Mahfud Tak Setuju WNI Eks ISIS Dipulangkan ke Indonesia
Menkopolhukam Mahfud MD. (FOTO: Merdeka.com)

JAKARTA, HALUAN.CO - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, mengaku tak setuju dengan rencana pemulangan sekitar 660 warga negara Indonesia (WNI) mantan anggota Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS). 

Namun, menurut Mahfud, hal itu adalah pandangan dirinya secara pribadi, bukan sebagai Menkopolhukam.

Bagi Mahfud, eks kombatan ISIS itu meninggalkan Indonesia untuk bergabung dengan kelompok teroris tanpa seizin pemerintah. Sehingga, menurutnya, mereka pergi ke Suriah secara ilegal.

"Kita juga tidak tahu kan mereka punya paspor asli atau tidak," kata Mahfud di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengatakan, para mantan simpatisan ISIS itu bisa saja paspornya dicabut bila bepergian ke luar negeri tanpa izin yang jelas. Bahkan, menurutnya, negara-negara lain juga belum ada yang memulangkan warga negaranya yang bergabung menjadi teroris.

"Ada yang selektif, kalau ada anak anak yatim akan dipulangkan. Tapi pada umumnya tidak ada yang mau memulangkan teroris ya," ujar Mahfud.

Meski begitu, ungkap Mahfud, dirinya sebagai Menkopolhukam tentu menunggu keputusan pemerintah terkait hal tersebut. Hingga kini, kata dia, belum ada keputusan terkait rencana memulangkan WNI tersebut.

"Belum diputuskan karena ada manfaat dan mudharotnya masing-masing. Mulai dari mudharotnya kalau dipulangkan itu nanti bisa menjadi masalah di sini. Bisa menjadi virus baru di sini, karena jelas jelas dia pergi ke sana untuk menjadi teroris, kalau ke sini kan harus dideradikalisasi dulu," kata Mahfud.

Mahfud mengungkapkan, pelaksanaan deradikalisasi waktunya terbata. Sehingga, menurutnya, bisa saja mereka kembali memiliki paham teroris bila diterjunkan ke masyarakat lagi.

"Karena di tengah masyarakat nanti dia diisolasi, dijauhi. Kalau dijauhi nanti dia jadi teroris lagi kan. Tetapi kalau tidak dipulangkan juga dia punya hak sebagai warga negara untuk tidak kehilangan statusnya sebagai warga negara," ungkap Mahfud.

Jokowi Ogah Pulangkan WNI Eks Kombatan ISIS

Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) itu mengaku, pihaknya saat ini sedang mencari formula terkait aspek hukum serta konstitusi dari masalah teroris pelintas batas tersebut.

"Kalau ditanya ke Menkoplhukam itu jawabannya," pungkasnya.