Legislator: Perppu No 1 Tahun 2020 Rawan Disalahgunakan

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Bukhori Yusuf (Foto: Ist)

-

AA

+

Legislator: Perppu No 1 Tahun 2020 Rawan Disalahgunakan

Ekonomi | Jakarta

Jumat, 03 April 2020 09:21 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Anggota DPR RI Bukhori Yusuf mengkritik Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19.

Mengapa ini penting: Perppu ini rawan disalahgunakan dalam kebijakan penggunaan keuangan negara. Perppu ini rentan menjadi celah korupsi.

Konteks: Pemerintah mengeluarkan Perppu nomor 1 tahun 2020 sebagai upaya penanangan wabah COVID-19. Perppu ini mengatur tentang pengunaan uang negara untuk penanangan wabah ini. Lewat Perppu ini pemerintah menggelontorkan Rp 405,1 triliun.

Pasal yang dikritik:

• Bab V Ketentuan Penutup pasal 27 dari ayat (1) sampai (3). Pada pasal 27 ayat (1) berbunyi: “Biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan kebijakan pendapatan negara merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara”.

• Pasal 27 ini membuat pengambil kebijakan menjadi kebal hukum jika dalam pelaksanaan Perppu ini terjadi maladministrasi seperti penyalahgunaan anggaran, pembiayaan yang tidak efektif dan efisien, penggelapan dana, dan sejenisnya.

• Pasal 27 ayat (2) berbunyi “Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, BI, OJK, dan LPS, yang berkaitan dengan pelaksanaan Perppu ini tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

• Pasal 27 ayat (3) berbunyi “Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Perppu ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada PTUN".

Kejanggalan:

• Perppu menihilkan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan DPR RI untuk melakukan fungsi pemeriksaan dan pengawasan.

• Jika ditemukan masalah keuangan dalam pelaksanaan peraturan tersebut oleh BPK atau DPR, pembuat kebijakan yang bersangkutan tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dengan dalih tindakan tersebut didasarkan pada itikad baik.

• Perppu ini terbit tanpa melibatkan partisipasi DPR.

Celah korupsi: "Ini sebagaimana pola serupa pernah terjadi dalam kasus skandal dana talangan Bank Century,” tulis Bukhori Yusuf, Anggota DPR RI, dalam rilisnya, Kamis (2/4/2020).


0 Komentar