Menag Tak Segan Lapor KPK Jika Ada Pejabat Kemenag Bermain Anggaran
Menang mengancam pejabat yang korupsi bakal dilaporkan ke KPK. (Ilustrasi: Haluan.co)

JAKARTA, HALUAN.CO - Menteri Agama Fachrul Razi akan lapor ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) jika menemukan penyimpangan yang dilakukan perusahaan dengan pejabat di lingkungan Kementerian Agama. 

"Beberapa waktu lalu, kita mendapatkan anggaran yang sangat besar Rp3,6 triliun untuk membangun MAN dan UIN. Pemenang sudah ada, sudah diumumkan. Minggu depan akan saya kumpulkan pemenang-pemenangnnya itu bersama dengan eselon I di lingkungan Kementerian Agama. Mungkin akan saya undang kanwil-kanwilnya juga," kata Menag, dikutip laman resmi Kemenag, Minggu (5/1/2020).

Menag berpesan, bahwa para pemenang memenangkan lelang pembangunan karena dipandang sebagai yang terbaik oleh panitia. Artinya, pemenang tidak perlu memberi kepada Menteri Agama, Wakil Menteri Agama, Sekjen, Itjen, Kepala Kanwil maupun para rektor. Sebab tidak ada unsur utang budi sedikit pun.

"Bapak hanya berhutang budi kepada bangsa ini. Oleh sebab itu, bapak tidak perlu kasih uang satu senpun kepada Menteri Agama, Sekjen, Dirjen maupun semua yang terkait. Mudah mudahan dengan begitu dia faham," tegas Menag.

"Tapi kalau bapak melakukan hal-hal yang menyimpang, kami tidak akan segan-segan segera melaporkannya ke KPK. Memang kami punya misi, Pak Jokowi punya misi membangun sumber daya manusia, dan mudah-mudahan itu bisa kita lakukan bersama dengan baik," tandasnya

Terkait HAB ke-74, Menag ingatkan pesan yang ditekankan Presiden, yaitu: pemberantasan korupsi dan penyimpangan APBN. "Ini hendaknya menjadi perhatian kita bersama," tegas Menag.

"Saya cukup sedih, bahwa selama dua bulan duduk sebagai menteri, saya terpaksa menandatangani 60 surat hukuman disiplin. Sebagian dipecat, sebagian dicopot dari jabatan, sebagian diberikan penurunan pangkat dan lain sebagainya," lanjutnya.

Kasus yang paling banyak adalah pemerasan oleh atasan kepada bawahannya. Umumnya terjadi karena atasan punya kewenangan.

"Misalnya saya bilang ke kanwil kanwil, bapak kalau tidak setor saya sekian, bapak saya pindahkan atau bapak saya copot, atau bebas saya apakan, dan terus ke bawah itu terjadi dan itu menjadi perhatian kita bersama," tuturnya.

Organisasi, kata Menag, memang memberikan kewenangan. Tapi, kewenangan itu amanah. Kalau amanah dijalankan dengan tidak adil, hukumannya berat sekali.

Kalau seorang oknum melakukan pemerasan di ruang sepi, hanya berdua saja, mungkin KPK tidak melihat. Tapi Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Selain hukuman, pelaku juga diancam sanksi sosial. Dampak perbuatannya membuat malu keluarga dan anak-anak. Dalam kasus korupsi misalnya, ada anak yang tidak mau masuk sekolah lagi karena malu. Banyak anak yang ikut neneknya, karena dia tidak mau sekolah lagi disebabkan malu.

"Kembali saya ingatkan, korupsi jangan terjadi lagi di lingkungan Kementerian Agama," tandasnya.


Penulis: Milna Miana