Lockdown Mandiri dan Risiko yang Datang Kemudian
Karantina kampung secara mandiri menyimpan risiko tertentu dalam menghadapi kondisi darurat. (Ilustrasi: Haluan.co)

Secara mandiri, beberapa kampung memang seolah tak menghiraukan anjuran pemerintah pusat tentang tidak adanya lockdown atau karantina penuh di Indonesia.

TAK sedikit kampung-kampung yang menutup pintu masuknya secara swadaya. Hal ini mulai dilakukan sejak wabah COVID-19 mulai menjalar ke daerah-daerah di luar Jabodetabek. Tak terkecuali Yogyakarta dan sekitarnya. Di mana terdapat banyak kampung bahkan dusun ditutup secara mandiri. Pemalangan jalan akses masuk dan menerapkan sistem satu pintu untuk keluar masuk kampung mulai berjalan setidaknya sebulan terakhir.

Mulanya, hal ini adalah respon dari tidak adanya kebijakan karantina menyeluruh dari pemerintah setempat yang kemudian membuka potensi penyebaran wabah. Asumsi ini kemudian bertambah pelik ketika ribuan pemudik dari Jabodetabek yang merupakan zona merah, memasuki D.I. Yogyakarta. Kejadian ini sontak menambah kewaspadaan warga di beberapa kampung untuk menutup akses masuk ke kampungnya.

Selain memperketat pengamanan akses masuk, umumnya warga setempat juga membuat jalur perizinan untuk warga pendatang yang masuk ke kampung tersebut. Perizinan ini meliputi pendataan pada ketua RW setempat dan juga keterangan bepergian dari mana saja.

Belum lagi, pada minggu-minggu awal penutupan kampung juga dilakukan penyemprotan disinfektan kepada setiap orang yang keluar masuk kampung. Hal ini lambat laun ditinggalkan karena muncul imbauan dari WHO untuk tidak menyemprotkan disinfektan secara langsung ke tubuh.

Pilihan lain yang dipakai kemudian adalah warga membentuk posko swadaya di tiap pintu masuk kampung. Beberapa di antaranya memakai atap terpal sebagai tenda darurat untuk para sukarelawan yang berjaga di pintu masuk. Ditambah beberapa di antaranya menyediakan tempat cuci tangan untuk orang yang datang dan pergi. Begitu pula dengan beberapa alat thermo gun untuk mengecek suhu tubuh orang yang hendak masuk ke kawasan kampung tersebut.

Secara mandiri, beberapa kampung memang seolah tak menghiraukan anjuran pemerintah pusat tentang tidak adanya lockdown atau karantina penuh di Indonesia.

Namun di sisi lain, langkah swadaya ini sempat diapresiasi oleh beberapa media lantaran pemerintah daerah dan pemerintah pusat beberapa kali terjebak dalam keruwetan birokrasi terkait karantina wilayah ini.

Termasuk di antaranya adalah Yogyakarta yang sedari awal memang kebingungan untuk mendahulukan prioritasnya. Entah keselamatan warganya atau keselamatan ekonomi daerah yang berbasis pariwisata. Hal ini yang kemudian membuat sampai saat ini belum ada langkah tegas dari pemerintah daerah tersebut untuk menghadapi pandemi ini. Yang ada kemudian hanyalah imbauan demi imbauan yang menganjurkan masyarakat untuk melakukan pembatasan fisik dan mengurangi mobilitas. Selebihnya, hanyalah tindakan mandiri yang diinisiasi oleh warga maupun pusat-pusat perbelanjaan.

Di sisi lain, pemerintah daerah DIY memang tidak melarang secara resmi tindakan swadaya warga ini. Justru, Pemda menganggap hal ini hanyalah semacam kontrol terhadap pendatang yang hendak memasuki kampung tersebut. Hal ini berarti lockdown mandiri yang dilakukan beberapa kampung di DIY semacam proses screening warga pendatang. Jadi secara umum gerakan swadaya ini hanya menyoal preventif lokal antar kampung. Bukan secara menyeluruh dalam satu kabupaten atau bahkan provinsi.

