Lawan AS, Iran Umumkan Langgar Kesepakatan Nuklir, Siap-siap Perang?
Hassan Rouhani mengatakan setelah 60 hari, Iran akan meningkatkan tingkat pengayaan uranium. (Foto: Al Jazeera)

JAKARTA, HALUAN.CO - Setelah tewasnya perwira tinggi militer Iran, Mayor Jenderal Qasem Soleimani, dalam dalam serangan udara yang diluncurkan Amerika Serikat di Baghdad, Irak, Negeri Para Mullah itu mengumumkan bahwa mereka tidak lagi mematuhi batasan pengayaan uranium yang diatur dalam perjanjian nuklir 2015. Artinya, Iran kembali melanjutkan program nuklir mereka.

"Program nuklir Iran tidak lagi menghadapi batasan dalam operasional," kata pemerintah Iran, dikutip dari AFP, Senin (6/1/2020).

Balas Dendam Atas Kematian Soleimani, Hizbullah Siap Gempur Fasilitas Militer AS

Diketahui, perjanjian nuklir Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 2015 digagas di era Presiden AS Barack Obama, yang menetapkan Iran harus membatasi pengayaan uranium hingga 3,67 persen. Jauh dari keperluan mengembangkan senjata nuklir yaitu 90 persen.

Sebagai timbal balik, negara Barat akan mencabut sanksi-sanksi terhadap Iran. Selain AS, negara-negara yang menandatangani kesepakatan nuklir JCPOA, yakni Inggris, Prancis, Jerman, China, Rusia, dan Uni Eropa.

Namun, setelah Donald Trump jadi Presiden, AS menarik diri secara sepihak dari perjanjian nuklir tersebut pada Mei 2018 dan kembali menerapkan sanksi bagi Iran.

Gelar Sayembara, Iran Hadiahkan Rp1,1 Triliun untuk Kepala Donald Trump

Akibat pengumuman Iran yang tidak lagi mematuhi batasan pengayaan uranium tersebut, sejumlah pemimpin Eropa, Jerman, Prancis, dan Inggris merespons rencana tersebut. Mereka mendesak Iran untuk membatalkan langkah-langkah yang bertentangan dengan perjanjian nuklir 2015.

"Kami menyerukan Iran untuk menarik semua langkah yang tidak sejalan dengan perjanjian nuklir," kata Kanselir Jerman Angela Merkel, Presiden Prancis Emmanuel Macron dan PM Inggris Boris Johnson dalam pernyataan bersama.

Pemimpin Eropa juga mendesak Iran untuk menahan diri tidak menggunakan kekerasan dalam merespons kematian Jenderal Qasem Soleimani.

Mereka juga meminta pihak-pihak untuk tidak membahayakan pertempuran melawan ISIS, setelah parlemen Irak menuntut pemerintah mengeluarkan ribuan tentara AS dari negara itu.

"Kami menyerukan pihak berwenang Irak untuk terus memberikan dukungan yang diperlukan kepada koalisi," kata mereka.

Tentara AS yang ditempatkan di pangkalan-pangkalan militer di Irak merupakan bagian dari koalisi internasional untuk membantu memerangi ISIS. Mereka ditugaskan di sana sejak 2014 silam.

Pernyataan yang dikeluarkan oleh ketiga pemimpin Eropa itu disampaikan setelah mereka berbicara berjam-jam di telepon.

Sebelumnya seorang juru bicara pemerintah Jerman mengatakan, ketiga pemimpin itu sepakat untuk bekerja sama dalam mengurangi ketegangan di kawasan Timur Tengah.