Masterplan Ibu Kota Baru Dibuat Bebas Banjir Hingga 100 Tahun
Nagara Rimba Nusa, pemenang sayembara desain ibu kota baru di Kalimantan Timur (Foto: Istimewa)

JAKARTA, HALUAN.CO - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menilai status bebas banjir di lokasi ibu kota baru di Kalimantan Timur tergantung dari penetapan titik nol saat perancangan master plan ibu kota baru. Pernyataan itu disampaikan terkait dengan banjirnya ibu kota Jakarta saat ini.

"Jadi dicari titik nol-nya itu, itu maksudnya master plan itu. Jadi ada yang namanya hidrotopografi, genangan air selama 5 tahun, 10 tahun,100 tahun itu kaya gimana arahnya," kata Suharso menanggapi media ditemui di halaman Istana Negara, Jakarta, Jumat (4/1/2019).

Suharso yang juga menjabat sebagai Kepala Bappenas itu menemui Presiden Joko Widodo bersama dengan sejumlah pemenang sayembara rancangan Ibu Kota Negara dan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga.

Dia menambahkan untuk desain urban ibu kota negara pun dirancang memiliki tata kelola pengairan yang baik. Dia menambahkan nantinya tata kelola pengairan untuk mengantisipasi banjir akan memanfaatkan teknologi.

Selain itu, Suharso menjelaskan para pemenang lomba desain memaparkan progres perkembangan rancangan ibu kota negara kepada Presiden.

"Pasti tahapan-tahapannya harus disiplin, yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis dan keputusan-keputusan strategisnya juga tentu juga bisa dipertanggungjawabkan," ujar Suharso.

Menurut dia, tahapan pembentukan pra-master plan ibu kota negara sudah selesai sejalan dengan sayembara desain kawasan kota.

Lalu tahap selanjutnya yakni membentuk master plan ibu kota negara yang ditargetkan memakan waktu 4-6 bulan oleh konsultan yang bertanggungjawab kepada Bappenas.

Sedangkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan lokasi ibu kota baru di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, minim bencana. Di antaranya seperti banjir hingga kebakaran hutan.

"Secara paleohidrologinya, dari sejarah hidrologinya enggak ada (ancaman banjir, Red). Bencananya juga minim. Tapi kalau berubah enviroment-nya bisa banjir," kata Basuki ditemui di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi Jakarta, Jumat (3/1/2019).

Basuki juga mengatakan pemerintah akan mendesain ibu kota negara baru dengan perhitungan jumlah penduduk serta lahan yang disiapkan. Pemerintah juga telah menghitung jumlah penduduk yang akan menempati kawasan ibu kota baru, yakni sekitar 2,75 juta jiwa.

Lebih lanjut, Basuki mengatakan kawasan ibu kota baru juga nantinya akan tetap hijau karena 70 persennya berupa ruang hijau.

"Konsepnya Nagara Rimba Nusa, itu dia dengan konsep air, walaupun tidak di kelilingi laut tapi dikelilingi oleh air," katanya.

Basuki mengklaim, lokasi ibu kota baru juga bebas dari potensi kebakaran hutan lantaran bukan merupakan wilayah yang mengandung batubara.

"Justru kita pilih di Sepaku ini karena yang menurut penelitian, tidak ada batubaranya. Kalau yang timurnya, Bukit Soeharto itu yang ada batubaranya," ujarnya.

Fahri Ajak Presiden dan Tiga Gubernur Bersatu Selesaikan Permasalahan Jakarta