Dalam praktiknya, beberapa tenda darurat beratap terpal di pintu-pintu masuk kampung bisa berisi lebih dari lima orang penjaga. Tentu saja, sebagai sukarelawan dalam taraf swadaya tak ada perlengkapan khusus bagi mereka. Hanya beberapa alat-alat semenjana macam pengukur suhu atau semprotan disinfektan untuk kendaraan yang masuk. Sehingga, jika merujuk pada anjuran pemerintah agar masyarakat tak berkumpul dalam jumlah lebih dari lima orang, maka kegiatan berjaga di pintu masuk kampung ini jelas melanggar.

Tidak perlunya penutupan kampung ini merujuk pada Buku Saku Desa Tangguh COVID-19 yang dikeluarkan Universitas Gadjah Mada. Di mana dalam buku itu dijabarkan bahwa pemblokiran pintu masuk kampung justru tidak diperlukan sebab membuka potensi warga berkumpul di tempat penjagaan. Justru kemudian, hal yang diperlukan dalam taraf kampung antara lain meliputi penundaan kegiatan menerima tamu, pelaporan ke RT/RW jika ada warga yang baru pulang dari luar daerah/negeri, dan menegaskan disipilin isolasi diri selama 14 hari bagi warga tersebut.

Lokalitas Lockdown Yogyakarta: Menutup Jalan, (Mari) Membuka Kesadaran

Toh, pada akhirnya juga tak ada tindakan maupun larangan. Sebab memang nampaknya pemerintah setempat juga gamang menghadapi himpitan krisis pandemi ini. Antara kepentingan perekonomian Yogyakarta yang berhenti karena turunnya jumlah wisatawan, atau kepentingan kesehatan warganya.

Namun, tentu saja tindakan swadaya warga tadi tak lepas dari risiko. Beberapa hari lalu akun Twitter petugas pemadam kebakaran Sleman mengabarkan bahwa sejawat mereka di Magelang sempat kesulitan masuk ke suatu kampung dengan kebakaran karena adanya pos penjagaan. Hal ini tentu amat berisiko jika terjadi di suatu perkampungan padat penduduk dengan akses jalan minimal. Penutupan permanen beberapa akses masuk ke dalam kampung di sisi lain juga berujung pada risiko semacam ini. Jika tak ada kejelasan dari pemerintah setempat dalam hal legalitas gerakan swadaya semacam ini.

Kasus di atas mungkin baru terpikir ketika proses penutupan kampung-kampung secara mandiri sudah berjalan cukup lama. Karena betapapun suatu kampung menutup akses masuk, tetap saja ada kondisi-kondisi darurat tertentu yang membuat mereka tak bisa berbuat banyak. Termasuk salah satunya kebakaran, dan juga keadaan darurat lain seperti akses ambulans dan sebagainya.

Proses swakrantina memang menjadi acuan utama, namun bukan begitu pula bagi jalan-jalan kampung. Sebab seyogianya akses masuk dan keluar suatu pemukiman adalah vital bagi kondisi-kondisi tertentu. Lain halnya dengan akses masuk kabupaten atau kota yang nampaknya memang perlu diadakan pos-pos screening kesehatan seperti ini. Atau di pintu-pintu masuk mobilitas antar daerah seperti terminal, stasiun, bandara, dan pelabuhan.

Contoh kasus petugas damkar yang kesulitan mengakses kondisi darurat di Magelang tadi menjadi pengingat bersama. Tentang betapa pentingnya akses dan mobilitas untuk satuan-satuan kedaruratan tertentu. Bukan hanya berpikir soal kewaspadaan akan masuk keluarnya pendatang, tetapi juga memikirkan kondisi-kondisi darurat. Kealpaann dalam hal ini tentu tak bisa begitu saja dilimpahkan kepada warga. Namun selebihnya adalah bagaimana pemerintah daerah dapat memberi kepercayaan terhadap publik menyoal penanganan pandemi secara lokal.


0 Komentar