN.CO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyusun mekanisme penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak jika terpaksa digelar di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah, DPR dan KPU menyepakati Pilkada 2020 digelar pada 9 Desember mendatang.

JAKARTA, HALUAN.CO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyusun mekanisme penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak jika terpaksa digelar di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah, DPR dan KPU menyepakati Pilkada 2020 digelar pada 9 Desember mendatang.

Mengapa ini penting: Pemerintah akhirnya menyetujui penundaan yang diusulkan oleh KPU atas pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, yang seharusnya dilaksanakan pada 23 September 2020. Keputusan itu diambil dalam Rapat Kerja antara Mendagri dengan Komisi II DPR melalui video conference pada 15 April 2020 lalu.

Konteks: Pemerintah telah menetapkan Pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam dan masa tanggap darurat COVID-19 ditetapkan berakhir pada 29 Mei 2020. Namun, apabila pandemi COVID-19 tersebut berlanjut, maka Pilkada Serentak tidak bisa digelar pada 9 Desember 2020.

Apa katanya: "KPU sebetulnya sudah merancang beberapa hal, misalnya pemutakhiran data pemilih. Apakah memungkinkan UU yang mengatur tentang pasal pemutakhiran data pemilih, verifikasi dukungan calon, itu semua diubah menjadi digital," kata Ketua KPU RI Arief Budiman dalam diskusi virtual bertajuk "Pilkada 9 Desember 2020 Mungkinkah?" di Jakarta, Minggu (19/4/2020).

Mekanisme pilkada 2020.

⦁ Mekanisme kampanye akan disesuaikan menjadi "digital campaign" sehingga tidak perlu lagi ada kampanye yang melibatkan pertemuan banyak orang.

⦁ Tempat pemungutan dan penghitungan suaranya akan diatur mengenai jarak antarbilik secara terukur sehingga tidak lagi saling berhimpitan.

⦁ Jumlah pemilih di TPS akan dikurangi karena jika mengikuti jumlah yang ada sekarang bisa sampai 800 orang di TPS.

Pilkada Akhirnya Sepakat Ditunda 9 Desember 2020, dengan Catatan Pandemi COVID-19 Berakhir Mei!

Apa yang dilakukan: Setiap kebijakan yang akan diubah dan disesuaikan untuk membuat pilkada tetap terjaga kualitasnya. Meskipun memiliki konsekuensi-konsekuensi, mulai aspek anggaran hingga perubahan peraturan.

"Perubahan peraturan itu juga butuh waktu, harus dibahas dan dikonsultasikan dengan pemerintah dan DPR," kata Arief.

Pendapat lain : Dalam kurun pertengahan Mei hingga Juni 2020 pada jadwal kerja DPR RI merupakan masa reses sehingga kemungkinan akan kerepotan jika harus mengejar penyelenggaraan pilkada pada 9 Desember mendatang.

Bagaimana selanjutnya: Penetapan masa darurat bencana nasional sampai 29 Mei 2020 pandemi Corona menjadi tolok ukur pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember 2020.

"Ada kemungkinan masa tanggap darurat diperpanjang sehingga akan memengaruhi apa yang sudah disepakati, termasuk pilkada serentak pada 9 Desember 2020. Semua konsideran ini menjadi tolok ukur Pilkada 2020 pada 9 Dsember mungkinkah atau tidak," kata Arief Budiman, Ketua Komisi Pemilihan Umum.


0 Komentar