Logika Polisi: Mencegah Perampokan di Masa Corona dengan Menyita Buku
Vandalisme bernada provokatif yang ditemukan di sejumlah titik di Kota Tangerang, Banten. (FOTO: Istimewa)

JAKARTA, HALUAN.CO - Polisi membekuk lima tersangka yang disebut sebagai kelompok Anarko Sindikalis dalam kasus vandalisme dengan modus mencoret tembok berisi kata-kata ajakan provokatif, di wilayah Tangerang, Banten. Polisi menduga, kelompok itu berencana melakukan aksi vandalisme bersama-sama di kota-kota besar pada 18 April 2020 mendatang.

Kelima tersangka itu yakni berinisial MRR (21), AAM (18), RIAP (18), RJ (19), dan MRH. Menurut Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Nana Sudjana, kelima orang itu melakukan aksi vandalisme mencorat-coret tembok dengan nada ajakan provokatif untuk berbuat onar atau kerusuhan, membakar, hingga penjarahan.

Namun tak hanya menangkap terduga pelaku, polisi juga menyita sejumlah buku sebagai barang bukti. Buku-buku itu juga ditunjukkan ke publik melalui foto konferensi pers yang diunggah akun Instagram @humas.pmj.

Dalam foto-foto yang diunggah, terlihat ada buku 'Aksi Massa' karya Tan Malaka dan 'Corat-coret di Toilet' oleh Eka Kurniawan.

Dalam unggahan itu juga terlihat Nana Sudjana memegang buku berjudul Indonesia dalam Krisis 1997-2002 dan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus memegang buku 'Pencerahan tanpa Kegerahan'.

Tak hanya di Tangerang, di Kota Banjar, Jawa Barat, buku Tere Liye yang berjudul 'Negeri Para Bedebah' juga jadi barang bukti. Bahkan, buku 'Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat' yang diterbitkan Gramedia juga termasuk yang diangkat. Padahal kalau di rak toko buku, buku itu masuk dalam kelompok buku-buku motivasi.

Mengapa ini penting:

  • Tindakan polisi yang menyita buku-buku saat membekuk lima tersangka yang disebut sebagai kelompok Anarko Sindikalis dianggap aneh. Apalagi, kasusnya tiba-tiba muncul ke permukaan saat pemerintah sedang kedodoran menghadapi persoalan COVID-19 dan berbagai macam dampaknya.
  • MK, pada 13 Oktober 2010 telah mencabut Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan Agung untuk melarang buku. Pelarangan buku hanya bisa dilakukan setelah ada putusan pengadilan. Aparat sepertinya tidak membaca ketentuan dan putusan MK, sehingga main angkut saja barang bukti.
  • Pelarangan buku di era reformasi indikasi yang menunjukan pemerintahan masih ada anasir-anasir otoriter. Buku pada dasarnya implementasi, ekspresi dari kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat lewat pikiran-pikirannya.

Konteks: Polisi melakukan penyitaan buku di sejumlah daerah saat menangkap kelompok yang disebut Anarko Sindikalis dalam kasus vandalisme. Buku-buku itu yakni Massa Aksi (Tan Malaka), Corat-coret di Toilet (Eka Kurniawan), Indonesia Dalam Krisis 1997-2002 (Litbang Kompas), Pencerahan Tanpa Kegerahan (Aldentua Siringoringo), Ex Nihilo (Dwi Ira Mayasari), Love, Stargirl (Jerry Spinelli), Gali Lobang Gila Lobang (Remy Sylado), Goresan Cinta Sang Kupu-kupu (Fitri Carmelia Lutfiaty), Nasionalisme Islamisme dan Marxisme oleh Soekarno dan Christ the Lord: Out of Egypt karya Anne Rice. Kasus itu terjadi di Tangerang, Banten, dan Kota Banjar, Jawa Barat. Kelompok Anarko diduga tengah menyusun skenario agar tercipta penjarahan di sejumlah wilayah di Pulau Jawa saat wabah COVID-19 berlangsung.

Kegaiban Anarko:

  • Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, menganggap, ada sesuatu yang aneh dan janggal dengan kemunculan kelompok yang disebut-sebut sebagai Anarko Sindikalis. Karena, tiba-tiba mereka muncul dan disebut menyebar vandalisme di mana-mana, yang seolah-olah memberitahukan bakal ada penjarahan besar-besaran pada 18 April 2020.
  • Pola pergerakan Anarko ini seperti sedang bekerja untuk menyikapi isu-isu yang berkembang, sepertinya sedang mengukur kegelisahan publik dan sekaligus hendak mengukur kadar anarkisme di masyarakat pasca penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta. Bisa disimpulkan, kerusuhan dan penjarahan yang disebut sebut dalam pamfletnya itu sendiri sebenarnya tidak ada dan tidak akan terjadi.

"Sebab situasi sosial ekonomi Indonesia hingga saat ini belum masuk pada situasi seperti Mei 1998 di mana kebutuhan pokok sangat sulit didapat dan di sisi lain ada 'perseteruan api dalam sekam' di antara elit politik maupun elit pemerintahan, yang kemudian situasinya meledak akibat aksi spontan masyarakat dan mahasiswa yang jengkel pada rezim Soeharto," kata Neta.

Adakah kaitannya dengan kasus pembakaran pos polisi dan ancaman pembunuhan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan HB X pada April 2018:

Menurut mantan aktivis IMM Yogyakarta, Muhammad Taufik Rahman, tidak ada hubungan kelompok Anarko dengan ancaman pembunuhan Sultan di Yogyakarta. Kasus di Yogyakarta juga hingga kini belum menemui titik terang.

