Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya Meningkat Tajam

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Sejumlah warga terancam mata pencahariannya akibat penutupan Pelabuhan Kali Adem, Jakarta. (FOTO: Haluan.co/Fajar AM)

-

AA

+

Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya Meningkat Tajam

Regional | Jakarta

Senin, 20 April 2020 08:37 WIB


SURABAYA, HALUAN.CO - Ketua Fraksi Gabungan Demokrat dan NasDem DPRD Surabaya, Herlina Harsono Njoto, mengatakan, jumlah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Pahlawan itu terus meningkat selama pandemi virus corona atau COVID-19. 

Diyakini, jumlah ini akan terus meningkat lagi pada saat Kota Surabaya memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Mengapa ini penting: Kota Surabaya telah mengajukan PSBB ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Untuk itu, Pemkot Surabaya diminta mencukupi kebutuhan warga, khususnya yang masuk golongan MBR pada saat pemberlakuan PSBB. Karena dikhawatirkan, jumlah MBR akan meningkat seiring pemberlakuan PSBB.

"Urusan pangan akan menjadi tugas yang harus diperhatikan oleh Pemkot Surabaya pada saat PSBB," kata Herlina di Surabaya, Minggu (19/4/2020).

Konteks: Jumlah masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Surabaya meningkat tajam. Semula pada Desember 2019 sebanyak 665.882 jiwa (202.572 KK), kemudian pada tanggal 9 April 2020 mencapai lebih dari 755.000 jiwa atau tepatnya 231.103 KK.

Warga pendatang harus ikut diperhatikan:

  • Selain warga ber-KTP Surabaya, para pendatang yang tinggal dan menetap di Surabaya juga perlu mendapat perhatian dari Pemkot Surabaya.
  • Pemkot Surabaya harus berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Timur dan pemerintah pusat yang juga memberikan bantuan pangan untuk warga tidak mampu.

"Bisa saja itu didistribusikan untuk pendatang yang menetap di Surabaya," kata politikus Partai Demokrat ini.

Koordinasi dengan RT dan RW: Pemkot Surabaya diminta untuk lebih intens berkoordinasi dengan RT dan RW agar warga setempat yang belum terdata atau belum mendapat bantuan pangan bisa segera melapor.

Menaker Sebut 449 Ribu Pekerja di DKI Sudah Dirumahkan Akibat COVID-19

Bersiap hadapi lonjakan kasus COVID-19:

  • Langkah Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya diapresiasi lantaran berkoordinasi untuk mengusulkan pemberlakukan PSBB ke Kemenkes.
  • Pemkot Surabaya harus bersiap diri jika pada saat pemberlakuan PSBB bakal terjadi lonjakan kasus positif COVID-19 yang lebih besar dari saat ini. Hal ini dikarenakan akan ada kecenderungan terungkapnya warga Surabaya yang positif COVID-19.

"Mudah-muhan puncak pandemi di Surabaya ini akan dapat segera terlewati dengan baik dan penanganan dilakukan secara terbaik," katanya.


0 Komentar