KSPI Tolak Opsi Darurat Sipil untuk Cegah Corona
Presiden KSPI Said Iqbal. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, HALUAN.CO - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan buruh Indonesia menolak keras pemberlakuan darurat sipil untuk mengatasi virus corona (Covid-19). 

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, seharusnya yang dilakukan pemerintah adalah karantina wilayah atau memperluas social distancing sebagaimana yang diatur dalam UU No 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, bukan malah memberlakuan darurat sipil.

"Saat ini yang dibutuhkan bukan darurat sipil. Tapi meliburkan buruh dari perusahaan, untuk mendisiplinkan social distancing sebagaimana yang dimaksud pemerintah, dengan tetap membayar upah dan THR buruh secara penuh 100 persen," kata Said Iqbal di Jakarta, Selasa (30/3/2020).

Said Iqbal menegaskan, KSPI menolak kebijakan pemerintah untuk menerapkan darurat sipil dan tolak omnibus law untuk dibahas di DPR.

Bila perlu omnibus law didrop dari proleglas prioritas. "Kami juga mendukung langkah social distancing pemerintah tapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, bukan darurat sipil,” katanya.

Senada, politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay menganggap, kebijakan pemerintah sejauh ini masih belum mampu mengendalikan kecepatan penyebaran Corona. Terbukti, jumlah warga negara yang terpapar semakin banyak, begitu juga dengan jumlah yang meninggal dunia dilaporkan kian bertambah.

"Sebaiknya pemerintah sudah lebih tepat memilih opsi karantina wilayah. Dengan karantina wilayah, warga masyarakat bisa diatur agar lebih taat dan tertib. Itu adalah kunci dari keberhasilan social dan physical distancing,” tuturnya.

Penanganan Corona, Politisi di Senayan Tolak Penerapan Darurat Sipil

Anggota Komisi IX DPR tidak mengetahui apa alasan pemerintah tetap memberlakukan pembatasan sosial dalam skala besar. Karena, darurat sipil itu diperlukan hanya untuk mendukung kebijakan pembatasan sosial berskala besar.

"Saya khawatir, darurat sipil ini pun tidak begitu membantu,” dalih Saleh.

Darurat Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya diyakini tidak begitu tegas. Sebab, pimpinan operasi masih ditangani oleh sipil.

"Darurat sipil dipergunakan kemungkinan karena pemerintah menganggap bahwa keadaan darurat yang ada skalanya masih rendah. Karena itu, darurat sipil dikombinasikan dengan pembatasan sosial berskala besar," tukasnya.


0 Komentar