Kriminalisasi Aktivis: Menakar Harga Diri Aparat

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Kriminalisasi terhadap aktivis adalah salah satu contoh pencideraan iklim demokrasi. (Ilustrasi: Haluan.co)

-

AA

+

Kriminalisasi Aktivis: Menakar Harga Diri Aparat

Overview | Jakarta

Sabtu, 25 April 2020 15:41 WIB


Indikator dari adanya kriminalisasi umumnya berupa ketidawajaran proses penanganan perkara dan penggunaan upaya paksa. Juga termasuk ketidakwajaran siapa yang melaporkan tindak pidana beriku pula lemahnya bukti permulaan untuk memulai penyidikan.

SELEPAS Orde Baru tumbang, lebih dari dua dekade lalu, proses-proses penegakan hukum di Indonesia berangsur pulih. Tapi demokrasi tak seluwes yang tadinya dibayangkan. Sebab pada praktiknya, toh reformasi gagal menyeret Soeharto ke kursi pesakitan. Pada masa awal reformasi pula, syak wasangka atas tindakan-tindakan di luar hukum yang dilakukan negara masih tampak nyata. Terlebih, ketika aktivis HAM, Munir Said Thalib dibunuh dalam penerbangannya menuju Belanda. Di atas maskapai kebanggan tanah airnya. Kasus ini adalah salah satu hal yang sampai sekarang belum terang, siapa pelakunya.

Lebih dari satu dekade kemudian, kalangan aktivis dan akademisi makin akrab dengan apa yang disebut kriminalisasi. Dan lantas, satu per satu dari mereka sempat terjerat tindakan ini. Entah siapa otaknya, namun tindakan kriminalisasi terhadap aktivis masih marak terjadi. Pada tahun 2018 saja, WALHI mencatat setidaknya ada 163 pejuang lingkungan di tiga belas provinsi dikriminalisasi. Ini baru kasus di dalam ranah konflik agraria dan lingkungan. Belum lagi tindakan represi terhadap diskusi-diskusi kritis di kampus-kampus. Entah menyoal pelanggaran HAM 1965 hingga yang terbaru adalah diskusi kritis soal Omnibus Law.

Ria Casmi dalam Indikasi Kriminalisasi Pembela HAM dalam Sengketa Agraria juga mencatat bahwa kriminalisasi juga dialami oleh petani. Pada tahun 2007, setidaknya ada 166 petani dikriminalisasi. Jumlah ini meningkat setahun kemudian, pada tahun 2008 ada 312 petani dikriminalisasi dalam konflik agraria. Berturut-turut, jumlah ini menurutn pada thaun 2009 dengan 84 orang, kemudian 2010 naik lagi menjadi 106 orang, dan turun drastis tahun 2011 dengan 35 orang.

Dalam tulisannya yang dimuat dalam Jurnal Yudisial terbitan Komisi Yudisial itu, Casmi juga mengutip catatan Imparsial bahwa selepas reformasi, dalam rentang tahun 2005 sampai 2009 ada 15 pembela HAM dikriminalisasi. Sisanya adalah sejumlah 26 orang ditangkap atau diculik, 21 orang diintimidasi dengan ancaman kekerasan dan teror, serta 39 orang dianiaya.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dalam laporan bersama dengan judul Kriminalisasi: Modus dan Kasus-kasusnya di Indonesia menyebut bahwa terminologi ‘kriminalisasi’ sudah digunakan sejak awal tahun 2000-an. Dengan kata lain, tindakan ini masih muncul selepas era Orde Baru. Pemaknaan kriminalisasi mulanya berdasar pada ilmu Kriminologi dan Hukum Pidana.



View this post on Instagram

Peneliti kebijakan publik dan pegiat advokasi legislasi, Ravio Patra, ditangkap polisi beberapa saat setelah ponselnya diretas oleh pihak yang belum diketahui, pada Rabu malam (22/4/2020).⁣ ⁣ Hal tersebut diungkapkan oleh Koordinator Safenet, Damar Juniarto, lewat keterangan tertulis. Damar menjelaskan ada pihak yang meretas aplikasi WhatsApp Ravio semenjak 22 April 2020, sekitar pukul 14.00. Pelaku peretasan WhatsApp milik Ravio diretas kemudian menyebar pesan palsu berisi provokasi.⁣ ⁣ Follow @haluandotco | @haluantv | @totalpolitikcom | @teknologi_id | @row.id | @neuronchannel | @hipotesamedia⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ #haluanmediagroup #haluandotco #haluan #beritahariini #beritanasional #viral #trending #heboh

