Membungkam Warganet dengan Surat Telegram

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Diterbitkannya tiga surat telegram oleh Mabes Polri menunjukkan bahwa penanganan COVID-19 mulai menuju titik klimaks. (Ilustrasi: Haluan.co)

-

AA

+

Membungkam Warganet dengan Surat Telegram

Overview | Jakarta

Selasa, 07 April 2020 16:10 WIB


Dari ketiga surat telegram Kapolri itu, peraturan soal kejahatan siber nampak lebih mengkhawatirkan. Sebab, ada beberapa isinya yang nampak menutup kebebasan berpendapat

Teruntuk sobat-sobat bacotku di medsos,

Woy awas tercyduk, tobat lo njir!

Kurang-kurangin kritik pemerintah soal corona!


NAMPAKNYA, penanganan wabah COVID-19 di negeri sudah mulai menuju titik klimaks. Jika mengingat kembali persoalan ini di kalangan warganet tentu setidaknya sudah empat bulan berjalan.

Awal tahun, di mana mulai viral di medsos bertegangan tinggi macam Twitter dengan persebaran video tentang penyakit baru di Wuhan, RRC. Kemudian akhir bulan mulai terjadi epidemi virus corona di Provinsi Hubei, RRC. Warganet masih relatif tenang meski beberapa ada yang skeptis. Saat itu, hubungan RI dan RRC memanas di Laut Natuna. Dan muncul guyonan semacam mengumpulkan paranormal se-Nusantara untuk menyerang RRC via jalur gaib. Leh ugha nih vermak levis

Memasuki bulan kedua tahun 2020, warganet sudah agak panik. Sebab epidemi di Wuhan makin menyebar ke beberapa negara. Sedang di tanah air, selain kasus Natuna juga ada kasus Harun Masiku yang lumayan berisik di linimasa. Tanpa diduga, keduanya hilang pada paruh kedua bulan Februari. Bahkan, isu-isu tahunan seperti larangan merayakan hari Valentine pun nampak tak semarak.

Warganet nampaknya mulai menganggap epidemi virus baru yang berasal dari Wuhan itu sebagai hal serius. Bahkan, pemerintah RI sempat menawarkan bantuan untuk RRC dalam penanganan virus baru yang kala itu masih disebut 2019-nCoV. Khanmaen, betapa berempatinya negeri ini di tengah konflik Natuna yang cukup memanas, masih sempat menawarkan bantuan. Negara lain harus mencontoh langkah Indonesia dalam hal ini.


Para Diplomat Negara Barat Tak Yakin Indonesia Bebas Virus Corona

Namun, hari-hari terakhir di bulan Februari nampaknya warganet makin berisik. Saat itu, banyak kicauan bahwa virus ini telah masuk Indonesia tanpa diketahui. Penyebabnya, mobilitas masyarakat berjalan seperti biasa. Turis asing masuk keluar laiknya hari-hari pada umumnya. Begitu pula mobilitas WNI ke luar negeri, hingga pemberangkatan umrah.

Suara bising warganet di media sosial ditanggapi sepele oleh para pejabat negara. Sebab, pemerintah sama sekali taklid dengan keputusan mereka bahwa virus corona baru ini tak bisa masuk ke Indonesia. Berbagai alasan dari yang logis hingga sekadar candaan terus dikumandangkan. Dari soal Indonesia berada di negara tropis dengan hawa panas sepanjang tahun, konsumsi rempah-rempah, doa Qunut, hingga nasi kucing menjadi alasan pemerintah bahwa Indonesia bebas virus corona. Di akhir bulan ini pula kemudian penamaan wabah baru ini berganti lagi menjadi Yth. COVID-19.

Kekhawatiran warganet bukan tanpa alasan. Sebab berbagai berita internasional menyebut Indonesia sebagai salah satu negara dengan kasus COVID-19 dan belum melakukan langkah preventif. Bahkan beberapa ilmuwan Universitas Harvard sempat memberi imbauan kepada pemerintah Indonesia menyoal kemungkinan adanya kasus virus corona di Indonesia ini sejak awal Februari. Sayangnya, imbauan ini tak digubris, dan mulailah warganet menulis cuitan protes hingga guyonan satir tentang keputusan pemerintah yang masih santai asoi.

