Lima Fraksi DPR Setuju Bentuk Pansus Jiwasraya
Lima fraksi di DPR setuju dibentuk Pansus Jiwasraya

JAKARTA, HALUAN.CO - Lima fraksi di DPR mendukung pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya. Sedangkan PPATK mendukung penuh aparat penegak hukum menelusuri transaksi keuangan mencurigakan seperti kasus gagal bayar perusahaan asuransi plat merah tersebut.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan saat ini sudah ada lima fraksi yang secara informal menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Pansus Jiwasraya tersebut.

"Sudah ada lima fraksi yang setuju," kata politisi Gerindra itu, di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Kelima fraksi tersebut adalah Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKS, dan Fraksi Demokrat.

Untuk menyikapi usulan tersebut, kata Dasco, Pimpinan DPR akan melaksanakan Rapat Pimpinan dan dilanjutkan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang akan mengakomodir usulan-usulan dari fraksi-fraksi sebelum dibawa ke Rapat Paripurna DPR.

"Ini kan baru informal ya kalau soal Pansus, nanti kita akan bicara di Bamus. Kita baru mulai sidang setelah reses tanggal 13 Januari," jelasnya.

Dia tidak mempermasalahkan pada akhirnya akan dibentuk Pansus atau Panitia Kerja (Panja) terkait persoalan di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero).

Namun yang terpenting menurut dia adalah persoalan di perusahaan BUMN tersebut bisa menemukan solusinya.

"Yang penting bagaimana kita mengungkap apa persoalan yang membelit Jiwasraya kemudian uangnya kemana dan solusinya bagaimana," katanya.

PPATK Siap Telusuri

Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendukung penuh kerja penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menelusuri transaksi keuangan mencurigakan seperti kasus gagal bayar yang terjadi di Jiwasraya.

Kepala PPATK, Kiagus Ahmad Badaruddin mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menerima surat permintaan penelusuran aliran dana Jiwasraya dari Kejagung.

"Kemarin sore baru sampai di meja saya permintaan dari Kejaksaan Agung," ungkapnya dikutip dari wawancara RRI, Kamis (9/1/2020).

Dijelaskannya, selain Kejagung, pihaknya sebenarnya telah menerima permintaan yang sama dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Bahkan sebenarnya, BPK ini, kata dia, sudah meminta data terkait dugaan aliran dana mencurigakan di Jiwasraya sejak 2018 lalu.

"Kalau gak salah setahun yang lalu, 2018 (ada permintaan dari BPK). Jadi pada 2018 itu ada permintaan kepada kami. Jadi kita laksanakan (penelusuran)," jelasnya.

Hasilnya pun telah disampaikan kepada BPK RI. Namun demikian, dia enggan mengungkapkan data apa saja yang disampaikan kepada BPK sejauh ini.

"Karena nature dari pekerjaan kami tidak menyampaikan secara detil apa, berapa dan siapa kepada publik, melainkan hanya kepada pihak berwenang," jelasnya.

Lebih lanjut dipastikan hingga saat ini pun pihaknya terus melakukan pemantauan atas berbagai transaksi mencurigakan yang diduga terkait dengan Jiwasraya. Data baru pun nantinya kembali akan diberikan kepada BPK, Kejagung atau lembaga penegak hukum lainnya.

"Tentu kita akan bekerja secepatnya, sebaik mungkin untuk mendukung apa yang dibutuhkan Kejaksaan Agung," pungkasnya.