A post shared by Haluan Media Group (@haluandotco) on


Terminologi ini diartikan sebagai penentuan suatu perilaku yang sebelumnya tidak dipandang sebagai suatu kejahatan menjadi suatu perbuatan pidana. Namun selanjutnya, kriminalisasi populer di masyarakat dengan makna yang berbeda.Pemaknaan kriminalisasi mengalami peyoratif atau cenderung relevan pada hal negatif. KontraS menarik kesimpulan bahwa kriminalisasi diartikan sebagai penegakan hukum yang dilakukan bukan untuk tujuan penegakan hukum itu sendiri.

Secara singkat, hal ini diartikan sebagai penggunaan kewenangan penegakan hukum secara tidak linier dengan penegakan hukum yang sesungguhnya. Hal ini dicontohkan KontraS pada kasus seorang buruh yang vokal pada serikat buruh dan kemudian dilaporkan dengan tuduhan pencurian sandal pada awal tahun 2000.

Salman Luthan dalam tulisannya berjudul Ad Criteria of Criminalization menyebut bahwa setidaknya ada tiga prinsip kriminalisasi yang perlu dipertimbangkan oleh para perancang hukum di Indonesia. Pertama, adalah prinsip legalitas yang berarti tidak ada seorang pun bisa dihukum kecuali berdasarkan hukum pidana. Kemudian termasuk pula dengan tidak ada formulasi delik yang tidak jelas. Dan tentu adanya tindak pidana kecuali dinyatakan dalam hukum kriminal sehingga penuntutan hanya dapat dilakukan dengan peraturan yang tercantum di dalamnya.

Kedua, adanya prinsip kesetaraan di mana hal ini secara langsung merujuk pada ratifikasi Konvensi Jenewa tentang persamaan hak di depan hukum. Di mana seseorang tanpa terkecuali memiliki hak setara yang harus dipenuhi ketika berurusan dengan hukum. Hal ini menjadi relevan ketika seorang dikriminalisasi, ia kehilangan haknya secara hukum karena delik yang digunakan umumnya berada di luar pengetahuannya. Berikut pula dengan tindakan kekerasan yang diterima baik secara fisik maupun verbal.

Ketiga, adalah prinsip subsidiaritas yang menyatakan bahwa hukum pidana harusnya digunakan sebagai langkah akhir. Dalam hal ini, prinsip subsidiaritas acapkali dikangkangi oleh kepentingan tertentu sehingga seseorang yang dikriminalisasi langsung dikenakan delik pidana.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) secara gamblang menjelaskan bahwa kriminalisasi adalah penggunaan wewenang penegakan hukum dengan tujuan atau itikad buruk. Secara umum, hal ini merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan oleh para penegak hukum. Termasuk juga dalam pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat yang diberikan kepada para penegak hukum tersebut.

Karakteristik dari kriminalisasi adalah adanya keterlibatan penegak hukum, khususnya penyidik. Kemudian adanya penggunaan proses hukum acara pidana oleh aparat penegak hukum. Proses hukum acara pidana dilakukan tanpa adanya bukti permulaan yang cukup atau probable cause dengan bukti yang mengada-ada. Serta dalam hakikatnya tindakan ini dilakukan dengan itikad buruk atau improper purpose.

Indikator dari adanya kriminalisasi umumnya berupa ketidawajaran proses penanganan perkara dan penggunaan upaya paksa. Juga termasuk ketidakwajaran siapa yang melaporkan tindak pidana beriku pula lemahnya bukti permulaan untuk memulai penyidikan. Sehingga acapkali tindakan kriminalisasi dilakukan dengan tidak adanya surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) dan tidak adanya surat penangkapan dan penahanan. Tidak jelasnya pelapor juga menjadi salah satu hal utama terjadinya praktik kriminalisasi.

Secara umum, praktik ini menciderai iklim demokrasi suatu negara. Sebab para penegak hukumnya justru menyalahgunakan kewajibannya untuk menekan keadilan. Sehingga tak khayal jika kemudian muncul pasal-pasal yang disangkakan terhadap seseorang nampak tidak jelas atau dipaksakan.

