Mafia Mengeruk Keuntungan di Tengah Wabah COVID-19
Menteri BUMN Erick Thohir ketika meninjau alkes di RSP Peramina baru-baru ini. (Foto: Antara)

JAKARTA, HALUAN.CO - Wabah virus corona atau COVID-19 yang melanda Indonesia saat ini membawa keuntungan tersendiri bagi mafia yang selama ini mengimpor bahan baku obat-obatan dan alat kesehatan (alkes). Dengan adanya wabah ini maka kebutuhan akan alkes dan obat-obatan semakin meningkat.

Konteks:

• Menteri BUMN Erick Thohir mensinyalir ada mafia dalam mengimpor alkes dan obat-obatan. Alasannya karena impor alat kesehatan ke Indonesia masih sangat besar, mencapai 90 persen.

• Kecenderungan melakukan impor bahan baku obat-obatan dan alat kesehatan ketimbang memproduksi sendiri di dalam negeri. Padahal Indonesia memiliki kemampuan untuk memproduksinya.

"Jangan semua ujung-ujungnya duit terus, dagang terus, akhirnya kita terjebak short term policy. Didominasi mafia, trader-trader itu, kita harus lawan," kata Erick lewat akun Instagramnya, Kamis (16/4/2020).

Apa kata legislator: Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo menyebut, dominasi mafia dalam pengadaan alat-alat kesehatan harus dikurangi, bahkan dihilangkan.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) harus memberikan kemudahan bagi produsen dalam negeri untuk berpartisipasi di layanan e-katalog.

Memang tidak masuk akal jika alat kesehatan yang remeh-temeh yang dapat diproduksi di dalam negeri, masih tetap impor.

Para mafioso itu dikoordinir oleh segelintir perusahaan untuk mengondisikan agar produsen dalam negeri tidak bisa masuk e-katalog.

"Apa yang dikatakan Menteri BUMN itu memang benar. Kenyataannnya, saat ini Indonesia masih menjadi surganya impor alat-alat kesehatan," kata Rahmad, Jumat (17/4/2020).

Solusinya ada di LKPP:

• Kalau LKPP membuka ruang dan memberikan kemudahan khusus bagi industri alat kesehatan dalam negeri untuk bisa naik tayang di LKPP masalah ini bisa selesai.

• Dirjen Pengadaan Alat Kesehatan beberapa waktu lalu menargetkan akan memenuhi kebutuhan alat-alat kesehatan hingga 50 persen dengan catatan, LKPP memberi kesempatan dan kemudahan industri dalam negeri berpartisipasi dalam pengadaan di e-katalog.

• Dalam rapat bersama dengan LKPP, Kemenkes dan asosiasi produsen alat kesehatan asing maupun dalam negeri, LKPP sudah berkomitmen memberi kesempatan dan kemudahan terhadap pengadaan alat kesehatan produksi dalam negeri.

• Kenyataannya sampai saat ini produsen alat kesehatan dalam negeri masih mengeluhkan adanya kesulitan di e-katalog.

Pemain lama: Anggota Komisi VI DPR, Martin Manurung menilai pasar alkes di Indonesia sangat oligopolistik. Banyak pemain lama yang terlibat dalam impor alkes dan tidak ingin pasarnya terganggu kompetitor baru.

"Masalahnya selangnya terlalu sempit. Orangnya itu-itu saja. Ini selangnya harus dibuka supaya pasarnya bisa membanjir," ujarnya, Minggu (19/4/2020).

Aneh, Saat Dibutuhkan Malah Pemerintah Mau Ekspor APD

Martin mengusulkan kepada kementerian perdagangan dan kementerian kesehatan untuk membuka syarat-syarat impor alkes, sehingga impor tak didominasi oleh pelaku usaha tertentu.

Tanggapan KPK: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Erick Thohir untuk menindaklanjuti dugaannya soal mafia alkes itu untuk melaporkan ke lembaga antirasuah tersebut.

"KPK tentu akan telaah dan mendalami setiap informasi yang diterima," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Jumat (17/4/2020).


0 Komentar