Kritik JJ Rizal Buat Polri: Akpol Didirikan Tokoh Kutu Buku

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Sejarawan, sekaligus pendiri Penerbit Komunitas Bambu, JJ Rizal. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, HALUAN.CO - Polisi menyita buku 'Massa Aksi' karya Tan Malaka dan 'Corat-coret di Toilet' karya Eka Kurniawan dari lima orang anggota Kelompok Anarko di Tangerang, Banten.

Mengapa ini penting: Kelompok Anarko disebut-sebut tengah menyusun skenario melancarkan aksi vandalisme di sejumlah Pulau Jawa pada 18 April 2020, saat pandemi COVID-19 berlangsung.

Konteks:

  • Beberapa buku yang disita dijadikan barang bukti oleh polisi.
  • Barang bukti buku itu dikaitkan dengan kasus vandalisme, dimana mereka menulis kalimat provokasi, 'kill the rich', 'sudah krisis, saatnya membakar', hingga 'mau mati konyol atau melawan'.

Buku yang disita: Sejumlah buku disita polisi di beberapa daerah baik di Tanggerang maupun di Kota Banjar, diantaranya, Massa Aksi (Tan Malaka), Corat-coret di Toilet (Eka Kurniawan), Indonesia Dalam Krisis 1997-2002 (Litbang Kompas), Pencerahan Tanpa Kegerahan (Aldentua Siringoringo), Ex Nihilo (Dwi Ira Mayasari), Love, Stargirl (Jerry Spinelli), Gali Lobang Gila Lobang (Remy Sylado), Goresan Cinta Sang Kupu-kupu (Fitri Carmelia Lutfiaty), Nasionalisme Islamisme dan Marxisme oleh Soekarno dan Christ the Lord: Out of Egypt karya Anne Rice. Kasus itu terjadi di Tangerang, Banten, dan Kota Banjar, Jawa Barat.

Kepolisian didirikan para kutu buku:

  • Polisi, jika mengikuti visi-misi akademi kepolisian untuk menciptakan perwira Polri yang bermoral, cerdas dan berwawasan, maka pemuliaan terhadap buku menjadi penting.
  • Sejarah awal pendirian Akademi Kepolisian, pemuliaan terhadap buku sangat ditekankan.
  • Dosen-dosen pertama dan dewan guru besar Akademi Kepolisian juga sama penggila buku, antara lain Prof. Dr. Soepomo, Prof. Mr. Soenario Kolopaking, Sanjaya Widjaya, Prof Dr. Prijono dan Ki Hadjar Dewantara

"Harus diingat bahwa Akademi Kepolisian itu salah satu tonggak penting awalnya adalah sekolah kepolisian masa awal kemerdekaan, 1947, yang diresmikan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta, mereka ini terkenal sebagai kutu buku dan penulis buku," kata Sejarawan dan budayawan serta pendiri Penerbit Komunitas Bambu, JJ Rizal, saat dihubungi Haluan.co, Selasa (14/4/2020).

Kritik kurikulum kepolisian:

  • Kurikulum akademi kepolisian lebih banyak urusan politik ketimbang edukasi.
  • Kurikulum sekarang, banyak yang bilang persis negara di dalam negara.
  • Rezim kekuasaan bisa berganti tetapi kurikulum abadi,sebab ia membentuk pikiran dan jauh lebih panjang umurnya dari sebuah rezim,apalagi rezim yang kompromis.
  • Jika politiknya lebih condong untuk memelihara doktrin masa lalu yang sudah afkir soal politik menguasai pikiran melalui bahan produksi, distribusi dan membaca bacaan terlarang, mungkin bisa ada kurikulum yang diangankan akan menumbuhkan mental pemuliaan terhadap bacaan.

Pegiat literasi:

  • Penyitaan buku, sejenis perampasan kebebasan intelektual.
  • Hanya negara yang tak sanggup menyelesaikan persoalan yang mengkambinghitamkan dan mempersekusi buku.
  • Era keterbukaan informasi ternyat tidak mengubah minset polisi yang masih mempertahankan gaya Orde Baru.
  • Buku adalah kerja intelektual, tapi sayang polisi tidak pernah membaca, pimpinan-pimpinan elite Polri tidak pernah membaca.

"Jadi, dalam hal sepele urusan perbukuan aja negara ini tidak punya praming yang jelas orientasi dunia perbukuan," kata pegiat Rumah Baca Komunitas (RBK) Yogyakarta, David Efendi, saat dihubungi Haluan.co.

Logika Polisi: Mencegah Perampokan di Masa Corona dengan Menyita Buku

Buku jadi barang bukti:

  • Yang dijadikan barang bukti (Pasal 39 KUHAP), benda-benda berkaitan dengan tindak pidana. Karena, proses pidana adalah proses mengadili "perbuatan seseorang".
  • Peradilan pidana itu bukan mengadili pikiran, karena itu tidak relevan menjadikan buku-buku terutama novel, buku sejarah dan buku buku ilmu pengetahuan dijadikan barang bukti.

"Jadi, harus rasional menempatkan buku atau isi buju sebagai bukti atau bagian dari tindak pidana yang dilakukan. Jadi sangat tidak relevan dan saya yakin pengadilan akan mengenyampingkannya. Bagaimana membuktikan bahwa isi pikiran dalam buku itu mempengaruhi terjadinya tindak pidana? yang dibuktikan itu mens rea motivasi orang melakukan tindak pidana," ujar pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar saat dihubungi Haluan.co.


0 Komentar