Proses kriminalisasi ini berbahaya dalam negara demokrasi. Sebab pembungkaman aspirasi rakyat dan kritik terhadap kebijakan dapat menjadi hal menyeramkan. Sehingga proses kebebasan berpendapat publik justru mengalami represi. Hal ini tentu langsung berdampak pada citra pemerintah di suatu negara demokrasi tersebut. Oleh karenanya, praktik-praktik semacam ini amat berpengaruh pada kepercayaan publik.

Kritik dan kebebasan berpendapat memang acapkali membuat telinga panas. Namun dalam iklim demokrasi, hal semacam itu dilindungi. Sehingga praktik-praktik kriminalisasi justru nampak memperlihatkan sisi otoriter yang sedikit banyak masih dipelihara di suatu negara demokrasi.

Praktik ini pun diduga masih langgeng hingga kasus terakhir menimpa peneliti legislasi cum aktivis, Ravio Patra pada 22 April 2020 lalu. Proses penangkapan Ravio diikuti serangkaian hal yang janggal. Hal ini terkait dengan peretasan aplikasi WhatsApp milik Ravio dan tak lama nomor miliknya menyebarkan seruan penjarahan. Isi pesan yang disebar ini lantas dikaitkan dengan bumbu-bumbu anarko dengan target aksi tanggal 30 April 2020. Ravio yang merasa janggal pun melaporkan kejadian ini pada beberapa kawannya berikut pula YLBHI. Namun naas, ia terlebih dulu diamankan aparat sebelum mencapai rumah aman yang disarankan lembaga bantuan hukum itu. Bahkan, keberadaan Ravio sempat simpang-siur hingga semalaman. Hingga kemudian Polda Metro Jaya mengakui adanya penangkapan dan pemeriksaan terhadap Ravio. Setidaknya ia diperiksa selama 30 jam tanpa adanya hak untuk menelepon kuasa hukum dan orang tua.

Hal yang dialami Ravio adalah salah satu contoh bagaimana proses kriminalisasi hendak dijalankan. Meski kemudian seruan tagar #BebaskanRavio mampu menekan otoritas kepolisian untuk membuka perlakuan mereka terhadap Ravio. Namun di sisi lain, tak ada kejelasan tentang peretasan terhadap akun WhatsApp Ravio. Sebab hal ini terkait dengan seruan pesan ke banyak yang berisi ajakan penjarahan. Tuduhan ini ditujukan kepada Ravio saat ia kehilangan akses terhadap akun WhatsApp-nya.



Ravio Patra sendiri dikenal kritis dengan tulisan-tulisannya yang dimuat berbagai media. Hal terakhir yang ia kritisi adalah menyoal kebijakan pemerintah dalam menghadapi COVID-19. Selain itu, ia juga mengkritisi peran staf khusus presiden, Billy Mambrasar yang diduga terlibat kasus penyalahgunaan wewenang.

Meski, dalam era digital ini, kritik secara bebas terlontar lewat media sosial, maupun tulisan-tulisan daring. Penulis boleh saja melempar tulisan, tapi kebenaran adalah milik konsensus. Sehingga, jika tulisan itu dianggap memenuhi konsensus kebenaran, maka akan banyak simpatisan yang peduli. Tetapi jika tak berdasar, maka akan ditinggalkan begitu saja. Hal ini membuat pihak yang dikritik menjadi perlu untuk melakukan kontestasi wacana atau membuat wacana tandingan. Bukannya menggunakan kriminalisasi dan hukum pidana sebagai langkah awal. Sebab, jika kritik dan protes dibungkam maka konsensus kebenaran menjadi makin besar. Dan selaras dengan itu, maka relevansi kritik terhadap pihak yang dikritik jadi makin besar pula.

Logikanya, jika tidak berani menghadapi kritik dengan wacana tandingan, maka sudah tentu pihak itu kehabisan cara untuk membuktikan bahwa dirinya benar. Atau, dengan kata lain pihak tersebut belum siap berdemokrasi. Sebab kritik dianggap sebagai ancaman, bukan sebagai faktor pembangun. Dan tentu, kriminalisasi akan makin mencoreng muka, daripada mempertahankan kuasa. Sebab dalam demokrasi, kepercayaan publik adalah aspek penyokong utama.

Untuk itulah perlunya mempertahankan iklim demokrasi dengan menolak kriminalisasi. Sebab jika satu orang di negeri ini bisa dikriminalisasi, maka bisa saja, selanjutnya adalah Anda.


0 Komentar