Demi meredam syak wasangka, pemerintah terus meyakinkan masyarakat bahwa Indonesia aman dari COVID-19. Setidaknya keyakinan ini mulai goyah sejak ada satu WNI terjangkit corona di Singapura. Tapi sekali lagi, pemerintah dengan sabar meyakinkan masyarakat bahwa ekonomi dan pariwisata harus jalan terus. Tak ada soal di tanah air.

Karena mengetahui betapa berisiknya warganet, akhirnya pemerintah membuat strategi untuk membungkam mereka. Caranya adalah mengumpulkan para influencers medsos untuk menaikkan pandangan positif warganet terhadap virus corona. Tentu dengan harga tak murah.

Asumsi tidak adanya kasus keterjangkitan virus corona di Indonesia sempat mendapat teguran dari Dirjen WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dan benar saja, tak butuh waktu lama hingga akhirnya Indonesia memulai krisis COVID-19 sejak awal Maret. Tentu saja, hal ini membuat warganet makin ribut di medsos. Berbagai macam makian, umpatan, hingga protes dilancarkan menyerang beberapa pihak, terutama Menkes Terawan yang sosoknya amat tenang sejak pemulangan mahasiswa Indonesia dari Wuhan.

Berawal dari sana, segala jenis kritik menemui tujuannya, yaitu pemerintah. Hal ini bukan tanpa sebab, karena warganet mungkin merasa bahwa mereka sudah berisik sejak awal tahun. Memberi peringatan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan terkait langkah preventif terhadap penyebaran virus corona ini.

Namun karena nampaknya hanya dianggap angin lalu, dan ternyata kasus ini sampai juga di Indonesia, warganet pun makin emosi. Ditambah, fakta bahwa ketersediaan peralatan medis dan perlengkapan lain seperti alat pelindung diri untuk para tenaga medis tak begitu mumpuni. Belum lagi, adanya kesenjangan infrastruktur kesehatan di luar Jawa.

Di luar itu, kelakuan beberapa warganet juga tak kalah bikin pusing. Sebab tak jarang beberapa orang di Twitter atau Facebook menjual masker dan antiseptik dengan harga tinggi. Bahkan mereka menyertakan foto bukti penimbunan.

Kericuhan di medsos pun makin menjadi-jadi. Di satu sisi menyerang pemerintah karena dianggap lamban, dan di sisi lain menyerang para penimbun masker ini. Meski lambat laun penimbunan ini mulai jarang ditemui di linimasa, namun cuitan protes terhadap pemerintah tak kunjung padam.

Selain itu, warganet juga dianggap ikut andil dalam langkah ditunjuknya Achmad Yurianto sebagai jubir pemerintah dalam kasus COVID-19 dan menggeser Menkes Terawan yang tadinya lalu-lalang di berbagai media. Apa pasal? Karena citra Menkes Terawan dianggap sudah amat menyebalkan bagi warganet. Bahkan tak sedikit yang menganggap sang menteri telah gagal menanggapi kasus COVID-19 ini dengan serius.

Nah, mengingat bacot warganet yang sebegitu ganas, akhirnya Kapolri Idham Azis menerbitkan tiga surat telegram pada 4 April 2020. Surat dengan nomor ST/1100/IV/HUK.7.1./2020 bertujuan untuk meredam keributan pada platform media sosial dan menekan adanya sebaran kabar palsu serta hatespeech. Salah satu bagian yang disorot adalah kejahatan siber dan segala hal yang berkaitan dengan internet. Hal ini dilakukan untuk meredam tersebarnya kemarahan dan kepanikan warganet yang nampaknya lebih punya waktu banyak untuk bermedsos ria di tengah kebijakan work from home.

Selain kejahatan siber, surat telegram lain bernomor ST/1099/IV/HUK.7.1./2020 itu juga memberi tugas kepada reserse untuk mengidentifikasi adanya penyalahgunaan situasi terkait barang kebutuhan pokok. Sedangkan untuk mengatasi gesekan di masyarakat terkait penanganan perkara di tengah wabah COVID-19, pedomannya berasal dari surat telegram nomor ST/1098/IV/HUK.7.1./2020. Dalam surat itu diatur beberapa perkara kejahatan seperti kriminalitas jalanan, penjarahan, dan kerusuhan. Termasuk juga di dalamnya ada pedoman penanganan gesekan antar warga seperti penolakan pemakaman korban COVID-19.

