LPKNI Kecam Aksi Perampasan Mobil yang Dilakukan Debt Collector di Jambi
Ketua Umum LPKNI, Kurniadi Hidayat (kanan) (Foto: Haluanjambi.co/Budi Harto)

JAMBI, HALUAN.CO - Aksi perampasan kendaraan bermotor oleh debt colletor di Jambi selalu saja terjadi, meskipun sering kali dilaporkan ke polisi. Penagih utang tersebut seperti tidak ada kapoknya, dan terus melakukan aksinya

Terbaru, Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) kembali memperkarakan debt colector yang mengaku dari PT. CHARDENA MAHIRA JAMBI selaku kuasa dari pihak pembiayaan PT. MNC FINANCE.

Pelaporan itu bermula ketika debt collector pada 4 Desember 2019 lalu, merampas satu unit Mobil dengan nopol BH 1063 MM yang di jadikan jaminan Fidusia oleh PT. MNC FINANCE cabang Jambi itu dinilai tidak memenuhi kewajiban sebagai debitur.

Ketua Umum LPKNI, Kurniadi Hidayat sangat menyayangkan kejadian tersebut. Menurutnya proses eksekusi dianggap sepihak, karena penarikan kendaraan debitur tanpa sepengetahuan pihak debitur tidak sejalan dengan konstitusional yang di atur dalam Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana yang telah tertuang dalam keputusan Mahkamah konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019.

Kurniady mengatakan, meskipun Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, Namun tetap harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

"Dalam eksekusi objek Fidusia harus berdasarkan putusan pengadilan yang dilaksanakan oleh juru sita yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan sebagaimana dijelaskan dalam peraturan," ujarnya kepada Haluanjambi (Haluan Media Grup), Jumat (10/1/2020).

Dia mengatakan, aksi sekawanan debt collector itu sama saja memakai baju orang lain, karena dijelaskannya berdasarkan aturannya debt collector hanya penagih bukan eksekutor.

"Pasal 195 ayat 1 yaitu Keputusan hakim dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan negeri, Dilaksanakan atas perintah dan dibawah pimpinan ketua pengadilan negeri yang memeriksa perkara itu, menurut cara yang diatur dalam pasal pasalnya," bebernya.

Kemudian katanya dalam Pasal 208 yakni bila setelah lampau tenggang waktu yang telah ditentukan, putusan hakim tidak dilaksanakan atau pihak yang kalah tidak datang menghadap setelah dipanggil, maka ketua pengadilan yang diberi kuasa karena jabatannya mengeluarkan perintah untuk menyita barang-barang milik pihak yang kalah.

Begitu juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 54 ayat 1 seperti yakni Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita yang dipimpin oleh ketua pengadilan.

"Jadi aturannya sudah jelas, banyak lagi aturan lainnya. Debt collector sudah jelas dari namanya saja sebagai tenaga penagih hutang tentu tugasnya hanya menagih hutang bukan sebagai eksekutor," tukasnya.