"Agak aneh jika ini dikait-kaitkan dengan kasus di Yogyakarta. Apa karena signifikansinya rendah sampai harus membangun narasi seolah-olah gerakan ini terstruktur dan masif di seluruh Indonesia? Polisi sebaiknya tidak membuat masyarakat semakin bingung," kata Taufik saat dihubungi Haluan.co, Senin (13/4/2020).

Apakah ada potensi ancaman di masa krisis Covid-19:

  • Tidak menutup kemungkinan adanya aksi-aksi teror di negara ini; baik itu karena alasan radikalisme atau karena dampak ketimpangan sosial yg semakin tajam akhir-akhir ini. Terutama setelah corona berdampak buruk secara ekonomi. Tapi pemerintah masih punya pilihan lain untuk mencegahnya. Entah itu dengan cara mengoptimalkan peran ormas keagamaan atau mengubah skala prioritas pembangunan infrastruktur yang besar-besaran itu menjadi fokus pada perbaikan stabilitas ekonomi.
  • Perekonomian kita yang sedang mengarah pada resesi akan menjadi semacam bom waktu jika tidak segera dituntaskan dengan cepat. Suara-suara ketidakpuasan tidak hanya disuarakan oleh Geng Anarko saja. Jutaan buruh yang perekonomiannya terancam barangkali juga akan menyatakan protes jika penanganan corona yang lambat secara tidak langsung juga menutup dapurnya.
  • Mahasiswa juga akan membaca semua keresahan ini dan menjadikannya sebagai bahan refleksi. Jika mereka sampai pada kesimpulan bahwa penanganan corona yang kurang maksimal oleh pemerintah itu menyebabkan berbagai konflik sosial, ekonomi dan politik yg berkepanjangan, maka masalah yang dihadapi pemerintah dan polisi lebih kompleks.

"Jadi hemat saya, sebaiknya pemerintah tidak membesar-besarkan narasi soal Geng Anarko ini secara berlebihan. Enak tidak enak, harus diakui jika kasus Anarko ini sudah membuat masyarakat semakin resah terhadap komitmen pemerintah dalam menangani persoalan yang lebih besar, Corona. Lebih baik segera putus kontroversinya. Baik itu dengan menekan Polri untuk bersikap lebih transparan dan profesional dalam penanganan kasusnya, atau membuat terobosan-terobosan penting yang bisa menekan angka kematian akibat Covid-19," kata Taufik.

Kritik pegiat literasi:

  • Penyitaan buku serta menjadikan buku sebagai barang bukti, merupakan perampasan kebebasan intelektual. Hanya negara yang anti demokrasi yang mengkambinghitamkan serta mempersekusi buku, sebagai ketidakbecusan menyelesaikan sejumlah persoalan.
  • Buku-buku adalah hasil kerja intelektual, harusnya dibaca, bukan dijarah. Polisi baik dari elite hingga jajaran bawah sepertinya tidak pernah membaca buku-buku yang dicurigai.

"Jadi dalam hal sepele urusan perbukuan saja negara ini tidak punya framing yang jelas orientasi dunia perbukuan itu. Ketakutan-ketakutan yang dibuat ini hanya ingin menutupi kelemahan negara, sebagai penggiat literasi saya sangat mengutuk kebebalan negara yang diekpresikan oleh kepolisian," kata pegiat Rumah Baca Komunitas (RBK) Yogyakarta, David Efendi, saat dihubungi Haluan.co

Ketika Sebuah Buku Kumpulan Cerpen Dicokok Polisi

Penyebab buku kerap jadi sasaran

  • Mindset kekuasaan tak berubah di era demokrasi, keterbukaan informasi. Mindsetnya masih Orde Baru. Buku disita bukti pemerintah tidak punya kapasitas yang bisa diandalkan.
  • Persekusi buku menunjukkan bahwa pemerintah hanya mencari dalih agar dianggap kerja pertama, kemudian agar bisa membenarkan untuk mencairkan anggaran keamanan.

Sisi hukum:

  • Proses pidana adalah proses mengadili "perbuatan seseorang" apakah memenuhi pasal pidana atau tidak. Yang dijadikan barang bukti (Pasal 39 KUHAP), benda-benda berkaitan dengan tindak pidana.
  • Peradilan pidana itu bukan mengadili pikiran, karena itu tidak relevan menjadikan buku-buku terutama novel, buku sejarah dan buku buku ilmu pengetahuan lainnya dijadikan barang bukti yg dikaitkan dgn tindak pidana.
  • Jangan menempatkan buku atau isi buku sebagai bukti atau bagian dari tindak pidana yang dilakukan.

"Jadi sangat tidak relevan dan saya yakin pengadilan akan mengenyampingkannya. Bagaiman membuktikan bahwa isi pikiran dalam buku itu mempengaruhi terjadinya tindak pidana? yang dibutikan itu mens rea motivasi orang melakukan tindak pidana," kata pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar saat dihubungi Haluan.co.

Solusi

  • Pendidikan kepolisian perlu dimasukkan kurikulum tentang sastra dan buku-buku kiri.
  • Mendemokratisasikan atau mendemokrasikan pengetahuan bagi kalangan aparat negara itu sangat perlu.
  • Harus ada gerakan kultural para aparat membaca buku-buku yang dianggap "berbahaya atau provokasi", biar tahu isinya.
  • Polisi, selain mempelajari kriminologi, psikologi atau psykiatri, victimologi, kriminalistik termasuk di dalamnya teknik penyidikan, harusnya juga mempelajari ilmu politik khususnya mengenai demokrasi yang menjadi setting masyarakat modern.


Penulis: Tio Pirnando


0 Komentar