Lewat Permenhub, Luhut Izinkan Ojek Online Angkut Penumpang saat PSBB

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Menteri Perhubungan Ad Interim, Luhut Binsar Panjaitan. (FOTO: Antara)

-

AA

+

Lewat Permenhub, Luhut Izinkan Ojek Online Angkut Penumpang saat PSBB

Bisnis | Jakarta

Minggu, 12 April 2020 12:18 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Menteri Perhubungan Ad Interim, Luhut Binsar Panjaitan, menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Dalam Permenhub yang dikeluarkan Luhut itu, juga diatur soal boleh tidaknya ojek online (ojol) mengangkut penumpang di masa berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di suatu wilayah.

Mengapa ini penting:

  • Salah satu aturan yang ada dalam Permenhub tersebut yaitu pengendalian transportasi pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai PSBB seperti Jakarta. Di aturan itu disebutkan bahwa untuk sepeda motor baik yang digunakan dalam kepentingan pribadi maupun kepentingan masyarakat (ojek) dalam hal tertentu dapat mengangkut penumpang dengan syarat-syarat yang ketat sesuai dengan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19.
  • Sesuai protokol kesehatan itu yakni melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut sebelum dan setelah selesai digunakan, menggunakan masker dan sarung tangan, dan tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.

“Untuk sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan seperti dilakukan untuk aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB," kata juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (12/4/2020).

Konteks: Permenhub yang dikeluarkan oleh Luhut itu berbeda dengan Pergub Nomor 33 Tahun 2020 yang melarang ojek online beroperasi mengangkut penumpang. Dalam Pergub itu, ojek online hanya boleh mangangkut barang. Pergub itu dikeluarkan Gubernur Anies Baswedan sebagai pedoman penerapan PSBB di DKI Jakarta. Pergub itu juga sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.9/2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Aturan dalam Permenhub: Secara garis besar, peraturan ini mengatur tiga hal, yaitu pengendalian transportasi untuk seluruh wilayah, pengendalian transportasi pada wilayah yang ditetapkan sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan pengendalian transportasi untuk kegiatan mudik tahun 2020.

Bisa berubah:

  • Permenhub dibuat berdasarkan kondisi yang ada saat ini, namun pemerintah akan memperhatikan dinamika yang berkembang dan tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan penyesuaian.
  • Peraturan ini ditujukan baik untuk penumpang kendaraan umum dan pribadi, operator sarana dan prasarana transportasi baik di transporasi darat, kereta api, laut dan udara.

“Inti dari aturan ini adalah untuk melakukan pengendalian transportasi dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19, dengan tetap memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi khususnya bagi yang tidak bisa melakukan kerja dari rumah dan untuk pemenuhan kebutuhan logistik rumah tangga,” jelas Adita.

Survei Kementerian PPPA: Mayoritas Anak Tak Suka Belajar di Rumah

Pergub Anies soal kendaraan roda dua di masa PSBB DKI:

  • Peraturan soal transportasi selama PSBB dalam Pergub Nomor 33 Tahun 2020 merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berkala Besar untuk Penanganan COVID-19.
  • Angkutan roda dua ditetapkan tidak diperbolehkan untuk mengangkut penumpang saat PSBB, termasuk ojek konvensional dan ojek dalam jaringan (daring) atau online.
  • Kendaraan roda dua diizinkan untuk menjadi sarana angkutan, namun hanya dibolehkan angkutan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau bekerja di sektor yang diizinkan. Selebihnya dilarang mengenakan roda dua.

0 Komentar