Masyarakat Desak Menteri Luhut Cabut Permenhub soal Ojol

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Seorang petugas memasangkan masker ke pengendara sepeda motor di saat penertiban hari kedua PSBB di DKI Jakarta. (FOTO: Haluan.co/Fajar AM)

-

AA

+

Masyarakat Desak Menteri Luhut Cabut Permenhub soal Ojol

Nasional | Jakarta

Senin, 13 April 2020 10:53 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Pengamat transportasi yang juga Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, meminta Menteri Perhubungan (Menhub) Ad Interim, Luhut Binsar Panjaitan, mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020. 

Dalam Permenhub itu, ada ketentuan soal ojek online yang dibolehkan mengangkut penumpang selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Mengapa ini penting:

  • Keterangan dalam Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 bahwa ojek online atau boleh mengangkut penumpang dengan ketentuan harus memenuhi beberapa protokol kesehatan dinilai sulit untuk diterapkan. Apalagi, tidak ada petugas yang bisa mengawasi ketentuan tersebut.
  • Ketentuan itu yakni di antaranya disinfeksi kendaraan dan perlengkapan sebelum dan setelah selesai digunakan, menggunakan masker dan sarung tangan, dan tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal.

"Apabila diterapkan, siapa petugas yang akan mengawasi di lapangan? Apakah ketentuan tersebut akan ditaati pengemudi dan penumpang sepeda motor? Bagaimana teknis memeriksa suhu tubuh setiap pengemudi dan penumpang," kata Djoko dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/4/2020).

Konteks: Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 menuai polemik lantaran membolehkan ojek online mengangkut penumpang. Sementara, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 menyatakan bahwa ojek online hanya boleh beroperasi mengangkut barang, bukan orang.

Konsekuensi bila Permenhub diterapkan: Pemerintah harus menyediakan tambahan personel dan anggaran untuk melengkapi pengadaan pos pemeriksaan. Hal ini mustahil dapat diawasi dengan benar. Apalagi bila diterapkan di daerah yang tidak ada petugas khusus yang mau mengawasi serinci itu. Dan jika pun dilaksanakan, maka akan terjadi kebingunan petugas di lapangan dengan segala keterbatasan yang ada.

Kepri Tolak Kedatangan 2.000 WNI Kru Kapal Pesiar dari Australia

Ada kepentingan bisnis: Pasal yang membolehkan sepeda motor mengangkut penumpang dalam Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 diduga untuk mengakomodir kepentingan bisnis aplikator transportasi online. Hal ini juga bisa membuat transportasi angkutan lain merasa iri.

"Sebaiknya segera cabut dan revisi Permenhub Nomor 18 Tahun 2020. Abaikan kepentingan bisnis sesaat yang menyesatkan. Utamakan kepentingan masyarakat umum demi segera selesainya urusan penyebaran wabah virus Corona," tandasnya.


0 Komentar