Masyarakat Kalteng Tetap Ada Kececewaan Palangkaraya tak Jadi IKN, Meski Sudah Legowo
Ketua Komite I DPD RI, Senator asal Provinsi Kalimantan Tengah (Foto: Humas DPD RI)

JAKARTA, HALUAN.CO - Masyarakat Kalimantan Tengah (Kalteng) hingga kini masih memendam kekecewaan terhadap keputusan pemerintah yang tidak memilih Palangkaraya sebagai Ibu Kota Negara (IKN). Tetapi pemerintah lebih memilih sebagaian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur (Kaltim).

"Orang Kalimantan Tengah, sampai sekarang ada kekecewaan karena Palangkaraya tidak jadi IKN, karena historiesnya Kalimantan Tengah sudah diproyeksikan atau disiapkan sebagai Ibu Kota Negara dan pusat pemerintahan," kata Agustin Teras Narang, Senator asal Kalimantan Tengah di Jakarta, Kamis (6/2/2020).

DPD RI Nilai Pemerintah Terburu-buru Pindahkan Ibu Kota Negara Tahun 2024

Menurut dia, saat jadi Gubernur Kalteng pun mantan Ketua MPR RI alm Taufik Kiemas juga menegaskan bahwa Kalteng akan ditetapkan sebagai IKN baru nantinya saat berkunjung ke Palangkaraya ketika itu.

"Jadi pada prinsipnya, Palangkaraya sudah dianggap sebagai Ibu Kota Negara oleh alm mantan Ketua MPR Pak Taufik Kiemas, nanti dahului sebagi Ibu Kota Pemerintahan," katanya.

Namun, setelah itu pemerintah kemudian memutuskan, IKN ditetapkan di sebagian wilayah Kabupaten PPU dan Kabupaten Kutai Kertanegara.

"Tentu sebagai warga negara, saya mendukung keputusan pemerintah, begitupun dengan masyarakat Kalimantan Tengah, meskipun kekecewaan tetap ada. Itu kekeceawaan sesaat, karena Palangkaraya tidak jadi, sekarang sudah legowo," kata Ketua Komite I DPD RI Ini.

Teras menilai pemiliihan IKN di Kaltim sebenarnya, tidak terlalu menguntungkan masyarakat di Kalimantan, karena lokasi IKN jika dilihat dari peta lebih dekat dengan Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng).

"Memang kalau dilihat dari peta, IKN lebih dekat dengan Sulawesi, yang diuntungkan itu Sulawesi. Jadi semua kebutuhan pembangunan infrastruktur seperti batu kerikil dan lain-lain dari Sulawesi," katanya.

Karena itu, Teras berharap sebagai daerah penyangga, Kalteng harus siap menjadi penyangga kebutuhan pangan masyarakat di IKN, tidak perlu dipenuhi dari Sulawesi.

"Hal ini juga bisa mengangkat perekonomian Kalteng, bahwa kebutuhan pangan masyarakat di IKN bisa dipenuhi dari Kalteng, tidak perlu dipenuhi dari daerah lain," kata mantan Gubernur Kalteng dua periode ini.