Megawati Disuruh Perintahkan Petugas Partai Hardik KPK Lewat Dewas
Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. (FOTO: Istimewa)

JAKARTA, HALUAN.CO - Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik, turut berkomentar terkait tim hukum DPP PDI Perjuangan yang beranggotakan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly. 

Tim hukum itu dibentuk PDIP untuk melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi yang kadernya, Harun Masiku dan mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Menurut Rachland, mestinya PDIP tidak perlu repot-repot membentuk tim hukum yang sampai beranggotakan seorang menteri. Apalagi, menurutnya, PDIP adalah bukan partai kecil.

"Partai Banteng bukan kaleng-kaleng. Buat apa bikin Tim Hukum beranggota Menteri Hukum dan HAM? Nanggung," kata Rachland melalui akun Twitternya, @RachlanNashidik, Sabtu (18/1/2020).

Daripada membentuk tim hukum, kata Rachland, lebih baik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri turun tangan langsung untuk mengintervensi kasus tersebut. Salah satunya, kata dia, melalui Dewan Pengawas KPK.

"Ibu Megawati perintah saja Petugas Partainya menghardik KPK lewat Dewan Pengawas.

Gitu aja kok repot," celetuknya.

Yasonna Bicara soal Perbedaan Tanjung Priok dan Menteng, Anggota DPR Ini Bereaksi

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly mendapatkan kritikan karena terlihat hadir dalam konferensi pers terkait dengan pembentukan tim hukum DPP PDIP di Kantor DPP PDIP, Jakarta, pada Rabu (15/1/2020).

Tim hukum itu dibentuk PDIP untuk melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi yang kadernya, Harun Masiku dan mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.