Mabes TNI: Kapal-kapal China Sudah Keluar dari ZEE Indonesia
Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Natuna, Kepulauan Riau. (FOTO: Biro Pers Setpres)

JAKARTA, HALUAN.CO - Markas Besar (Mabes) TNI mengonfirmasi bahwa kapal-kapal China yang sebelumnya melakukan illegal fishing di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau, sudah keluar dari wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Menurut Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Sisriadi, kapal-kapal China terlihat sudah meninggal wilayah ZEE Indonesia setelah hasil pemantauan melalui udara oleh TNI AU.

"Memang berdasarkan pengamatan dari TNI AU melalui pengintaian udara, mereka artinya kapal-kapal China yang waktu itu melakukan illegal fishing sudah keluar dari ZEE kita pasca-kunjungan Bapak Presiden ke Natuna," kata Sisriadi di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Sisriadi mengatakan, kemungkinan pihak China sudah membaca pesan yang disampaikan Jokowi melalui kunjungannya di Natuna.

"Saya kira itu dibaca dengan cermat oleh Beijing dan kapal-kapal nelayan yang diback up oleh kapal coast guard mereka dalam hal ini kapal pemerintah, sudah meninggalkan ZEE," katanya.

Berdasarkan instruksi Presiden Jokowi, kata Sisriadi, pengamanan di wilayah Natuna tetap dilakukan. TNI, menurutnya akan tetap melakukan operasi yang bersifat rutin.

"Untuk intensitasnya kami melihat perkembangan situasi taktis di lapangan," ujar Sisriadi.

"Nanti kalau memang sudah benar-benar clear, maka fokus akan kembali kita ke secara keseluruhan. Jadi, kemarin itu fokus dan intensitas kita arahkan ke Laut Natuna Utara, karena operasi rutin itu dilakukan di seluruh wilayah perairan Indonesia. Jadi tidak hanya di Laut Natuna Utara," pungkasnya.

Jokowi Bertolak ke Natuna Hari Ini, Pengamanan Wilayah Diperketat

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Natua, Kepulauan Riau, Rabu (8/1/2020). Jokowi mengunjungi Natuna untuk memastikan adanya penegakan hukum dan hak berdaulat Indonesia atas sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) perairan Natuna.

"Saya ke sini juga ingin memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat kita, hak berdaulat negara kita Indonesia atas kekayaan sumber daya alam laut kita di zona ekonomi eksklusif," kata Jokowi, seperti dikutip dari siaran pers resmi Istana Kepresidenan.