LaNyalla Minta Presiden Jokowi Evaluasi Program Kartu Prakerja
Ketua DPD RI AA LaNyalla bersama Senator asal Jabar mengunjungi sentra bawang putih di Desa Cirumput, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Senin pekan lalu. ( Foto: Ist)

JAKARTA, HALUAN.CO - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Matalitti meminta Presiden Jokowi untuk mengevaluasi program Kartu Prakerja yang diluncurkan di tengah wabah virus corona saat ini.

Mengapa ini penting: Dari aspirasi yang ditampungnya dari masyarakat, program ini banyak menuai sorotan, karena kurang tepat dijalankan untuk penanggulangan dampak pandemi COVID-19.

Konteks:

• Program Kartu Prakerja yang dikampanyekan Jokowi pada Pilpres 2019 lalu. Tahun ini Jokowi langsung merealisasikannya dengan anggaran Rp20 triliun.

• Belakangan program ini heboh di publik karena sebagai mitra pemerintah dalam program tersebut adalah perusahaan miliki Adamas Belva Syah Devara, staf khusus milenial Presiden Jokowi yang kemudian menyatakan mundur dari jabatan tersebut.

Apa katanya: "Program yang paling banyak disoroti masyarakat adalah Kartu Prakerja. Saya sengaja tetap turun ke lapangan untuk melihat sendiri. Karena dari dulu saya tidak percaya kertas-kertas laporan. Saya harus cek dan bertemu masyarakat,” kata LaNyalla, Senin (27/4/2020).

Pandangannya: Konsep dasar program ini lebih untuk menyiapkan calon angkatan kerja baru, atau untuk mencetak wirausahawan baru.

Program ini sangat tepat dan pas, apabila diterapkan dalam situasi normal. Menjadi kurang tepat sebagai jurus penanggulangan dampak pandemi COVID-19.

Mengapa rakyat menolak:

• Hari ini situasi berbeda drastis. Dunia usaha banyak yang collapse, daya beli masyarakat turun, PHK resmi maupun tak resmi dengan pola karyawan dirumahkan, ada jutaan jumlahnya.

• Orang butuh uang untuk sekedar makan yang ada di mana-mana. Sementara biaya hidup, khususnya di kota dan wilayah urban cukup tinggi.

• Mereka tidak butuh dibelikan modul pelatihan oleh pemerintah, tetapi substitusi atas kehilangan penghasilan karena di PHK atau dirumahkan.

Apa yang perlu dievaluasi: Program ini menggunakan anggaran Rp20 triliun. Rincian biaya untuk pelatihan online Rp5,6 triliun, insentif peserta Rp13,45 triliun dan biaya survei Rp. 840 milyar.

Korban Ketidakjujuran Pasien, Satu Lagi Dokter Meninggal Terpapar Corona

Hanya komponen biaya insentif saja yang bisa diterima dalam bentuk tunai sebesar Rp. 600 ribu per bulan oleh pemegang Kartu Prakerja. Sisanya untuk membayar mitra pemerintah.

"Ini mungkin perlu dievaluasi agar semua dialihkan dulu ke masyarakat. Prioritas kita masyarakat tersubstitusi atas hilangnya mata pencaharian mereka,” kata LaNyalla.


0 Komentar