View this post on Instagram

JAKARTA, HALUAN.CO - Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis, menerbitkan surat telegram sebagai langkah dukung terhadap kebijakan pemerintah soal pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Surat telegram itu bernomor ST/1100/IV/HUK.7.1./2020 yang ditandatangani oleh Kabareskrim Polri, Komjen Polisi Listyo Sigit Prabowo atas nama Kapolri dan diterbitkan pada Sabtu, 4 April 2020. Salah satu isi dari surat telegram itu adalah tentang kejahatan siber yang harus dicegah dan ditindak selama masa pandemi virus corona atau Covid-19. "Surat telegram ini bersifat petunjuk dan arahan sekaligus perintah untuk dipedomani dan dilaksanakan," kata Idham dalam surat tersebut. Dalam surat itu tertulis bahwa bentuk pelanggaran atau kejahatan siber yang mungkin terjadi di masa pandemi Covid-19 ini adalah di antaranya akses data selama masa darurat. Selain itu juga penyebaran hoaks alias berita bohong terkait Covid-19 dan kebijakan pemerintah. Juga termasuk kejahatan siber dalam bentuk penghinaan terhadap pemerintah dan pejabat pemerintah. Berita selengkapnya di halaundotco/cek stories Follow @haluandotco | @haluantv | @totalpolitik_ | @teknologi_id | @row.id | | @neuronchannel | @hipotesamedia #haluanmediagroup #haluandotco #haluan #beritahariini #beritanasional #viral #trending #heboh #coronavirus #waspadacorona #dirumahaja #haluanupdatecorona #janganpanikhadapicorona #bersatucekalcorona

A post shared by Haluan Media (@haluandotco) on

Namun dari ketiga hal itu, peraturan soal kejahatan siber nampak lebih mengkhawatirkan. Sebab, ada beberapa isinya yang nampak menutup kebebasan berpendapat. Hal ini terkait adanya poin nomor 5 (lima) dalam ST/1100/IV/HUK.7.1./2020. Adapun poin tersebut menegaskan bahwa reserse diminta untuk melaksanakan patroli siber untuk monitoring perkembangan situasi, serta opini di ruang siber, dengan sasaran penyebaran hoax terkait COVID-19, hoax terkait kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran wabah COVID-19, penghinaan kepada penguasa/presiden dan pejabat pemerintah, praktek penipuan penjualan online alat-alat kesehatan, masker, APD, antiseptik, obat-obatan dan disinfektan.

Satu frasa yang disorot adalah “penghinaan kepada penguasa/presiden dan pejabat pemerintah”. Frasa ini jelas dibuat untuk mengurangi terpaan caci-maki yang ditujukan kepada pemerintah oleh warganet. Sebab, seperti paparan di atas tadi, begitu banyak protes atau cuitan-cuitan satir yang dengan mudah dicari di linimasa medsos.

Dan tak jarang, beberapa di antaranya berbelok menjadi hinaan kepada sosok tertentu dalam pemerintahan. Alasannya beragam, dan umumnya merupakan tanggapan spontan sebagai warga negara yang sedang bingung dengan kondisi. Sedangkan pernyataan-pernyataan para pejabat pemerintahan cenderung kontroversial.

Namun, apakah lantas kebijakan Kapolri ini dapat berujung pada penahanan massal para warganet yang sekadar berpendapat itu? Atau, hal ini juga berlaku bagi para buzzer dari kedua kubu politik yang sedari awal mencari panggung? Sebab, buzzer kubu pro-pemerintah dan kubu oposisi memang cukup aktif menjalankan akun-akun bodong tanpa identitas. Dan barangsiapa termakan isu yang dilempar para akun anonim ini sudah pasti ikut nimbrung ribut komentar. Sebab dikotomi politik pasca pemilu nampaknya masih membekas. Bahkan di tengah wabah seperti sekarang ini.

Semoga mereka-mereka ini yang lebih dulu diamankan oleh reserse kepolisian.


0 Komentar