Lapas Indonesia Bermasalah, Pakar Hukum Pidana Sebut Harus Ada Perubahan Revolusioner
Membuka gembok sel Setya Novanto di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, yang dianggap mewah (Foto: Ayobandung)

JAKARTA, HALUAN.CO - Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menegaskan siapapun yang menjadi Menteri Hukum dan HAM tidak akan mampu menyelesaikan persoalan akut di lembaga pemasyarakatan (LP) Indonesia. Harus ada perubahan revolusioner dalam sistem pemasyarakatan di LP.

"Yang salah itu sistem pemasyarakatan. Yang dilakukan justru melahirkan diskriminasi dalam LP. Karena kewajiban negara justru menjadi komoditi yang diperdagangkan," kata Abdul Fickar kepada Haluan.co di Jakarta, Senin (13/1/2020).

"Napi yang mampu terutama napikor akan menempati sel yang mewah sementara yang tidak mampu tidak terlayani secara baik bahkan standar pun tidak," tambah Abdul Fickar.

Menurut Abdul Fickar ada persoalan mental dan moral yang membudaya di LP ini. "Karena itu menteri siapapun tidak mampu mengatasi masalah," terangnya.

Perbaikan memang selalu ada, tapi kata Abdul Fickar, hanya berpengaruh di awal. Setelah sebulan tindakan atau sidak misalnya, masalah kembali seperti semula.

"Harus ada penggantian SDM LP besar-besaran agar ada perubahan revolusioner," ujarnya.

Dalam istilah Abdul Fickar, persoalannya di LP sudah dalam tahap terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

"Terstruktur hampir melanda garis subordinasi, masif tejadi hampir di setiap LP serta sistematis karena membudaya lantaran itu selalu berulang," jelasnya.

"Tidak cukup hanya dengan perubahan regulasi tanpa tindakan dan program nyata," tambahnya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Eva Kusuma Sundari sependapat siapapun menterinya tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan akut di LP Indonesia.

Menurut Eva permasalahan struktural menjadi permasalahannya. "Soal lapas yang bermasalah kan problemnya struktural yang sampai saat ini belum bisa dibereskan setiap menteri," kata Eva.

Mengenai aksi Ombudsman RI (ORI) sidak lapas seperti Sukamiskin di Bandung, LP Cipinang di Jakarta dan LP Cibinong di Kabupaten Bogor, Eva yang pernah menjadi anggota Komisi III DPR, tidak melihat sebagai bentuk membidik Menkumham Yasonna Laoly.

"Jadi saya tidak percaya ada serangan personal," ujarnya.

Sidak Ombudsman di Sejumlah Lapas Dinilai Pelanggaran Hukum

Menurut Eva, persoalan lapas telah menjadi beban warisan yang sulit disudahi. Karena di Indonesia tidak mengenal jenis penghukuman selain bui.

"Semoga revisi KUHP segera bisa diberesi agar turut membenahi masalah lapas," tambahnya.

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin juga tidak melihat ada tujuan personal dalam sidak ORI beberapa waktu lalu.

"Sudah betul jika ORI gencar melakaksanakan sidak ke lapas-lapas karena merupakan salah satu kewenangannya.

"Kita tahu, di lapas pelayanan petugas atau penyelenggara negara terhadap napi berbeda-beda. Napi kaya diperlakukan istimewa. Sedangkan napi miskin digencet dan diperlakukan tidak adil," ujarnya.

ORI, kata Ujang, hanya memantau. Bukan menyerang personal.

"Wajar juga jika yang disidak para napi koruptor dan sel yang dihuni mereka. Mereka punya uang dan mereka bisa membeli fasilitas. Oleh karena itu, tidak heran dan tidak aneh jika sel-sel napi yang diistimewakan tersebut isinya berbeda dengan napi-napi lainnya," tegasnya