Lembek soal Natuna, PA 212 Minta Jokowi Copot Prabowo dari Menhan
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Ketua Komisi I Meutya Hafid (Foto: Haluan.co/Jimmy Ratag)

JAKARTA, HALUAN.CO - Ketua Divisi Hukum PA 212, Damai Hari Lubis menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah sepatutnya segera mencopot jabatan Menteri Pertahanan (Menhan) yang saat ini diemban oleh Prabowo Subianto, mantan calon presiden yang mereka dukung pada Pilpres 2019 lalu.

Anjuran ini diungkap Damai lantaran Prabowo dinilai tak memiliki kebijakan yang sejalan dengan Jokowi soal konflik yang terjadi antara China dan Indonesia di perairan Natuna.

"Sebaiknya Jokowi copot segera Prabowo Subianto sebagai Menhan, gantikan dengan yang sejalan dengan kebijakan beliau sebagai Presiden dan Panglima Tertinggi," kata Damai seperti dilansir laman CNNIndonesia.com, Rabu (8/12/2019).

Prabowo menurut Damai telah mengambil langkah yang amat berbeda dari Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan negara yang melakukan pelanggaran batas.

Sementara sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo menurutnya justru mendiamkan pelanggaran batas teritorial RI oleh China dengan menyebut China sebagai negara sahabat.

"Menunjukkan perbedaan kebijakan yang amat prinsip atau frontal bertentangan dengan langkah presiden RI Jokowi," kata dia.

Prabowo sebelumnya memang sempat mengatakan akan menempuh jalan yang baik terkait konflik di Natuna tersebut.

Prabowo sebelumnya memang sempat mengatakan akan menempuh jalan yang baik terkait konflik di Natuna tersebut. "Saya kira ada solusi baik. Kita selesaiakan dengan baik ya, bagaimanapun China negara sahabat," ujar Prabowo usai rapat di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat (3/1/2019).

Soal Natuna, Prabowo Ditantang Tunjukkan Ketegasan sebagai Menhan

Sikap dan ucapan Prabowo berkebalikan dengan sikap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Retno telah memanggil Dubes China di Jakarta untuk memberikan nota protes terhadap klaim Natuna

Retno menyebut kapal-kapal nelayan China menerobos Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang telah diakui United Nations Convetion on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982.

Sementara itu Jokowi menyebut seluruh pernyataan pejabat pemerintahan yang berkaitan dengan kapal-kapal dan klaim China atas perairan Natuna sudah sangat baik. Jokowi menegaskan tak ada tawar-menawar mengenai kedaulatan dan teritorial negara Indonesia.

"Seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik, bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita," kata Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna 'Penetapan RPJMN 2020-2024', di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/1/2019).